Dana Rp 2 miliar kembali ke kas negara

Wonogiri (Espos)–Dinas pendidikan (Disdik) Wonogiri tidak mampu menyerap seluruh dana bagi guru nonsertifikasi yang dialokasikan senilai Rp 21 miliar. Ketidakmampuan penyerapan itu dikarenakan jumlah guru penerima tunjangan senilai Rp 250.000/bulan tidak mencapai jumlah alokasi anggaran.

Jika dipaksakan, risiko jabatan dan pidana di depan mata sehingga kehati-hatian dilakukan oleh pejabat di Disdik dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD). Pencairan dana bagi guru CPNS dan PNS di lingkungan Disdik Wonogiri dilakukan dua tahap dan terakhir 27 Februari lalu. Dana yang dicairkan berkisar Rp 19 miliar, sehingga masih tersisa dana lebih dari Rp 2 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Kepala DPPKAD Wonogiri, Budisena saat ditemui Espos, Selasa (2/3). Menurutnya, dana kelebihan itu akan tetap dilaporkan sesuai dengan petunjuk surat yang diterima pada akhir Desember 2009. “Setelah kami melaporkan, kami akan meminta dana kelebihan itu tidak disetor ke kas negara tetapi disimpan di kas daerah,” ujarnya.

Budisena menyatakan risiko dengan menyimpan di kas daerah adalah pengurangan dana alokasi umum (DAU) Wonogiri pada tahun berikutnya. “Tidak masalah ada pengurangan, karena nilainya sama dengan dana yang dikucurkan.”

Lebih lanjut mantan Kabag Humas Pemkab era Bupati Tjuk Susilo ini menyatakan pencairan dana tunjangan guru nonsertifikasi melalui pertimbangan dan kehati-hatian.

“Walau SK Bupati telah kami terima, esok harinya semua staf kami minto tetap berkoordinasi dengan departemen keuangan (Depkeu). Khususnya bagi guru nonsertifikasi yang berstatus CPNS. Kalau status PNS sudah sangat jelas dan berhak. Karenanya, Sabtu, 27 Februari pukul 15.00 WIB kami masih telepon ke Depkeu dan dikatakan kalau dana masih cukup, maka bisa dicairkan sehingga sore hari dana bagi guru berstatus CPNS langsung kami cairkan.”