PILIHAN SULIT ANTARA GAS DAN KAYU BAKAR

kebanyakan masyarakat kec paranggupito berkebiasaan menggunakan tungku( pawon ) berbahan kayu bakar dalam melakukan aktifitas didapur. hanya sebagian kecil yanh menggunakan minyak tanah atau gas. dengan adanya konversi minyak ke gas ini, kemungkinan akan terjadi kebingungan dan keragu raguan dalam menggunakan gas konversi. karena kebiasaan lama yang menggunakan kayu bakar, kemudahan mendapatkan kayu bakar, murahnya kayu bakar. apalagi bagi sebagian mayarakat yang memasak atau punya indstri rumah tangga gula jawa. tidak mungkin akan menggunakan bahan bakar gas/minyak. karena kayu bakar akan tahan lama dan murah. dengan adanya konversi ini sebenarnya ada nilai lebih yang di dapat yaitu kepraktisan dan salah satu upaya melakukan pelestarian hutan ( kayu ) yang diakibatkan penebangan yang berlebihan. 

AKHIRNYA WILAYAN PARANGGUPITO DAPAT JATAH KONVERSI MINYAK KE GAS

dalam minggu minggu ini masyarakat khususnya kec paranggupito telah mendapatkan bantuan pemerintah program konversi minyak ke gas. beberapa hari terakhir telah dilakukan pembagian ke setiap warga yang terdaftar dan dilakukan pula sosoialisasi oleh petugas yang bersangkutan tentang tata cara/pemakaian kompor gas tersebut, mengingat masyarakat banyak masih merasa asing dan belum terbiasa memakai kompor gas. sebagian ada yang mengalami ketakutan karena banyaknya berita di tv dan sebagainya yang banyak memberitakan berbagai peristiwa kecelakaan dalam pemakaian kompor ini. 

semoga saja dalam pembagian kompor ini tidak mengalami banyak permasalahan dan dapat digunakan sebagai mana mestinya, mungkin sebagian masyarakat yang merasa takut atau merasa penggunaaan gas masih terlalu mahal mengingat pasaran gas di sana untuk tabung 3 kg berkisar 15.ooo an karena menyakut biaya transportasi dan pengiriman yang jauh, dan tetap menggunakan bahan bakar kayu. kayu bakar masing sangat melimpah dan gampang didapat.

WACANA SEKOLAH 2 BAHASA

”Pengantar pelajaran 2 bahasa terkendala SDM” 

Wonogiri (Espos) Program penyampaian pelajaran dengan menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar terbentur oleh sumber daya manusia (SDM). 

Menurut pengajar dari UNS, Djatmika, program tersebut membutuhkan komitmen antara lembaga pendidikan dan orangtua siswa. Dia mengatakan, permasalahan lain yang timbul dari program pemberian materi sekolah dengan dua bahasa yakni sumber daya manusia harus mendukung. Dia mengatakan, kendala yang sama dihadapi jika menempatkan guru bahasa Inggris untuk mengajar materi pelajaran yang bukan Bahasa Inggris. 
“Banyak guru yang pintar mengelola materi pelajaran tetapi tidak banyak di antara mereka yang mampu, berkompetensi menggunakan bahasa Inggris,” jelasnya, dalam lokakarya internasional Pembelajaran Bahasa Inggris Sebagai Bahasa Pengantar Mata Pelajaran di Sekolah, di Wonogiri, Sabtu (27/6). 
Sementara menurut pembicara dari Universitas Utara Malaysia (UUM), Nuraini Yusoff, pemberian materi pelajaran dengan dua bahasa terletak kemampuan guru ketika menyampaikan pelajaran. Dia mengatakan, tidak hanya menguasai materi, guru juga dituntut membuat suasana pembelajaran tersebut lebih menarik. “Secara umum, rancangan materi pelajaran harus matang sehingga dapat menarik perhatian pelajar,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Suparno, mengatakan model pembelajaran bahasa Inggris seharusnya diberikan kepada anak usia dini, mengingat bahasa pergaulan internasional itu memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara global. Kendati demikian, kemampuan anak untuk bertata bahasa Indonesia tidak boleh diabaikan.
Menurut Suparno, mulai dirintis sekolah berstandar internasional untuk mengintensifkan siswa aktif menggunakan bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Dia mengatakan, hal itu ditunjang oleh materi pelajaran yang menjadikan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. “Sudah menjadi tuntutan ketika di era globalisasi, pengantar pendidikan seharusnya bisa dilakukan dengan bahasa Inggris,” papar dia. - Oleh : das

Legislatif tanggapi Pungli konversi Dewan panggil konsultan

Wonogiri (Espos) Anggota Dewan akan memanggil jajaran eksekutif, tim Monev dan konsultan untuk mengklarifikasi adanya pungutan pada pendistribusian paket konversi. Rencananya, rapat dengar pendapat atau hearing itu digelar Selasa (30/6) mendatang. 

Pungutan liar (Pungli) tersebut diduga muncul karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait program konversi minyak tanah ke gas. Ditegaskan, anggota Dewan, Setyo Sukarno, pungutan pada pelaksanaan konversi itu tidak dibenarkan karena konversi merupakan program dari pemerintah.
Untuk itu, Dewan menurutnya, akan memanggil dinas terkait yakni Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag Pendal), Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta konsultan.
“Harus jelas masalahnya dan di mana titik celah yang berpotensi terjadinya pungutan,” ungkap dia ketika dijumpai Espos, Rabu (23/6) di Gedung Dewan setempat.
Dia mengaku sangsi apakah benar pungutan itu disepakati warga atau tidak. Menurutnya, jika masyarakat mengerti prosedur penyaluran dan tugas konsultan terkait pendistribusian, dirinya mengira tidak ada celah terjadinya pungutan.
Menurutnya, sosialisasi terkait dengan pendataan dan pendistribusian paket konversi kepada masyarakat belum maksimal. “Saya sangsi apakah pungutan itu disepakati warga,” ujar dia. 
Dia menambahkan, inti penyaluran program tersebut bukan pada pendistribusiannya tetapi pengenalan kepada masyarakat terkait dengan penggunaannya. Menurutnya, di Kecamatan Baturetno ada 13 desa yang 70% penduduknya masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. 

Kayu lebih murah
Dia mengatakan, warga sulit berpindah menggunakan gas karena bahan baku kayu lebih murah. “Daripada membeli tabung gas mereka tentu lebih memilih menggunakan kayu bakar,” jelas dia.
Menurutnya, dari 13 desa di Kecamatan Baturetno tersebut diperkirakan hanya satu wilayah, yakni Desa Baturetno yang memanfaatkan paket tersebut. Sementara itu, warga yang lain belum tentu menggunakan paket konversi yang mereka terima. Ditambahkannya pula, hal tersebut kemungkinan terjadi karena masyarakat belum terbiasa menggunakan kompor gas tersebut. 
”Pungutan itu tidak dibenarkan apakah itu untuk transportasi atau administrasi yang merupakan hasil kesepakatan,” paparnya.
Hal senada diungkapkan anggota Dewan lain, Subandi. Dia mengatakan, dalam masa reses ini pihaknya juga melakukan pantauan dan investigasi lapangan terkait dengan pendistribusian paket konversi berupa kompor dan tabung gas gratis tersebut. 
”Tim gabungan akan melakukan hearing, masalah pungutan ini tidak boleh terjadi di wilayah lainnya,” ungkap dia. - Oleh : Dina Ananti Sawitri Setyani

KONVERSI MINYAK WONOGIRI

Kalau gratis, katakan gratis! 

  Pendataan calon penerima paket kompor dan tabung gas gratis guna mendukung program konversi minyak tanah ke gas elpiji di Wonogiri oleh lima konsultan menyisakan data yang berbeda. 

Belakangan, muncul pula kasus pungutan liar. Pungli itu diduga dilakukan atas kesepakatan oknum petugas lapangan dan konsultan dengan oknum perangkat desa. Padahal Pemkab Wonogiri, selalu menegaskan, pemberian tabung gas beserta kelengkapannya itu gratis. Bagaimana masyarakat menyikapi soal pungutan itu? Berikut ngudarasa warga Wonogiri:

Mursidah, 36, warga Brajan, Kaliancar, Selogiri

Kami sudah mendapatkan sosialisasi dan mengisi formulir konversi minyak tanah ke gas elpiji. Dikatakan oleh Ketua RT, kalau warganya yang memiliki usaha bisa mendapatkan dua paket. Jadi satu keluarga bisa mendapatkan dua, kalau memiliki usaha. Saya sudah mendapatkan formulir. Di tempat kami juga ada tarikan, ya kami beri, karena kami tidak tahu apakah gratis atau tidak.
Kalau program itu gratis, mestinya dikatakan gratis, tidak ada pungutan-pungutan lagi. Kalaupun ada pungutan juga dijelaskan untuk apa dana pungutan itu sehingga masyarakat tahu. Jangan ada lagi oknum yang memanfaatkan situasi.


Guste F, 27, warga Kedungringin, Giripurwo, Wonogiri

Semua warga di RT sudah mendapatkan formulir pengisian program konversi minyak tanah ke gas elpiji. Pada pertemuan rukun tetangga (RT) dikatakan kalau program itu gratis. Masyarakat di perkotaan, sudah mendengar kalau program itu gratis sehingga Pak RT tidak menarik pungutan apapun.
Pak RT cuma memberikan penjelasan agar formulir dilengkapi dengan fotokopi KK dan KTP calon penerima. Tidak ada tarikan atau pungutan. Kalau di desa-desa ada tarikan, ya sangat disayangkan. Apalagi kalau tarikan itu ada yang mengoordinasi, kasihan calon penerimanya. Jika telanjur ditarik, mestinya dikembalikan. Kasihan masyarakat, padahal maksud pemerintah dengan program itu kan gratis. Ya harus gratis. - Oleh : tus

WONOGIRI MENDAPATKAN PENGHARGAAN ADIPURA kota kecil bersih

Pemkab Wonogiri, 5 Juni lalu, mendapatkan penghargaan Adipura untuk kategori kota kecil bersih. Perolehan Adipura itu mengobati masyarakat Kota Gaplek yang telah lama mendambakan, apalagi 10 tahunan lalu, Wonogiri pernah meraih penghargaan Adipura Kencana. 

Penghargaan itu masih menjadi pembicaraan masyarakat apakah akan dikirab atau tidak. Berikut ngudarasa warga Wonogiri.

Arif Pratama, 21, warga Cubluk, Giritirto, Wonogiri

“Bagi saya, penghargaan Adipura sangat membanggakan karena Wonogiri dinilai oleh pemerintah menjadi kota bersih. Lingkungan bersih dan di mana-mana bersih. Penghargaan itu mestinya segera disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat bisa mengetahui dan ikut menjaga kebersihan lingkungan. Apalagi Pemkab Wonogiri memiliki RSPD. Di RSPD setiap hari atau setiap saat bisa ditayangkan soal penghargaan Adipura itu. Soal kirab atau tidak, saya setuju tidak ada kirab. Silakan Piala Adipura dipajang di tempat umum yang semua orang bisa mengetahuinya.
Yang terpenting menurut saya adalah sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan. Kalau sosialisasi dan motivasi dari pegawai tidak ada, ya, masyarakat akan loyo lagi. Jadi kegiatan kebersihan selain Jumat, jangan berhenti. Proses penyadaran masyarakat ini yang menjadi tugas berat pegawai pemerintah. Karena masyarakat itu kalau diminta, pasti mau. Kebiasaan kirab-kirab memang sangat menghibur masyarakat. Tetapi saya kok tidak setuju, kalau yang lain setuju, mangga.

Bambang, warga Nambangan RT 02, Selogiri

Menurut saya, Adipura perlu dikirab biar masyarakat tahu. Dana untuk kirab, ya, ditanggung pemerintah. Selain dikirab, masyarakat juga dimotivasi atau disadarkan masalah kebersihan lingkungan. Jangan sampai lingkungan yang sudah bersih menjadi kotor, karena masyarakat tidak peduli.
Kegiatan Jumat bersih harus terus digalakkan. Tidak hanya dilakukan di kantor-kantor atau rumah sakit, tetapi masyarakat juga melakukan gerakan kebersihan di lingkungan masing-masing. Jika melihat rumput tumbuh liar di pinggir jalan dekat rumah, warga terdekat hendaknya peduli untuk mencabuti. Tugas pemerintah, harus giat menyosialisasikan dan masyarakat tertib dalam membuang sampah. - Oleh : tus