Biaya pengurusan capai Rp 50.000 Warga keluhkan legalisasi KK

Paranggupito (Espos) Masyarakat di luar Wonogiri Kota mengeluhkan proses legalisasi kartu keluarga (KK) yang harus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) Wonogiri. 

Masyarakat berharap proses tersebut bisa diperpendek sampai di tingkat kecamatan sehingga masyarakat tidak terbebani masalah operasional atau transportasi.
Menurut masyarakat, proses legalisasi ke kantor dinas cukup merepotkan dan membebani. Persoalan itu oleh Persatuan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Perdes) Pradja Giri Manunggal telah disampaikan ke Bupati dan anggota DPRD Wonogiri. 
Warga Paranggupito, Suharto, mengatakan aturan meminta tanda tangan ataupun legalisasi KK, KTP dan akta kelahiran cukup membebani masyarakat.
Dia mencontohkan Desa Paranggupito berjarak 60 km arah selatan Kota Wonogiri. “Jika akan melegalisasi satu lembar KTP atau KK harus ke Wonogiri, biaya yang dikeluarkan lebih dari Rp 50.000. Padahal fotokopi satu lembar hanya Rp 100, namun karena legalisasi harus ke Wonogiri maka satu lembar legalisasi menelan dana lebih dari Rp 50.000. Kenapa? Karena masyarakat harus membayar transportasi ke Wonogiri. Itu pun belum tentu setiap saat kendaraan ada,” ujarnya, Senin (25/5).
Hal sama dikemukakan Nardi, warga Purwantoro yang berjarak 46 km arah timur Kota Wonogiri. Menurutnya, kebijakan lama dengan melakukan legalisasi di kantor kecamatan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. “Jangan sampai pameo kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu terjadi. Apalagi era saat ini era pengutamaan pelayanan masyarakat. Pejabat sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pangreh yang memerintah rakyat semaunya.”

Biaya tinggi
Ketua Pradja Giri Manunggal Wonogiri, Wiyono, saat bertemu Bupati mengatakan dengan proses legalisasi KK ke Kantor Dispenduk Capil akan membawa konsekuensi biaya tinggi. “Dulu, legalisasi cukup di tingkat kecamatan sehingga masyarakat akan lebih enak dan cepat. Jika harus ke Kantor Dispenduk Capil di Wonogiri ongkosnya akan semakin tinggi.”
Terpisah, Kepala Dispenduk Capil, H Soemarjoto, mengatakan legalisasi KK/akta ataupun KTP bisa dilakukan di tingkat kecamatan, kecuali pihak penyelenggara mengharuskan penandatanganan harus ke Kantor Dispenduk Capil. “Legalisasi bisa di kecamatan, kecuali kemarin seperti pendaftaran taruna polisi yang mengharuskan legalisasi di Kantor Dispenduk Capil. Tetapi jika KK/KTP ataupun akta asli memang penandatanganan harus dinas.”
Dia menjelaskan, surat Depdagri poin (3) menyebutkan bahwa tanda tangan KK tetap harus dilaksanakan dengan tanda tangan basah, tidak boleh menggunakan tanda tangan dalam bentuk cap/stempel maupun dengan scanner. 
”Dalam UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 59 ayat (3) sudah jelas bahwa KK dan KTP ditandatangani oleh kepala instansi pelaksana. Kecuali Dispenduk Capil memiliki unit pelaksana teknis (UPT) di setiap kecamatan.” - Oleh : Trianto Hery Suryono

BELUM JADI ANGGOTA DPR SUDAH DITAHAN

ini salah satu kasus yang menimpa oleh ketua DPC PARTA DEMOKRAT kabupaten wonogiri, walaupun sudah ditetapkan untuk menduduki kursi legislatif dprd II wonogiri namun belum merasakan empuknya kursi legislatif sudah ditahan. gmana ya itu bisa terjadi.......... ada ada aja neh.....

berita selengkapnya  dikutip dari solopos ;

Lakgiyatmo ditahan
H Mochtari jadi Pjs Ketua DPC PD 

Wonogiri (Espos) Hasil rapat pleno yang digelar DPC Partai Demokrat Wonogiri memutuskan menunjuk H Mochtari sebagai pejabat sementara (Pjs) Ketua DPC. 

Menurut Sekretaris DPC Partai Demokrat Wonogiri, Bambang Mintarjo, rapat pleno DPC PD digelar Selasa (19/5) lalu. Selain keputusan tersebut, sambung dia, DPC akan meminta DPD Partai Demokrat untuk menonaktifkan Lakgiyatmo setelah ditahan karena kasus dugaan penyelewengan dana Persiwi.
”Kami telah menunjuk Pjs Ketua DPC karena setelah penahanan (Lakgiyatmo-red), DPC Partai Demokrat terjadi kekosongan ketua,” jelasnya ketika dihubungi Espos, Kamis (21/5).
Dia mengatakan, H Mochtari merupakan perwakilan dari Majelis Pertimbangan Cabang PD Wonogiri. Menurutnya, sesuai dengan AD/ART, jika terjadi kekosongan jabatan ketua, DPC berhak menunjuk Pjs ketua. Namun mengenai penonaktifan ketua, tambah dia, hal tersebut kebijakan DPD. “Kami meminta DPD Partai Demokrat untuk menonaktifkan Lakgiyatmo lantaran yang bersangkutan menjadi tahanan kejaksaan,” jelasnya.

Proses hukum
Bambang mengatakan, landasan keputusan rapat pleno menunjuk Pjs ketua karena Lakgiyatmo menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Selain itu, sambung dia, Kejari menahannya. Karena Lakgiyatmo tengah menjalani proses hukum, DPC memutuskan untuk menunjuk pejabat sementara. “Kami belum mendapat laporan dari DPD Partai Demokrat Jawa Tengah terkait dengan permohonan kami untuk menonaktifkan Lakgiyatmo,” papar dia.
Lebih lanjut Bambang mengatakan, masih tercantumnya nama Lakgiyatmo sebagai calon anggota DPRD Wonogiri terpilih merupakan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pihaknya masih menunggu kasus yang membelit Lakgiyatmo tersebut. 
”Kami menunggu kelanjutan perkembangan kasus tersebut, kami akan berkonsultasi dengan DPD Partai Demokrat,” jelas dia. 
Sebagaimana diberitakan SOLOPOS (15/5), mantan Ketua Harian Persiwi, Lakgiyatmo, akhirnya ditahan Kejari di Rutan Wonogiri, Kamis (14/5).
Lakgiyatmo ditahan setelah tim penyidik Kejari Wonogiri yang dipimpin Kasi Intelijen, Judewan Tangdilintin, melakukan pemeriksaan terhadap Lakgiyatmo yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Wonogiri itu. Lakgiyatmo yang terpilih sebagai anggota DPRD Kota Gaplek dikenai penahanan selama 20 hari. - Oleh : Dina Ananti Sawitri S

Potensi Desa Paranggupito Daerah kering pemasok kacang tanah & kelapa

Sejumlah anggota Dewan meminta Pemkab meninjau kembali kenaikan tarif layanan RSUD yang mencapai 420%. Setelah kenaikan tarif, tingkat hunian RSUD terus menurun. 

Kondisi Desa Paranggupito, Kecamatan Paranggupito, Wonogiri cukup strategis. Berada di pusat kota kecamatan, sehingga wisatawan yang akan pergi ke Pantai Sembukan dan Pantai Baron, Gunungkidul melewati desa tersebut. Karenanya, tidaklah aneh jika simpang tiga dekat kantor desa dijadikan tempat mangkal tukang ojek ataupun Angkudes.
Kepala Desa Paranggupito, Suprihono, saat ditemui Espos, beberapa waktu lalu, mengatakan hasil pertanian yang menjadi andalan warga adalah kacang tanah. Saat ini, petani Desa Paranggupito sedang sibuk memanen kacang tanah. Jika Anda melintas kawasan itu, akan banyak menemui tumpukan karung plastik berukuran besar berisi kacang tanah. Hasil kacang tanah itu akan dibawa oleh truk-truk pengangkut ke luar Kota Wonogiri.
Daerah dengan luas 1.073,80 hektare dengan 11 dusun boleh dikata menjadi desa penunjang kecamatan dan sangat dekat dengan kantor-kantor pemerintahan, seperti Kantor Persiapan Polsek Paranggupito, Kantor UPT Disdik ataupun Kantor Kecamatan Paranggupito. “Untuk menjual hasil panen kacang tanah, warga tidak kesulitan karena ada penjual yang datang.”
Suprihono menjelaskan untuk menunjang kelancaran jalur transportasi perekonomian, jalan-jalan kampung sudah dirabat. Anggarannya berasal dari dana reses Dewan ataupun dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) serta Program Peningkatan Kecamatan (PPK). Suprihono mengatakan potensi lainnya adalah kelapa muda. “Hampir semua warga memiliki pohon kelapa. Kalau musim sekarang ini, kebutuhan kelapa muda masih dikirim dari daerah lain. Namun pada musim kemarau, pasokan kelapa muda di daerah Wonogiri dan sekitarnya justru dari Paranggupito,” jelasnya.
Luas lahan kelapa di Paranggupito sekitar 3,5 hektare dengan hasil panen sekitar 130,4 kuintal. Sedangkan luas lahan kacang tanah mencapai 50 hektare dan hasil panen 0,97 ton per hektare. Menurutnya, kacang dari Paranggupito menjadi pemasok perusahaan kacang tanah seperti Dua Kelinci. “Hasilnya cukup baik, tidak banyak yang kopong (tidak berisi).” 
Suharto, warga RT 02/I, mengatakan kacang tanah dari Paranggupito cukup disenangi oleh pembeli karena kualitasnya cukup baik. Harga per kilogram kacang tanah saat ini senilai Rp 3.500. 
Karena tergolong daerah kering, masyarakat setempat mengandalkan bak penampungan air hujan (PAH) serta membeli air bersih dari tangki. Sebagai stok, untuk mempertahankan hidup, masyarakat Paranggupito juga memelihara hewan ternak, seperti sapi, ayam kampung maupun kambing. Menurutnya, hewan-hewan tersebut ibarat emas, karena selagi kekurangan dana untuk mendapatkan air bersih maka hewan-hewan itu dijual untuk membeli air. 

Data Desa Paranggupito

Daerah perbatasan
Utara : Desa Ketos, Paranggupito
Timur : Desa Sambiharjo dan 
Gudangharjo, Paranggupito
Barat : Dusun Selang, Desa 
Songbanyu, Gunungkidul, DIY
Selatan : Samudra Indonesia

Sumber: Potensi Desa Paranggupito. - Oleh : Trianto Hery Suryono

Kursi PDIP turun ”Sistem pengaruhi penurunan kursi”

Wonogiri (Espos) Hasil perolehan kursi untuk Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meningkat, sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menurun. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, Joko Purnomo, mengatakan ada 20 incumbent atau pemain lama yang terpilih.
“Hemat saya, penetapan calon terpilih dan perolehan kursi digelar bersamaan,” jelasnya kepada Espos seusai menggelar rapat pleno terbuka dalam rangka penetapan hasil Pemilu dan perolehan kursi partai politik serta penetapan calon terpilih anggota DPRD, Minggu (17/5).
Dia mengatakan, SK KPU No 13 dan 14 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Perolehan Kursi telah diterbitkan. Pengambilan sumpah calon tersebut akan ditentukan oleh DPRD. “Hari ini (kemarin-red) SK mengenai penetapan calon terpilih dan perolehan kursi telah diterbitkan,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, perolehan kursi maupun incumbent yang menjadi calon terpilih tidak jauh berbeda dengan hasil prediksi sebelumnya. Dia mengatakan, kendati memperoleh suara tertinggi, perolehan kursi PDIP turun lima kursi dibandingkan tahun lalu yakni dari 24 kursi menjadi 19 kursi. Sementara itu, perolehan kursi Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional (PAN) tetap.
Sementara kursi PKS dan PD mengalami peningkatan. Dia mengatakan, untuk PKS pada Pemilu sebelumnya mendapatkan empat kursi meningkat menjadi enam kursi dan kursi PD naik dari satu kursi menjadi lima kursi. 
Pada daftar legislator baru itu, tercatat nama Lakgiyatmo dari Partai Demokrat. Saat ini, mantan Ketua Harian Persiwi itu ditahan Kejari dalam kasus dugaan penyelewengan dana.
Banyak pilihan
Terkait penurunan perolehan kursi yang didapatkan partai berlambang moncong putih itu, Sekretaris DPC PDIP Wonogiri, Muhammad Zainudin, mengatakan hal tersebut dipengaruhi sistem Pemilu yang digunakan. Dia mengatakan, peluang partai lama dan baru adalah sama. Selain itu, sebelumnya hanya mereka yang menempati angka kecil bersemangat melakukan kampanye. “Sekarang nomor urut Caleg tidak mempengaruhi, selain itu rivalitas di multipartai menjadikan semakin banyak pilihan.” 

50 Caleg terpilih

PDIP
1 Rudatin Haryanto SE
2 Wawan Setya Nugraha, S.Sos
3 Bambang Sadriyanto
4 MH Zainudin SSos M Hum
5 A S Joko Prayitno
6 Timo
7 Iyut Yatiyo
8 Indah Retnowati SE
9 Endah Umaryani
10 Sriyono SPd
11 Catur Winarko
12 Tarso
13 Gimanto SH
14 Wahyudi SH
15 Martanto SH
16 Titik Sugiyarti SSos
17 Setyo Sukarno
18 Soetarno
19 Novri Roesmono

Partai Gerindra
20 Suratno
21 Indun Suyetno

Partai Golkar
22 Retno Haryani SE
23 Samino SIP
24 H Sutrisno SE MM
25 Suhardono
26 Sugeng Ahmadi
27 Gatot Riyomo
28 Tuharno SH
29 Radjiman
30 Heru Sukoco SPsi
31 Kristian Teguh Suryono ST
32 Sugiyarto SPd
33 Hj Paryanti

PAN
34 Sardi
35 Sulardi
36 Iskandar
37 Sunarmin

PD
38 H Lakgiyatmo
39 Tinggeng SH
40 Marhendi Indriatmoko
41 Susanto
42 M Nusantoro 

PPP
43 Dangi Darmanto
44 Haryoto SPd


PKS
45 Ir Dwi Hatmoko
46 Drs Hamid Noor Yasin MM
47 Ahmad Zarif SE
48 Jarmono SE
49 Paino SE
50 dr Ngadiyono

Sumber: KPU - Oleh : Dina Ananti Sawitri S

antri air bersih

sudah menjadi kebiasaan sebagian warga di musim kemarau adalah antri air di bak penampungan, karena saat ini pasokan aor di wilayah ini belum merata dan langsung ke rumah2 penduduk, maka dibuatlah penampungan sementara yang digunakan oleh beberapa warga. biasanya hiungan rupiahnya per jrigen. sementara yang lain memanfaatkan atau memesan tangki air yang disediakan pdam / pemkab/ataupun armada swasta yang tarifnya lebih tinggi.

Digerakkan, warga Paranggupito lunasi PBB dalam sehari

Paranggupito (Espos) Camat Paranggupito, Sularso, mengatakan guna menggenjot pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), Kamis (14/5), digelar acara gerakan warga sadar PBB. 

Dalam sehari, warga 86 dusun di delapan desa se-Kecamatan Paranggupito diharapkan melunasi PBB tahun 2009. Program tersebut, cukup efektif. Hingga pukul 17.00 WIB, terkumpul dana PBB senilai Rp 207.209.688 atau 100%.
Ditemui Espos di sela-sela memantau pembayaran PBB di Dusun Blimbing, Desa Sambiharjo, dia mengatakan untuk kali pertama target PBB di Kecamatan Paranggupito terpenuhi dalam waktu sehari. Dia mengatakan target itu turun sekitar 3% dibanding tahun 2008 yang mencapai Rp 214.326.958. Penurunan itu dikarenakan warga meminta keringanan dan penghapusan duplikasi sertifikat. 
“Ada sertifikat milik orangtua namun sudah dibalik nama menjadi atas nama, namun muncul dua penagihan PBB. Adanya duplikasi itu langsung dilaporkan dan ternyata tahun ini dicoret, sehingga target turun,” jelasnya.
Menurutnya, dengan pelunasan dalam waktu singkat maka kewajiban warga semakin berkurang. 
“Tahun 2008, ada lima dari delapan desa yang lunas 100%. Yakni Desa Paranggupito, Gudangharjo, Johunut, Ketos dan Gunturharjo. Desa Paranggupito mendapatkan hadiah kursi untuk inventaris desa. Selain itu, dengan pelunasan PBB, dana alokasi desa/kelurahan (DAD/K) juga naik.”
Kabid Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sri Haryono dan Kasi Pajak Sumedi, turun langsung melakukan pemantauan di Kecamatan Paranggupito. Sri Haryono mengatakan, tunggakan PBB Wonogiri tahun 2008 masih senilai Rp 3,6 miliar. “Tunggakan itu menyebar di 19 kecamatan, sehingga hanya enam kecamatan yang mampu melunasi target PBB tahun 2008. Untuk itu, 16-30 Mei mendatang, kami akan melakukan sosialisasi sehingga kesadaran masyarakat dan petugas semakin tinggi. Jika PBB dilunasi akan mempercepat pembangunan karena Pemkab mendapatkan pengembalian pajak,” ujarnya.
Sri Haryono mengatakan kecamatan yang melunasi PBB dalam serentak satu hari baru Kecamatan Paranggupito, namun untuk desa sudah dilakukan oleh Desa Duren, Kecamatan Jatiroto. 
Ditambahkan oleh Sumedi, sasaran wajib pajak (WP) PBB tahun 2009 di Wonogiri sebanyak 525.735 orang dengan tagihan senilai Rp 11,5 miliar atau naik 0,62% dibanding tahun 2008. - Oleh : tus

Honor Perdes tak kunjung cair Hidup lima bulan ditopang utang

  Tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Widi Hartono, Kepala Dusun Gunturharjo, Kecamatan Paranggupito, upah atas jerih payah melayani masyarakat akan tertunggak hingga lima bulan. Dia mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, seorang isteri dan seorang anak. 

Bengkok yang digarap tidak memberikan hasil maksimal. Selain terkendala cuaca yang sulit diprediksi, kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadi permasalahan tersendiri. Dia mengatakan, selama lima bulan, dirinya tidak dapat menggantungkan hidup dengan hasil produksi lahan tersebut. ”Tanaman juga rawan terserang hama tanaman,” jelasnya kepada Espos, Selasa (12/5), seusai dialog dengan pejabat Pemkab di Pendapa Pemkab Wonogiri.
Bengkok merupakan kebanggaan bagi keluarga perangkat desa (Perdes) karena merupakan penghormatan yang diberikan dari masyarakat kepada mereka. Kendati demikian, sambung dia, jika hanya menggantungkan hidup dari tanah tersebut, tentu mereka tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, mereka sangat mengharapkan honor atau upah yang diberikan setiap bulan. 
“Upah tersebut harus tetap diberikan atas dasar kebijakan pemerintah daerah,” papar dia.

Program sosial
Padahal perangkat desa tidak boleh menerima program-program jaminan sosial di antaranya pembagian beras untuk rakyat miskin (Raskin), bantuan langsung tunai (BLT) maupun Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Menurut Kepala Dusun Ndanan, Desa Sendangagung, Giriwoyo, Sutimin, kehidupan sosial ekonomi perangkat desa tidak lebih baik dari masyarakat penerima bantuan tersebut. “Untuk menghidupi keluarga selama lima bulan tersebut, mau tidak mau harus utang dulu,” jelasnya.
Perangkat desa merupakan tangan panjang dari Pemkab dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan yang tidak ringan. Dia keberatan jika harus menyerahkan bengkok tersebut dan hanya mendapatkan upah tambahan tetap.
”Upah tambahan tetap tersebut tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab kami,” jelasnya. - Oleh : Dina Ananti S S

PANEN KACANG

pada bulan ini atau musim mejelang kemarau ini sebagian masyarakat paranggupito yang bertani melakukan panen kacang, bisasanya kacang dipetik trus dipisahakan antara bijinya dengan pohonya. pohon kacang ( rendeng ) biasa digunakan untuk persediaan makanan ternak yang sebelumnya dikeringkan dulu. sedangkan biji kacang juga dipisahkan antara yang kualitas bagus/tua dengan yang kecil/kurang berisi. untuk saat ini harga kacang basah di pasaran yang kualitas bagus seharga Rp. 3000 - Rp 3500. sedangkan harga kacang kualitas rendah adalah kurang lebih Rp. 2000 an.

Jalur Lintas Selatan Jawa Tengah, Jalan Keseimbangan

Jumat, 1 Mei 2009 | 12:31 WIB
Oleh Yovita Rika dan Antony Lee

KOMPAS.com — SEBAGAIMANA kawasan selatan Jawa Timur, kawasan selatan Jawa Tengah juga merupakan potret ketertinggalan dan kemiskinan. Beragam kegiatan terkonsentrasi di kawasan utara yang terkenal dengan sebutan kawasan pantai utara, ditambah lagi ibu kota provinsi, Kota Semarang, terletak di kawasan itu.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih dalam diskusi internal di Kantor Kompas Biro Jawa Tengah pada 22 April lalu mengakui, pemerintah lebih memprioritaskan membangun kawasan utara dibandingkan dengan kawasan selatan. ”Sejak awal saya rasakan saat menjadi bupati, perhatian pemerintah ke selatan nomor dua,” kata mantan Bupati Kebumen tersebut.

Dia mencontohkan, pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah Jateng bagian selatan selalu menunggu pembangunan dan perbaikan jalan di kawasan pantai utara (pantura) selesai. ”Untuk memperbaiki jalan di selatan, menunggu lubang jalan di utara tertutup. Ketika kemudian berpikir membangun jalan di selatan, jalan di utara sudah berlubang lagi. Kapan jatah selatan?” tanya Rustriningsih.

Pemerintah memang tidak pernah berhenti memperbaiki jalur pantura. Padatnya arus kendaraan di jalur pantura yang dari tahun ke tahun terus bertambah menyebabkan kondisi jalan cepat menurun. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas jalur pantura setiap musim hujan menambah panjang ”mata rantai” kerusakan jalan pantura.

Paham bahwa untuk membangun jalan harus menunggu wilayah tersebut ramai semakin meminggirkan wilayah selatan. Oleh karena itu, sulit bagi wilayah selatan untuk tumbuh dan berkembang secara alami, menyejajarkan dengan wilayah utara. Apalagi dari faktor alam, wilayah selatan kurang bersahabat dibandingkan dengan wilayah utara.

Tentara Inggris Mayor William Thorn dalam bukunya, The Conquest of Java (1815), dan sejarawan Indonesia asal Perancis, Denys Lombard, dalam jilid pertama Nusa Jawa: Silang Budaya, menggambarkan bahwa pantai selatan berbahaya dan tidak bersahabat, tebing-tebing karangnya terjal dan ombaknya ganas. Kondisi ini berbeda dengan pantai utara yang sangat ramah dan terbuka terhadap pengaruh-pengaruh luar.

Keganasan ombak pantai selatan menjadi misteri bagi masyarakat di wilayah pantai selatan, yang kemudian memunculkan mitos Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Masyarakat takut melawan keganasan alam karena hal itu dapat berarti melawan kekuatan Ratu Kidul dan itu berarti bencana bagi mereka.

Beberapa lokasi pantai bahkan menjadi daerah keramat bagi masyarakat, seperti Pantai Sembukan di Kabupaten Wonogiri yang dipercaya sebagai pintu gerbang Kerajaan Ratu Kidul. Akhirnya, potensi alam pantai selatan, baik perikanan tangkap maupun wisata pantai, tetap lestari apa adanya. Baru 20 tahun terakhir ini tampak pertumbuhan nelayan di pantai selatan setelah laut utara mulai jenuh (overfishing).

Membuka

Pembangunan jalur lintas selatan akan membuka keterisolasian wilayah selatan dan mengikis mitologi tersebut. Pada akhirnya, hal ini akan membuka wawasan masyarakat untuk mengembangkan diri dan wilayah mereka.

”Pengembangan jalur lintas selatan sangat diperlukan. Tanpa infrastruktur jalan ini, sulit mengembangkan wilayah selatan-selatan. Oleh karena itu, Jateng getol mengusulkan pembangunan jalur lintas selatan,” kata Kepala Dinas Bina Marga Jateng Danang Admodjo.

Di Jateng, jalur lintas selatan melintasi Kabupaten Wonogiri, Purworejo, Kebumen, dan Cilacap, dengan panjang 212,6 kilometer. Pembebasan lahan sudah sekitar 42 persen dari total panjang jalan.

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng Boedi Setyana mengemukakan, jalur lintas selatan menjadi jalur strategis untuk menyeimbangkan perkembangan utara dan selatan. ”Dari aspek ekonomi, jelas akan ada pertumbuhan ekonomi, sekaligus aspek pemerataan dari utara dan selatan,” katanya.

Dari segi potensi wilayah, selatan tidak kalah dari utara. Potensi perikanan laut dan wisata pantai justru jauh lebih baik daripada utara. Tak kurang tiga potensi wisata pantai di wilayah masing-masing di jalur lintas selatan menunggu dikembangkan.

Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap menjadi modal utama untuk mengembangkan potensi perikanan tangkap di pantai selatan. Pelabuhan yang termasuk salah satu di antara lima pelabuhan terbesar di Indonesia dan satu-satunya pelabuhan di pantai selatan tersebut adalah pintu gerbang ekspor ikan laut.

Pengamat pengembangan wilayah dan kota dari Universitas Diponegoro, Semarang, Ragil Haryanto, menyebutkan, wilayah selatan Jawa bagian tengah mempunyai dua wilayah yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, yaitu Yogyakarta dan Cilacap. Pemerintah dapat mengoptimalkan kedua wilayah itu untuk mendorong pembangunan wilayah selatan.

”Optimalkan juga jalur kereta api di wilayah selatan untuk menghubungkan ke pusat-pusat pertumbuhan,” kata Ragil.

Menemu Eksodan Aceh di Bukit Kapur Selatan Jawa

Sabtu, 2 Mei 2009 | 07:42 WIB

KOMPAS.com- MEMASUKI hari ke enam, tim Ekspedisi Susur Selatan Jawa 2009 Harian Kompas, Jumat (5/1) kemarin, berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonogiri. Penyusuran dimulai melalui daerah perbatasan yaitu di Kecamatan Paranggupito, Wonogiri..

Kecamatan ini berada di pegunungan kapur yang tandus di sekitar laut selatan Jawa. Tim menyusuri Dusun Puring di Desa Kerayaan yang selalu dilanda kekeringan. Saat musim penghujan warga dusun ini mengandalkan sumur dan telaga penampungan air. Namun memasuki musim kemarau penampungan kering dan warga terpaksa membeli air bersih untuk kebutuhan keseharian.

"Kalau kemarau kita harus membeli air, satu tangki biasanya Rp 50.000 sampai Rp 100.000 tergantung jarak tempuh," terang Kepala Desa Kerayaan, Waluyo.

Tim juga mendapati warga yang ternyata eksodan atau pengungsi Aceh yang merupakan para transmigran dari dusun setempat. Konflik GAM memaksa mereka mengungsi dan pada tahun 2005 kembali ke dusun mereka yang kering.

"Kita diusir dari Aceh, dan apa boleh buat kembali ke kampung halaman ini (Puring). Saya dan suami serta tiga anak tidak punya apa-apa saat pulang," ungkap Tukiyem (80) kepada Kompas.com yang menemui mereka di rumahnya.

Dia menceritakan, saat kembali ke dusun dia tinggal di kandang kambing. Tidak punya harta atau tanah untuk tinggal. Beruntung salah seorang saudara memberi tanah dan membangun rumah sangat sederhana untuk Tukiyem dan keluarga.

Dia harus memulai dari nol untuk menopang hidup di tanah kelahiran di selatan Jawa yang kering. Rumah sederhana dengan dinding bambu dan lantai tanah, didiami dengan mencukupi kebutuhan makan dari hasil kebun seperti singkong dan jagung.

Menurut Kepala Desa Kedayaan, Sriyanto, di Dusun Puring terdapat 10 orang eksodan Aceh. Mereka semua asli warga dusun.

Budaya agraris 

Meskipun dusun berada di kawasan pinggir selatan Jawa yang memiliki kekayaan laut terhampar di Samudera Hindia, tidak ada budaya melaut. Kalau pun ada, segelintir budaya tersebut dibawa oleh orang luar seperti dari Madura dan Banyuwangi.

Kondisi tersebut tidak lepas dari budaya agraris yang telah melekat erat sejak lama dan tidak lepas dari mitologi laut selatan. "Warga di sini masih erat dengan kepercayaan keberadaan Nyi Roro Kidul. Banyak yang lelaku (ritual) di laut," terang Sriyanto.

Memang, selain ombak laut selatan yang ganas dan ditakuti oleh warga, mereka juga dihadapkan pada mitologi tersebut. Sehingga, warga hanya mengandalkan hasil kebun di tanah yang tandus, yaitu singkong, jagung, kacang tanah dan kelapa.

Padahal, potensi perikanan dan kelautan sangat melimpah ruah, apalagi kelak didukung dengan pembangunan jalur lintas selatan Jawa.
KOMPAS.com Fikria Hidayat

FENOMENA TELAGA KERING

sudah dikenal ke masyarakat umum bahwa wonogiri bagian selatan adalah merupakan salah satu wilayah yang paling sering mengalami kekeringan. ada beberapa kecamatan yang pada masa musim kemarau akan mengalami kekeringan atau kekurangan air bersih diantaranya kec. paranggupito, giritontro,pracimantoro, giriwoyo dan eromoko. namun yang paling parah adalah kec. paranggupito karena dr posisi geografisnya yang merupakan daerah pegunungan kapur dan perladangan. suadah banyak usaha pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan ini karena setiap tahun pasti akan mengalami. dari penyediaan jaringan pipa PDAM, penyediaan armada tangki air, dan sebagainya. sebagai langkah baru khususnya di kec paranggupito juga dilakukan pipanisasi air walaupun belum maksimal namun sudah bisa dirasakan sebagian masyarakat. juga project pengeboran sumber air bawah tanah yang dilakukan disebuah gua di kec giritontro, dengan dana yang bermilyar2 diharapkan semua akan berhasil dengan baik.

pada masa lalu di paranggupito sendiri ada banyak telaga/danau tadah hujan yang biasa terisi air waktu hujan dan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan selama kemarau namun dari beberapa telaga tersebut sekarang hanyalah tinggal beberapa saja yang bisa menampung air hujan diantaranya telaga kledokan paranggupito, telaga waru johunut, telaga mimba sambiharjo, telaga tangkil paranggupito. 

adapun sumber mata air yang tersisa dan masih banyak digunakan warga sekitar adalah sumber waru gunturharjo yang merupakan sumber air paling besar, yang diangkat dengan pipanisasi ke seluruh wilayah kecamatan. telaga weru gunturharjo, dan proyek gua di songbledeg.

semoga di masa depan pemerintah lebih giat lagi dalam mengatasi kekeringan ini dengan program dan proyek yang jelas.

Kejari perbarui tim penyelidik Museum Karst DPRD: Bangunan bermutu rendah

Wonogiri (Espos) Pembangunan Museum Karst Dunia yang menelan anggaran Rp 19 miliar disoroti oleh sejumlah anggota Dewan. Bahan material bangunan yang digunakan bermutu rendah. 

Menurut DPRD Wonogiri, Sutarno, beberapa waktu lalu pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan museum tersebut. Dia mengatakan, pembangunan fisik museum tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Menurutnya, pembangunan fisik dengan anggaran miliaran rupiah tidak sebagaimana mestinya, dinding penahan panas terbuat dari gipsum sementara lantainya sudah rusak. 
”Museum tersebut belum rampung dibangun, tetapi melihat pengerjaannya, terkesan asal-asalan,” jelas dia ketika dijumpai Espos, Senin (4/5).
Dia mempertanyakan apakah pembangunan museum tersebut sesuai dengan perencanaannya. Selain itu, dia mempertanyakan bahan material dalam pembangunan tersebut apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Hasil pemantauannya, material yang digunakan dalam pembangunan museum tersebut bermutu rendah. 
”Dana alokasi APBN untuk Museum Karst tidak sedikit dan menyentuh angka puluhan miliar rupiah, namun dilihat hasil bangunan fisiknya tampak bahan material yang digunakan bermutu rendah,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan anggota Dewan lainnya, Setyo Sukarno. Dia menyatakan, dengan alokasi dana miliaran rupiah, tentu bahan material maupun desain bangunan telah disesuaikan. Namun, pihaknya meragukan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan desain. ”Baik dari fondasi bangunan hingga penggunaan material, kualitasnya diragukan,” jelas dia.

Proyek fisik
Sementara itu ketika dijumpai Espos, Rabu (6/5), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri, Sukaryo, menyatakan pihaknya beberapa waktu lalu memberikan surat perintah tugas (Sprintug) kepada tim untuk pengumpulan data (Puldata) terkait pembangunan Museum Karst tersebut. Dia mengatakan, Sprintug tersebut akan diperbarui. Sebelumnya tim yang ditugaskan hanya tiga orang namun pihaknya akan melibatkan jaksa dari Pidana Umum dan Intelijen. 
“Spintug akan diperbarui dan menambahkan beberapa orang di antaranya dari Pidana Umum maupun Intelijen,” jelasnya di ruang kerjanya.
Terkait dengan dugaan penyimpangannya, sambung dia, hasil pengumpulan data dari tim mengarah pada proyek pembangunan fisik. Selain itu, indikasi markup ataupun kesalahan pembangunan proyek masih dalam pengusutan data. “Dari penggunaan tanah penduduk, markup ataupun sejumlah nota kerja yang fiktif, kami masih mengumpulkan data,” jelasnya. - Oleh : Dina Ananti Sawitri S

Kejari cek pembangunan Museum Karst Dunia Proyek diduga salah bestek

Pracimantoro (Espos) Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri memperdalam indikasi penyimpangan pembangunan fisik Museum Karst Dunia, Pracimantoro. Diduga penggunaan bahan material menyalahi bestek. 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri, Sukaryo, mengatakan terkait dengan dugaan penyimpangan dalam pembangunan fisik Museum Karst Dunia, pihaknya masih harus memperdalam sejumlah berkas kontrak dan rancangan pembangunan yang telah disepakati. 
Dia mengatakan dengan surat perintah tugas (Sprintug) yang telah diperbarui itu, tim intelijen diminta memanggil sejumlah pihak terkait proyek itu. ”Saya belum dapat menyimpulkan apa-apa, karena tim masih harus mencermati aturan serta rancangan pembangunan,” jelas dia kepada wartawan ketika mengecek proyek Museum Karst Dunia, Pracimantoro, Wonogiri, Kamis (7/5).
Dia mengakui pelaksanaan maupun pemilihan bahan material yang digunakan masih dipertanyakan dengan nilai dana yang dikucurkan pemerintah. Menurutnya, pembangunan museum dengan dana miliaran rupiah, tata pelaksana dan bahan material harusnya lebih cermat. ”Untuk itu, dengan mempelajari berkas kontrak rekanan pelaksanaan dapat disimpulkan apakah material bangunan sesuai dengan bestek yang direncanakan atau tidak,” jelasnya.

Material
Lebih lanjut, Sukaryo mencermati sejumlah bahan material yang digunakan dengan fungsinya. Penggunaan gipsum atau tripleks pada atap depan bangunan, dinilai tidak tepat. Dia mengatakan, fungsi atap tersebut untuk menopang panas maupun air hujan, sehingga penggunaan atap bangunan dengan bahan material tersebut masih dipertanyakan. ”Bahan material yang digunakan masih dicermati, apakah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan,” papar dia.
Sementara itu menurut Kasi Intelijen Kejari Wonogiri, Judewan Tangdilintin, penggunaan bahan material untuk fondasi gedung masih diragukan apakah menggunakan batu kali. Dia mengatakan, nantinya akan dipelajari penggunaan material pada bangunan apakah sudah sesuai rancang bangunnya. 
”Penggunaan batu kali pada fondasi diragukan, karena batu tersebut permukaannya dicat hitam. Selain itu pengerjaan beberapa bidang bangunan tidak serius,” jelasnya.
Menurut pengawas bangunan Museum Karst dari PT Adi Karya, Larsito, pembangunan museum masih taraf pemeliharaan sehingga di beberapa titik bangunan masih diperbaiki. Dia mengatakan dirinya tidak tahu-menahu dengan ketentuan kontrak penggunaan material bangunan tersebut. ”Mengenai pemilihan bahan material saya tidak tahu apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak,” jelasnya. - Oleh : Dina Ananti Sawitri S