66 proyek DPID siap dilelang

(Solopos.com)–Sebanyak 66 proyek jalan, jembatan dan pengairan dari dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang digelontor pemerintah pusat senilai total Rp 14,85 miliar, siap dilelang menyusul telah disetujuinya mekanisme mendahului anggaran perubahan APBD 2011.

Persetujuan pengajuan mekanisme mendahului anggaran tersebut diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno.

Kepada wartawan, Minggu (24/7/2011), Setyo mengungkapkan proyek-proyek yang didanai DPID itu dinilai cukup mendesak untuk dilaksanakan sehingga pihaknya menyetujui mekanisme mendahului anggaran yang diajukan Pemkab.

“Dana ini kan seharusnya dilaksanakan setelah dibahas dan disetujui dalam APBD Perubahan 2011. Namun karena pelaksanaannya mendesak sementara APBD Perubahan juga belum mulai dibahas, maka diusulkan pelaksanaannya mendahului anggaran dan kami telah memberikan persetujuan,” jelas Setyo.

Dana DPID yang diterima Wonogiri tahun ini senilai Rp 14,85 miliar, dibagi untuk 36 proyek perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum (DPU) senilai Rp 9,9 miliar.

Sisanya senilai Rp 4,85 miliar digunakan untuk 30 proyek perbaikan sarana pengairan dan irigasi di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan Energi dan Sumbe Daya Mineral (ESDM).

(shs)

Jelang Ramadan dan Lebaran, kebutuhan air meningkat, warga Wonogiri selatan waswas

Wonogiri (Solopos.com) – Memasuki bulan Ramadan, warga di wilayah selatan Wonogiri mulai waswas. Hal itu berkaitan dengan masalah kesulitan air bersih yang telah mereka alami sejak kurang lebih dua bulan terakhir. Warga berharap bantuan dari pemerintah secepatnya didatangkan karena kebutuhan air biasanya meningkat selama Ramadan dan Lebaran.

Ilustrasi (muslimdaily.net)
Kepala Desa Gunturharjo, Suyadi, kepada wartawan, Minggu (31/7/2011) mengungkapkan kebutuhan air bersih selama Ramadan biasanya meningkat dan akan terus meningkat ketika waktu semakin mendekati Lebaran. Pasalnya, saat itu banyak warga desa yang merantau pulang kampung untuk menikmati Lebaran bersama keluarga mereka. “Ya jelas warga di sini agak sedikit waswas. Pasokan air PDAM belum menjangkau secara merata ke seluruh wilayah. Itu pun kadang-kadang tidak lancar. Sedangkan untuk membeli air dari tangki yang dijual oleh pengusaha swasta warga sering harus mengantre. Harganya pun selangit,” kata Suyadi.

Menurut Suyadi, harga air yang dijual oleh pengusaha swasta saat ini mencapai Rp 120.000/tangki. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya saat Ramadan dan Lebaran berlangsung di musim kemarau, harga air semakin mendekati Lebaran akan semakin meningkat sampai Rp 150.000/tangki. Satu tangki air bisa mencukupi kebutuhan antara 1-2 pekan tergantung jumlah anggota keluarga.

Sementara bantuan pemerintah yang sangat diharapkan untuk membantu meringankan beban kesulitan warga tak kunjung datang. “Kami berharap bantuan air bersih dari pemerintah bisa dipasok mulai awal Ramadan ini, sehingga warga cukup terbantu ketika sudah mendekati Lebaran. Saat ini warga sudah banyak yang menjual barang berharga dan ternak supaya bisa beli air,” kata Suyadi.

Hampir senada disampaikan Camat Paranggupito, Sariman. Dihubungi Espos, Minggu, Sariman mengungkapkan kondisi kekeringan di Paranggupito masih sama seperti sebulan lalu, bahkan lebih parah karena selama Ramadan dan Lebaran biasanya kebutuhan air meningkat. Sementara bantuan dari pemerintah belum kunjung datang.

Terpisah, Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Maryanto mengungkapkan dana untuk bantuan air bersih di wilayah yang kekeringan dari APBN memang sudah turun. Namun karena alokasi dana yang minim, pihaknya perlu menentukan skala prioritas.

“Rencananya, dalam waktu dekat kami akan lakukan pemetaan daerah mana yang paling mendesak kebutuhan airnya. Tapi bukan berarti kami menunda-nunda. Pemetaan itu kami lakukan sambil jalan. Yang jelas awal Ramadan ini kami upayakan untuk didistribusikan,” katanya

Semua desa di Kecamatan Paranggupito yang berjumlah delapan desa sejak dua bulan terakhir mengalami kesulitan air menyusul datangnya musim kemarau. Selain di Giritontro juga ada lima desa/kelurahan dengan yang sudah kekeringan, sedangkan di Pracimantoro sekurang-kurangnya tujuh desa/kelurahan juga bernasib sama.

shs

TABITHA DANAR RAHMANTO DIKUKUHKAN JADI KETUA TP PKK WONOGIRI YANG BARU

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah Hj. Sri Bibit Waluyo meminta Bupati Wonogiri H. Danar Rahmanto untuk segera meninjau kembali Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan Keputusan Bupati Nomor 59 2 tahun 2002 yang mengakibatkan perubahan TP PKK menjadi Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (LPKK). Menurutnya, aturan tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan Rakernas VII PKK tahun 2010. Demikian disampaikan Hj. Sri Bibit Waluyo dalam sambutannya pada acara Pelantikan dan Serah Terima Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Wonogiri Masa Bhakti 2011-2015, di Gedung PKK Provinsi Jawa Tengah, Selasa (26/7).


“Dalam Rakernas ditegaskan bahwa TP PKK dibentuk di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dengan ketua PKK dijabat secara fungsional oleh istri Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kades/Lurah. Karena itu saya harap Bupati Wonogiri dapat meninjau ulang Perda itu,” katanya.


Sebelumnya, ketua TP PKK Kab. Wonogiri dijabat oleh istri Wakil Bupati Wonogiri, yakni Rika Yuli Handoko. Dalam kesempatan tersebut, Tabitha Danar Rahmanto yang merupakan istri Bupati Wonogiri ini dilantik menjadi ketua PKK Kabupaten Wonogiri yang baru. Hal tersebut sudah sesuai dengan hasil Rakernas VII PKK tahun 2010. Sehingga pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kab. Wonogiri Rika Yuli Handoko yang telah mengasuh dan membina PKK Kabupaten Wonogiri sejak 1 November 2010 itu, menyerahkan jabatannya kepada Tabitha Danar Rahmanto dengan disaksikan Hj. Sri Bibit Waluyo dan Bupati Wonogiri. Tabitha Danar Rahmanto akan menjalankan tugas-tugas PKK hingga tahun 2015 nanti.


Hj. Sri Bibit Waluyo mengungkapkan bahwa PKK merupakan ujung tombak pelaksana kegiatan di SKPD. PKK dapat memberi manfaat optimal untuk menjabarkan program Pemerintah Kabupaten Wonogiri. “Untuk itu, terkait permasalahan keterbatasan anggaran yang ada di Wonogiri, saya harap hendaknya ketua PKK yang baru dapat meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan dewan penyantun PKK Wonogiri, serta menjalin hubungan dengan lembaga lain yang bersedia menjadi donatur dan mitra bagi PKK,” pesannya.


Sementara, Bupati berharap dengan telah dilantiknya Ketua PKK Kabupaten Wonogiri yang baru dapat menjadi tonggak awal bagi terwujudnya Gerakan PKK yang lebih maju dan lebih baik dari era kepengurusan sebelumnya. Juga dapat segera menyatukan langkah serta meningkatkan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan hidup keluarga di Kabupaten Wonogiri. “PKK juga harus merevitalisasi kegiatan yang selama ini telah berjalan terutama Posyandu yang menjadi program penting dalam mengontrol dan meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Posyandu juga merupakan menjadi program penting yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sehingga keberadaanya harus terus dimaksimalkan.” (HUMAS_ESTI SUCI)

WP sambut ramadhan

Redaksi warta paranggupito mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan ramadhan tahun ini semoga kita semua dapat melaksanakan dengan penuh kekhidmatan....juga menjalankanya dalam suasana keikhlasan....amien amien

97,65 JUTA DANA HIBAH PT ASKES ATASI KEKERINGAN DI WONOGIRI

Sebanyak 97,65 juta dana hibah dari PT ASKES (Persero) dikucurkan di dua Desa di Kabupaten Wonogiri guna mengantisipasi adanya kekeringan di musim kemarau.

Penyerahan dana hibah ini diterima langsung oleh Bupati Wonogiri, H.Danar Rahmanto disaksikan para pejabat Muspida Kabupaten Wonogiri yang digelar di halaman depan Museum Karst, Pracimantoro Wonogiri, Rabu (27/7).

Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan PT ASKES selama ini.” Bantuan sarana air bersih ini merupakan salah satu solusi mengatasi kekeringan di Kabupaten Wonogiri khususnya wilayah selatan, masalah kekeringan adalah masalah klasik yang tiap tahun melanda Wonogiri, namun bagaimana cara mengatasinya tentu tak hanya sebatas bantuan air bersih saja akan tetapi bagaimana kita mampu memanfaatkan keadaan alam yang ada dengan optimal” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan bahwa potensi air bersih di bawah gunung wilayah Wonogiri selatan sebenarnya layak untuk dikonsumsi dan cukup banyak. Dengan bantuan sarana air bersih berupa pompa air yang akan dipasang di Sumber Silap Desa Sukoharjo Tirtomoyo dan Luweng Sapen Desa Gebangharjo Pracimantoro ini dharapkan akan dapat mengatasi kekeringan yang sering melanda di dua desa tersebut.

Dalam laporannya Kepala PT ASKES (Persero) Regional Jateng IV Jateng dan DIY, Drg. Sri Endang Tidarwati, MM, AAAK menyampaikan bahwa total bantuan dana sebesar 97,65 juta ini akan diberikan untuk Desa Sukoharjo Kecamatan Tirtomoyo sebesar Rp. 35.400.000,- dan Desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro sebesar Rp. 62.250.000,-. Dana ini selanjutnya digunakan untuk pembelian sarana air bersih berupa bak pelindung, bak penampung, sambungan perpipaan, mesin genset dan pompa air. ”Dana hibah ini merupakan dana dari Program Bina Lingkungan PT ASKES (Persero) dalam rangka HUT PT ASKES ke-43 sebagai wujud pelayanan kami kepada masyarakat Wonogiri yang 47% dari total penduduk se-Kabupaten Wonogiri telah menjadi peserta ASKES” terangnya.

Bersamaan dengan kegiatan tersebut juga diselenggarakan Pelayanan Kesehatan berupa pengobatan gratis untuk 500 orang dan pelayanan KB gratis untuk 50 orang. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pelayanan PT ASKES, Bupati Wonogiri memberikan penghargaan kepada PT Askes (Persero) berupa Piagam Penghargaan Pelayanan Kesehatan sebagai mitra terbaik di bidang Kesehatan.(in_humas)

STUDIO HARMONI mengucapkan SELAMAT ATAS PERESMIAN KANTOR BARU BMT SEJAHTERA MANDIRI TIRTOMOYO'

sebagai partner dalam projek kantor baru BMT SEJAHTERA MANDIRI tirtomoyo dalam pekerjaan interior studio harmoni mengucapkan selamat atas dibukanya dan diresmikanya kantor baru yang terletak di barat masjid tirtomoyo. semoga dengan kantor barunya diharapkan semakin amanah dalam membantu masyarakat , menggerakkan ekonomi msyarakat. Sehingga BMT sejahtera mandiri menjadi penjembatan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

SEKDA WONOGIRI : PNS HARUS PROFESIONAL

Sebanyak 168 PNS di Kabupaten Wonogiri mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) di SMP N 2 Wonogiri. Bupati Wonogiri yang diwakili Sekda Drs. Budisena, MM, Senin (4/7), membuka UKPPI ini yang direncanakan akan berlangsung sampai Selasa (5/7). Ujian UKPPI yang diikuti golongan Id, IIc, dan IId ini berlangsung selama 2 hari, untuk hari pertama merupakan ujian tertulis, sementara ujian lisan dilaksanakan pada hari berikutnya.

Dalam kesempatan tersebut Sekda mengatakan bahwa pelaksanaan UKPPI merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM PNS di Kabupaten Wonogiri. “Pendidikan yang lebih tinggi tentunya jangan dijadikan formalitas atau persyaratan saja. Namun harus bisa mencerminkan intelektualitas yang lebih tinggi dalam berfikir. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan, berarti ikut meningkat pula kemampuan. Nah, tentu peningkatan ini harus disertai perubahan pola pikir,” terangnya.

Ditambahkan Sekda bahwa keberhasilan mengikuti UKPPI bukan hanya kebanggaan PNS yang bersangkutan, tapi juga indikator kemajuan PNS di Kabupaten Wonogiri yang semakin hari memiliki jenjang pendidikan yang lebih baik. Namun, di satu sisi saat ini Pemkab kekurangan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas. “Jika berhasil lulus dalam ujian ini, ada beberapa konsekuensi. Pangkat naik, otomatis gaji juga ikut naik. Lalu anda semua pasti lebih dekat pada jabatan tertentu. Harapan kami, tentunya peningkatan yang demikian harus diimbangi dengan menunjukkan kemampuan masing-masing dalam bekerja di bidangnya,” imbuh Sekda.

Sekda berpesan bahwa PNS yang berhasil lulus nanti hendaknya mampu menunjukkan prestasi, kinerja, dan kapasitasnya sebagai aparatur yang professional. “Jangan meniru perilaku pegawai yang bersikap apatis. Penting masuk kerja, lalu naik pangkat. Apalagi jika PNS ini dijadikan samben saja, karena ada usaha lain yang lebih menguntungkan dan menopang kehidupannya. Sebab yang demikian itu masyarakat akan dirugikan. Sebagai lembaga pemerintahan, kapasitas dan intelektual kita sangat diharapkan masyarakat sebagai penyelenggara Negara yang baik. Dan lama-lama yang apatis dan tidak professional akan tersingkir juga.” (HUMAS_ESTI SUCI)

DESA GIRIMARTO PERINGKAT 9 BESAR LOMBA DESA NASIONAL

Desa Girimarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri berhasil masuk dalam peringkat 9 besar lomba desa tingkat nasional. Perwakilan dari Kabupaten Wonogiri ini sebelumnya merebut juara pertama lomba desa tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Tentunya, prestasi ini betul-betul menjadi suatu hal yang membanggakan karena menjadi yang terbaik dalam lomba desa sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan juga kemasyarakatan dengan baik.

“Hal ini tentunya tidak terlepas dari keseriusan dan kesungguhan segenap perangkat desanya dalam melakukan kegiatan administratif dan pemerintahan, juga greget seluruh warga masyarakat dalam melaksanakan berbagai sendi kehidupan, sehingga berhak mewakili Propinsi Jawa Tengah dalam lomba desa tingkat nasional,” kata Bupati Wonogiri di sela-sela menerima kedatangan Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Nasional di balai desa Girimarto, Rabu (13/7).

Bupati menambahkan bahwa hasil yang ingin dicapai setiap peserta dalam suatu perlombaan adalah kemenangan. Namun demikian, hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama. “Karena dari setiap pelaksanaan tugas sebagai abdi masyarakat, esensinya dari setiap pelaksanaan tugas adalah terwujudnya pelayanan prima di berbagai bidang bagi setiap anggota masyarakat. Mampu mewakili Propinsi Jawa Tengah untuk menjadi yang terbaik dalam pelaksanaan lomba desa tingkat nasional pada tahun 2011 ini saja sudah merupakan suatu prestasi yang membanggakan”.

Sementara ketua tim penilai lomba desa tingat nasional DR. Elvin Ilyas Nainggolan, M.Si mengatakan bahwa masuknya desa Girimarto menjadi nominasi 9 besar tingkat nasional ini menyisihkan lebih dari 70 ribu Desa/Kelurahan yang ada di Indonesia. Ia berpesan bahwa menang kalah ataupun juara dan tidak dalam ajang kompetisi nasional ini hendaknya tidak dijadikan prioritas. Sebab utamanya adalah bagaimana pemerintah memberikan layanan yang bermanfaat pada masyarakat.
“Kedatangan kami ini untuk melihat kondisi riil di lapangan dan melakukan klarifikasi. Bagaimana data administratif yang sudah masuk pada kami, selanjutnya disinkronisasi dan diklarifikasi, apa benar data yang masuk itu sama dengan kenyataannya. Baru setelah itu akan masuk tahap selanjutnya yaitu babak 6 besar tingkat nasional,” katanya.
Ditambahkan bahwa indikator yang menjadi bidang penilaian mencakup Pendidikan Masyarakat; Kesehatan Masyarakat; Ekonomi Masyarakat; Keamanan dan Ketertiban; Partisipasi Masyarakat; Pemerintahan; Lembaga Masyarakat; dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Selainjutnya tim juri melakukan penilaian di beberapa objek, antara lain koperasi RT, home industri, pembuatan kerajinan, serta menilai kearifan lokal dan keunikan budaya yang dimiliki masyarakatnya. (HUMAS_ESTI SUCI)