Hasanu Simon
Paranggupito adalah nama sebuah desa di kabupaten Wonogiri, propinsi Jawa Tengah, terletak di tepi samudera Hindia. Uniknya, desa tersebut di sebelah timur berbatasan dengan propinsi Jawa Timur, kabupaten Pacitan, dan di sebelah barat berbatasan dengan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Gunung Kidul. Sebenarnya lahan di desa itu termasuk kurang produktif karena walaupun letaknya di tepi pantai namun topografi wilayahnya cukup bergelombang dan sebagian besar terdiri atas batu kapur yang tentu kurang baik untuk budidaya tanaman pangan dan holtikultur.
Namun demikian desa tersebut sempat terkenal karena pernah memperoleh penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto pada tahun 1994. Penghargaan itu diberikan atas prestasi masyarakat desa Paranggupito dalam membangun hutan rakyat. Memang amat menakjubkan prestasi tersebut. Di atas lahan milik sendiri yang seringkali tidak nampak ada tanahnya itu pohon jati dan sedikit tercampur mahoni dapat tumbuh hutan yang lebat dan subur. Yang dominan pada hutan rakyat tersebut jenis jati, suatu jenis yang bernilai tinggi dan sudah lama dikenal oleh orang Jawa tetapi tidak termasuk dalam deretan jenis untuk program penghijauan yang diselenggarakan pemerintah sejak tahun 1961. Tidak dicantumkannya jati dalam program penghijauan, walaupun diperlukan masyarakat luas, sebenarnya warisan nilai penjajah yang menempatkan jati sebagai monopoli yang hanya boleh diusahakan oleh pemerintah. Tetapi dalam suasana merdeka, rakyat pegunungan Kapur Selatan telah berani menentukan pilihannya sendiri, jatilah yang ditanam di atas lahan miliknya. Bagaimana dengan jenis program penghijauan? Ditanam juga, tetapi tidak perlu diperhatikan amat karena itu kan kepentingan pemerintah, sedang kalau kepentingan masyarakat ya jati tadi; dan nyatanya lalu terbentuk hutan rakyat yang bagus seperti di Paranggupito itu.
Ini berarti bahwa hutan rakyat tersebut sebagian besar merupakan prestasi karya rakyat sendiri, walaupun orang kehutanan mesti mengklaim sebagai hasil didikannya. Rakyat Kapur Selatan membantah dengan tegas: “Tidak, pemerintah mendidik kami menanam mahoni, formis, kaliandra dan sebagainya yang nilai uang dan manfaatnya rendah. Kami menanam jati karena kami (lebih tahu) bahwa jati lebih produktif.”
Alhasil, Paranggupito memang sebuah prestasi rakyat, sedang kehutanan termasuk BUMN-nya belum ada yang pernah mendapat hadiah berupa Kalpataru tadi. “Kehutanan memang bukan berorientasi ke Kalpataru melainkan berorientasi ke pembangunan dan profit,” kata seorang teman rimbawan murni tamatan Bulaksumur yang kondang itu penuh dengan keyakinan dan proud. Tetapi prestasi rakyat Kapur Selatan menyulap lahan kritis menjadi hutan rakyat dengan dominasi jati yang bernilai tinggi itu merupakan tolok ukur obyektif yang tak dapat disanggah. Pada pertengahan dekade 1960-an daerah Kapur Selatan terkenal dengan sebutan daerah yang sosial-ekonomi-hidro-orologis-teknis kritis. Jadi semua aspek serba kritis. Tetapi sekarang, setelah tiga dekade, wilayah tersebut merupakan daerah produktif, lingkungannya segar, masyarakatnya tidak emosional karena selalu dipayungi dengan tajuk-tajuk pepohonan yang memberikan harapan indah di masa mendatang. Tidak hanya itu, binatang-binatang yang dulu meninggalkannya mulai kembali lagi karena habitat yang telah rusak dapat pulih kembali. Sementara itu wilayah hutan negara yang dikelola Perhutani sejak tahun 1963, yang dulu kritis malah semakin kritis, bahkan yang dulu produktif pun sekarang menjadi kosong-mlompong. Jadi kalau di-konkrus, istilah almarhum Ki Nartosabdo, mana yang menang dalam membangun derah kritis, rakyat atau rimbawan yang insinyur? Tahu kan jawabannya!
Tetapi adakah sis negatif prestasi rakyat tersebut? Paranggupito menyajikan fenomena yang amat menarik. Hanya satu tahun setelah Kalpataru diterima, hutan jati yang lebat itu telah lenyap sama sekali, bahkan ada yang berubah menjadi pemukiman. Mengapa begitu? Imitasikah mental masyarakat dalam membangun hutan rakyat? Jawabannya begini. Pada waktu Kalpataru belum diterima, Sang Bupati melarang rakyat pemilik hutan di lahannya sendiri untuk menebang barang satu pohon pun. Alasannya macam-macam dan banyak yang ngerpek dari diktat Fakultas Kehutanan. “Pohon-pohon itu penting untuk menjaga tata-air, untuk habitat satwa liar, untuk menjaga keseimbangan oksigen-karbon dioksida, untuk ini, untuk, dan jangan lupa, untuk prestasi saya sebagai Kepala Daerah dalam memimpin pembangunan.” Tentu saja penggalan kalimat terakhir itu tidak terucapkan, hanya dibatin, disimpan di dalam hati karena itu memang rahasia keluarga. Oleh karena dengan bergaya sebagai pemenang dan pemimpin rakyat sejati, setelah Kalpataru diterima, Sang Bupati menumpahkan kemurahan dan kearifannya kepada rakyat: “Sekarang kalian telah berprestasi luar biasa, kemampuan kalian dalam membangun telah mendapat penghargaan dari Yang Mulia Bapak Presiden. Hadiah Kalpataru itu bukan untuk saya melainkan untuk kalian semua. Tetapi untuk amannya ya disimpan di rumah dinas Kabupaten saja sebab kalau disimpan oleh rakyat, di samping masalah keamanan lalu siapa yang akan ditunjuk. Sulit kan? Nanti tidak adil. Nah, lebih dari itu, sekarang kalian boleh menikmati hasil pembangunan kalian sendiri. Pohon-pohon jati sekarang boleh kalian tebang untuk memakmurkan keluarga kalian masing-masing. Saya tidak mendapat apa-apa (kelcuali diperpanjang masa jabatan berikut atau bahkan naik jadi Gubernur). ”
Itulah fenomena Paranggupito dengan fenomena hutan rakyat dan Kalpatarunya. Itulah kemampuan rakyat dalam membangun hutan yang ternyata juga menjadi sumber amal buat orang lain. Jadi, kemampuan rakyat dapat dikemas untuk banyak tujuan. Kita membutuhkan pengemas yang mampu dan mau untuk melipat-gandakan manfaat bagi rakyat itu sendiri. Tetapi ini barangkali hanya cita-cita mulia yang sulit dijumpai di lapangan, cita-cita dari seorang nabi atau malaikat. Wallaho ‘alam bissawab.
Paranggupito adalah nama sebuah desa di kabupaten Wonogiri, propinsi Jawa Tengah, terletak di tepi samudera Hindia. Uniknya, desa tersebut di sebelah timur berbatasan dengan propinsi Jawa Timur, kabupaten Pacitan, dan di sebelah barat berbatasan dengan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kabupaten Gunung Kidul. Sebenarnya lahan di desa itu termasuk kurang produktif karena walaupun letaknya di tepi pantai namun topografi wilayahnya cukup bergelombang dan sebagian besar terdiri atas batu kapur yang tentu kurang baik untuk budidaya tanaman pangan dan holtikultur.
Namun demikian desa tersebut sempat terkenal karena pernah memperoleh penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto pada tahun 1994. Penghargaan itu diberikan atas prestasi masyarakat desa Paranggupito dalam membangun hutan rakyat. Memang amat menakjubkan prestasi tersebut. Di atas lahan milik sendiri yang seringkali tidak nampak ada tanahnya itu pohon jati dan sedikit tercampur mahoni dapat tumbuh hutan yang lebat dan subur. Yang dominan pada hutan rakyat tersebut jenis jati, suatu jenis yang bernilai tinggi dan sudah lama dikenal oleh orang Jawa tetapi tidak termasuk dalam deretan jenis untuk program penghijauan yang diselenggarakan pemerintah sejak tahun 1961. Tidak dicantumkannya jati dalam program penghijauan, walaupun diperlukan masyarakat luas, sebenarnya warisan nilai penjajah yang menempatkan jati sebagai monopoli yang hanya boleh diusahakan oleh pemerintah. Tetapi dalam suasana merdeka, rakyat pegunungan Kapur Selatan telah berani menentukan pilihannya sendiri, jatilah yang ditanam di atas lahan miliknya. Bagaimana dengan jenis program penghijauan? Ditanam juga, tetapi tidak perlu diperhatikan amat karena itu kan kepentingan pemerintah, sedang kalau kepentingan masyarakat ya jati tadi; dan nyatanya lalu terbentuk hutan rakyat yang bagus seperti di Paranggupito itu.
Ini berarti bahwa hutan rakyat tersebut sebagian besar merupakan prestasi karya rakyat sendiri, walaupun orang kehutanan mesti mengklaim sebagai hasil didikannya. Rakyat Kapur Selatan membantah dengan tegas: “Tidak, pemerintah mendidik kami menanam mahoni, formis, kaliandra dan sebagainya yang nilai uang dan manfaatnya rendah. Kami menanam jati karena kami (lebih tahu) bahwa jati lebih produktif.”
Alhasil, Paranggupito memang sebuah prestasi rakyat, sedang kehutanan termasuk BUMN-nya belum ada yang pernah mendapat hadiah berupa Kalpataru tadi. “Kehutanan memang bukan berorientasi ke Kalpataru melainkan berorientasi ke pembangunan dan profit,” kata seorang teman rimbawan murni tamatan Bulaksumur yang kondang itu penuh dengan keyakinan dan proud. Tetapi prestasi rakyat Kapur Selatan menyulap lahan kritis menjadi hutan rakyat dengan dominasi jati yang bernilai tinggi itu merupakan tolok ukur obyektif yang tak dapat disanggah. Pada pertengahan dekade 1960-an daerah Kapur Selatan terkenal dengan sebutan daerah yang sosial-ekonomi-hidro-orologis-teknis kritis. Jadi semua aspek serba kritis. Tetapi sekarang, setelah tiga dekade, wilayah tersebut merupakan daerah produktif, lingkungannya segar, masyarakatnya tidak emosional karena selalu dipayungi dengan tajuk-tajuk pepohonan yang memberikan harapan indah di masa mendatang. Tidak hanya itu, binatang-binatang yang dulu meninggalkannya mulai kembali lagi karena habitat yang telah rusak dapat pulih kembali. Sementara itu wilayah hutan negara yang dikelola Perhutani sejak tahun 1963, yang dulu kritis malah semakin kritis, bahkan yang dulu produktif pun sekarang menjadi kosong-mlompong. Jadi kalau di-konkrus, istilah almarhum Ki Nartosabdo, mana yang menang dalam membangun derah kritis, rakyat atau rimbawan yang insinyur? Tahu kan jawabannya!
Tetapi adakah sis negatif prestasi rakyat tersebut? Paranggupito menyajikan fenomena yang amat menarik. Hanya satu tahun setelah Kalpataru diterima, hutan jati yang lebat itu telah lenyap sama sekali, bahkan ada yang berubah menjadi pemukiman. Mengapa begitu? Imitasikah mental masyarakat dalam membangun hutan rakyat? Jawabannya begini. Pada waktu Kalpataru belum diterima, Sang Bupati melarang rakyat pemilik hutan di lahannya sendiri untuk menebang barang satu pohon pun. Alasannya macam-macam dan banyak yang ngerpek dari diktat Fakultas Kehutanan. “Pohon-pohon itu penting untuk menjaga tata-air, untuk habitat satwa liar, untuk menjaga keseimbangan oksigen-karbon dioksida, untuk ini, untuk, dan jangan lupa, untuk prestasi saya sebagai Kepala Daerah dalam memimpin pembangunan.” Tentu saja penggalan kalimat terakhir itu tidak terucapkan, hanya dibatin, disimpan di dalam hati karena itu memang rahasia keluarga. Oleh karena dengan bergaya sebagai pemenang dan pemimpin rakyat sejati, setelah Kalpataru diterima, Sang Bupati menumpahkan kemurahan dan kearifannya kepada rakyat: “Sekarang kalian telah berprestasi luar biasa, kemampuan kalian dalam membangun telah mendapat penghargaan dari Yang Mulia Bapak Presiden. Hadiah Kalpataru itu bukan untuk saya melainkan untuk kalian semua. Tetapi untuk amannya ya disimpan di rumah dinas Kabupaten saja sebab kalau disimpan oleh rakyat, di samping masalah keamanan lalu siapa yang akan ditunjuk. Sulit kan? Nanti tidak adil. Nah, lebih dari itu, sekarang kalian boleh menikmati hasil pembangunan kalian sendiri. Pohon-pohon jati sekarang boleh kalian tebang untuk memakmurkan keluarga kalian masing-masing. Saya tidak mendapat apa-apa (kelcuali diperpanjang masa jabatan berikut atau bahkan naik jadi Gubernur). ”
Itulah fenomena Paranggupito dengan fenomena hutan rakyat dan Kalpatarunya. Itulah kemampuan rakyat dalam membangun hutan yang ternyata juga menjadi sumber amal buat orang lain. Jadi, kemampuan rakyat dapat dikemas untuk banyak tujuan. Kita membutuhkan pengemas yang mampu dan mau untuk melipat-gandakan manfaat bagi rakyat itu sendiri. Tetapi ini barangkali hanya cita-cita mulia yang sulit dijumpai di lapangan, cita-cita dari seorang nabi atau malaikat. Wallaho ‘alam bissawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar