RAPBD Perubahan defisit Rp 99 M

Wonogiri (Espos)–Kendati memiliki beban defisit Rp 99 miliar, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Wonogiri akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2010. Penandatangan persetujuan dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD, Senin (23/8).

Pimpinan dan anggota DPRD, bupati dan wakil bupati, serta pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hadir dalam sidang tersebut. Salah satu anggota Komisi A DPRD, Abdullah Rabbani, saat ditemui Espos di sela-sela sidang mengungkapkan ini merupakan prestasi bagi Kabupaten Wonogiri karena bisa menyelesaikan dan menyetujui RAPBD Perubahan pada bulan Agustus.

“Baru kali ini pembahasan RAPBD Perubahan di Wonogiri bisa selesai pada bulan Agustus. Biasanya, selama bertahun-tahun, paling cepat Oktober atau November, baru selesai,” ujar Rabbani.

Dia melanjutkan keberhasilan itu merupakan komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD untuk meningkatkan kinerja. Selama ini, kedua lembaga itu kerap dikeluhkan bahkan diingatkan oleh pemerintahan di atasnya karena selalu terlambat membahas APBD maupun APBD Perubahan.

Ringkasnya, seperti dibacakan oleh Sekretaris DPRD, Haryono, hasil pembahasan RAPBD Perubahan tersebut menghasilkan defisit senilai Rp 99.054.791.000. Asalnya, dari pendapatan senilai Rp 990.757.609.000 dikurangi belanja senilai Rp 1.089.812.400.000.

Defisit tersebut ditutup dengan pembiayaan senilai Rp 101.992.023.325, terdiri atas penerimaan (Silpa tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan piutang daerah) senilai Rp 115.339.274.325 dikurangi pengeluaran (investasi, pembayaran pokok utang daerah, pemberian pinjaman) senilai 13.347.251.000. Hasilnya, terdapat sisa lebih pelaksanaan anggaran (Silpa) senilai Rp 2.937.232.325.

“Tapi Silpa itu tidak semuanya bisa digunakan. Sebagian besar terdiri atas dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHCT) senilai Rp 2,8 miliar dan bantuan USAID senilai Rp 100 juta, yang sudah ditentukan peruntukannya. Itu bisa dikatakan Silpa semu. Sedangkan Silpa yang sebenarnya hanya Rp 1.247.762,” ungkap anggota Komisi B, Ahmad Zarif, saat ditemui Espos seusai sidang.

Hasil pembahasan RAPBD Perubahan tersebut selanjutnya akan disampaikan ke Gubernur Jateng untuk dievaluasi.

shs

Bantuan 50 ekor sapi di Giritontro ditolak warga

Wonogiri (Espos)–Bantuan sebanyak 50 ekor sapi dari sebuah lembaga non pemerintah bagi warga jamaah pengajian di Kecamatan Giritontro ditolak karena tidak mampu menyediakan kandang dan fasilitas lainnya. Selain itu, ada dugaan warga kapok dengan bantuan serupa dari pemerintah yang dinilai kerap menyulitkan mereka.

Salah satu anggota jamaah pengajian, Sariman, yang kebetulan menjabat Camat Giritontro saat bantuan sapi itu digulirkan, mengatakan pengajuan bantuan sapi itu sudah terlanjur disetujui oleh pihak pemberi bantuan dan tidak mungkin ditarik kembali. Rencananya, sapi-sapi itu akan diserahkan sebelum Lebaran 2010 ini.

“Ya akhirnya terpaksa saya sendiri yang memelihara sapi-sapi itu. Saya sendiri yang mencarikan lahannya, membuatkan kandangnya, mencari pegawai untuk merawatnya, dan semuanya,” jelas warga asli Giritontro yang sejak beberapa bulan lalu menjabat Camat Paranggupito ini, saat ditemui wartawan di Wonogiri, Senin (23/8).

Sariman mengaku sudah melakukan berbagai upaya agar warga jamaah pengajian mau menerima dan memelihara bantuan sapi itu. Bahkan sudah pernah diadakan sayembara bagi yang berminat. Namun, semua upaya itu tidak berhasil.

Menurut Sariman, hal itu sangat disayangkan karena program bantuan itu sebenarnya akan sangat membantu. Warga tinggal menyediakan kandang dan menggemukkan sapi-sapi itu. Pakannya akan dipasok oleh pihak pemberi bantuan.

Selain itu, lanjut Sariman, harga jual sapi itu juga tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya harga di pasaran. Pasalnya, sapi-sapi itu setelah digemukkan akan dibeli kembali oleh pihak pemberi bantuan, dan setiap pembelian akan diganti dengan jumlah yang sama. Harganya sudah ditetapkan senilai Rp 23.000/kg sapi hidup.

“Masalahnya hanyalah biaya untuk membuat kandang. Pihak pemberi bantuan mensyaratkan kandang yang sesuai standar dan biaya yang diperlukan paling tidak sekitar Rp 1,5 juta per kandang untuk satu ekor sapi,” jelas Sariman.

Menurut Sariman, bantuan sapi itu tidak hanya diterima oleh jamaah pengajian di Kecamatan Giritontro, tetapi juga kecamatan-kecamatan lain yang ikut mengajukan proposal. Masing-masing kecamatan mendapatkan 50 ekor sapi.

“Tapi saya tidak tahu bagaimana kondisi di kecamatan-kecamatan lain. Satu hal yang jelas bantuan ini tidak disalurkan melalui birokrasi. Tapi di Giritontro, masyarakat enggan karena sudah sering dikecewakan dengan bantuan serupa dari pemerintah,” kata Sariman.

shs

PEGUNUNGAN BATU DENGAN POTENSI TERSEMBUNYI

Wilayah wonogiri selatan atau khususnya di kecamatan Paranggupito, pracimantoro, giritontro adalah wilayah yang sebagian besar daerahnya adalah merupakan pegunungan kapur, memang yang terlihat adalah ketergersanganya. namun dibalik itu semua ada sebuah potensi untuk pembudi dayaan pohon jati. pohon jati dikenal sangat mahal harganya karena dengan kualitas yang baik. namun di wilayah ini walaupun kayu jatinya bukan kelas yang terbaik namun tetap saja menjadi daerah sentra penghasil kayu jati. kebanyakan banyak pengepul kayu yang menjual dagangan kayu jatinya untuk dipasok ke daerah sentra industri mebel khusunya di wilayah jawa tengah dan jogja. diantaranya adalah jepara, klaten, sukoharjo dan jogjakarta sendiri.

PARANGGUPITO MUSIM GAPLEK

berbeda dengan musim gaplek tahun tahun kemarin, pada musim ini petani banyak mendapatkan kendala pemanenan karena tidak menentunya cuaca sehingga mengakibatkan kualitas gaplek yang diinginkan kurang bagus, pada waktu penjemuran malah kehujanan.
Pada musim kali ini harga gaplek di tingkat pasaran lokal seharga 500-1000 per kg, tergantung dengan kualitas gapleknya, ada yang masih basah dan ada sebagian yag sudah kering akan mendapatkan harga yang bagus. panen gaplek ini sangat diharapkan hasilnya para petani untuk penunjang ekonomi sehari hari dan juga untuk persediaan bahan makanan thiwul. biasanya petani menjual kepada pengepul ataupun dibawa kepasar lokal pasar desa ketos.

RUAS JALUR JLSS YANG SUDAH DIBANGUN

Proyek pembuatan jalur JLSS yang telah dikerjakan adalah sepanjang jalur Kec. Giriwoyo sampe dengan perbatasan kec donorojo pacitan, jalur telah selesai dilakukan hanya saja banyak aspal yang sudah ditambal. bila melewati jalan ini terasa lega dengan lebar jalan yang maksimal, dan dengan pengerukan ketinggian bukit yang akan mempermudah kendaraan berat untuk melintasinya.
Jalur ini merupakan jalur alternatif penghubung wonogiri pacitan yang masuk wilayah selatan, dalam lebaran tahun ini diharapkan menambah kenyamanan dan kelancaran bagi para pemudik dengan kendaraan pribadi yang melintasinya.

BUPATI WONOGIRI : KAWASAN KARST HARUS DIKELOLA

Kawasan Karst di Kabupaten Wonogiri harus dikelola dengan baik. Keberadaan museum karst di Pracimantoro akan mangkrak dan menjadi monumen alam yang rusak jika dibiarkan begitu saja tanpa adanya kemanfaatan yang bisa dirasakan masyarakat. Hal tersebul dikemukanan Bupati Wonogiri, H. Begug Poernomosidi saat membuka Lokakarya Studi Kelembagaan Museum dan Kawasan Karst Indonesia, Senin (6/8) di ruang Data Setda Kabupaten Wonogiri.

Menurutnya, upaya Pemerintah Daerah dalam membangun museum Karst ini tidak hanya membangun museum sebagai benda mati saja. Tetapi harus bisa dimanfaatkan keberadaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Perlu diingat, sejarahnya pembangunan museum Karst ini diperebutkan oleh tiga Kabupaten pada awalnya. Yaitu Kabupaten Wonogiri, Gunung Kidul, dan Pacitan. Hampir saja pembangunan museum karst dunia ini jatuh ke Pacitan. Namun, karena perjuangan dan kerja keras kita semua Pemda Wonogiri, pembangunan museum bisa dilakukan di sini,” lanjut Bupati.

Kawasan karst di Wonogiri dinilai memilik keistimewaan tersendiri. Yakni karstnya ada di permukaan dan ada yang di dalam. Sedang Kabupaten Pacitan dan Gunung Kidul tidak memilik karakteristik karst seperti yang ada di Wonogiri ini. “Dengan melihat sejarah tersebut, sudah selayaknya keberadaan museum karst ini dihidupkan potensi-potensi yang terkandung di dalamnya. Jangan hanya diseminarkan dan dilokakaryakan saja tanpa ada tindakan lebih lanjut. Jadi harapan saya, ada langkah konkret setelah lokakarya ini. SKPD-SKPD yang berkaitan harus bekerjasama dan bersinergi dalam mengembangkannya. Jangan terkesan tutup mata dan pura-pura tidak tahu,” tambahnya.

Sementara ini, lanjut Bupati, pengembangan kawasan karst selain dilengkapi dengan museum juga dihidupkan dengan adanya jagad spiritual. Ke depan, Bupati mengharapkan akan ada tempat wisata, tempat pengkajian, dan tempat peribadatan yang berkelas internasional di kawasan museum Karst. “Selama ini kawasan karst di Pracimantoro terkenal dengan permasalahan kemiskinan, tandus, dan kurang air. Itu harus diupayakan dengan segala kemampuan yang ada supaya museum karst di Wonogiri bisa menjadi aset nasional, bahkan mendunia.” (humas_est)

Demonstran segel panggung di lapangan Giri Krida Bakti

Wonogiri (Espos)--Demonstran menyegel pembangunan panggung hiburan di ujung utara Lapangan Giri Krida Bakti, Wonogiri dan mengancam membuat bangunan tandingan berupa WC umum di ujung selatan lapangan tersebut, jika pembangunan panggung masih dilanjutkan.

Ancaman tersebut disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Wonogiri, Hartono, saat kembali melakukan aksi demo serta penyegelan bangunan panggung hiburan yang diprakarsai Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi itu, Jumat (20/8).

Berbeda dengan aksi sehari sebelumnya, Kamis (19/8), dalam aksi Jumat itu, Hartono didampingi seorang rekannya dari LSM Jerat, Muchlas. Berdua mereka membuat tulisan ‘Bangunan Ini Disegel Karena Ilegal’ menggunakan cat semprot di tembok bangunan yang baru setengah jadi itu. Aksi itu dilakukan di bawah tatapan mata para pekerja yang tengah beristirahat, petugas Satpol PP, polisi dan sejumlah warga.

Seusai melakukan aksi demo dan penyegelan, Hartono dan Muchlas kemudian mengadakan audiensi dengan anggota Dewan. Namun sebagian besar anggota DRPD sudah tidak di kantor. Keduanya hanya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD, Hamid Noor Yassin.

Dalam audiensi tersebut, Hamid mengatakan akan menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui LPKSM Kabupaten Wonogiri. “Tapi perlu saya tegaskan, keputusan DPRD adalah keputusan kolektif dan kolegial. Kami akan sampaikan aspirasi ini ke pimpinan karena terus terang saja untuk pembangunan panggung itu Dewan tidak pernah diajak bicara,” katanya.

Di sisi lain, berdasarkan pantauan Espos, meski sudah disegel, para pekerja tetap melanjutkan pekerjaan mereka membangun panggung.

shs

UPACARA 17AN DI KEC. PARANGGUPITO BERJALAN AMAN

Pada hari selasa kemarin tanggal 17 agustus bertepatan dengan hari kemerdekaan RI yang ke 65, Kecamatan paranggupito melakukan upacara bendera di lapangan pakelsari , ketos, paranggupito. Upacara dimulai pukul 9.00 wib, dengan diikuti berbagai elemen masyarakat Paranggupito.
setidaknya dari Pemerintahan kecamatan, staff, Kepolisian, Pelajar, Guru , Pensiunan, dan juga semua pamong2 desa di seluruh wilayah.
upacara dibagi 2 sesi, sesi pertama sesi pengibaran bendera di pagi hari dan sesi 2 dilaksanakan sore hari yaitu dengan penurunan bendera.
acara berlangsung sukses, khidmad dan aman tanpa gangguan.

persiapan terakhir jelan upacara 17an

setidaknya 200an orang berkumpul di lapangan pakelsari ketos, paranggupito yang terdiri dari unsur kepolisian, panitia juga marching band, paduan suara dan paskibraka melakukan persiapan jelang upacara 17an pada hari senin siang. persiapan dilakukan agar upacara berlangsuk khidmat dan sukses tanpa gangguan.

Baliho dipasang dekat kantor pemerintah, Panwas gerah

Wonogiri (Espos) – Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Wonogiri mulai gerah dengan maraknya pemasangan tanda gambar pasangan calon yang dinilai tak sesuai aturan. Panwas menilai situasinya sudah semakin tak terkendali, namun baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun instansi terkait di Pemkab belum juga bertindak.

Ketua Panwas Pilkada Wonogiri, Prihmardoyo, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/8) mengungkapkan banyak laporan dari Panwas kecamatan (Panwascam) mengenai pemasangan tanda gambar pasangan calon yang dipasang terlalu dekat, hanya beberapa meter dari kantor kecamatan.

Padahal, SK Bupati Wonogiri No 188/2008 tentang pemasangan alat peraga kampanye menyebut radius 200 meter dari kantor pemerintah, sekolah, tempat ibadah, dan rumah sakit, harus bebas dari alat peraga.

“Tapi kenyataannya, banyak Panwascam yang melaporkan pemasangan tanda gambar sangat dekat dengan kantor kecamatan. Panwascam sudah berkoordinasi dengan camat setempat namun camat juga tidak berani menindak karena takut itu bukan wewenangnya,” jelas Prih, sapaan akrabnya.

Dalam pemasangan alat peraga itu, Prih menambahkan, tidak hanya satu atau dua pasangan yang melakukan pelanggaran. Melainkan semua pasangan calon, di semua kecamatan. Pihaknya sudah mengirim surat ke Badan Kesbangpol dan Linmas, KPU dan Satpol PP agar segera dilakukan tindakan tegas. Namun, hingga lebih dari sepekan setelah surat itu dikirimkan, belum juga ada tindakan.

Terpisah, Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo, saat dihubungi Rabu, menjelaskan dalam masa vakum aturan seperti sekarang ini, KPU tidak bisa bertindak terkait laporan Panwas. Pihak yang bisa menindak dalam hal ini adalah Kesbangpol dan Linmas dan Satpol PP atas dasar Keputusan Bupati No 188/2008.

“Dalam keputusan Bupati itu memang disebutkan dalam radius 200 meter, kantor pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah harus bersih dari atribut pasangan calon. Tapi yang berwenang menindak adalah Kesbangpol dan Linmas serta Satpol PP, tanpa harus menunggu instruksi KPU,” jelas Joko.

shs

Kesebanglinmas Wonogiri batasi pergerakan LSM gadungan

Wonogiri (Espos)–Untuk membatasi ruang gerak oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gadungan di Kabupaten Wonogiri, sebanyak 19 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) setempat sepakat membentuk sebuah forum dan menetapkan kode etik.

Langkah ini dilakukan karena oknum LSM gadungan dinilai sudah kelewatan dan kerap membuat masyarakat resah. Mereka kerap mendatangi sekolah, kantor pemerintah, dinas dan instansi, mengaku dari LSM tertentu dan menawarkan barang dengan memaksa bahkan mengancam. Banyak pula yang sudah menjadi korban.

“Karena itulah, Sabtu (7/8) lalu kami dari 19 LSM yang terdaftar mengadakan pertemuan di kantor Badan Kesbangpol dan Linmas dan sepakat membentuk forum dengan sejumlah kode etik yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tertentu,” ungkap Ketua LSM Jeritan Rakyat (Jerat), Hartono, kepada wartawan di Wonogiri, Rabu (11/8).

Hartono menjelaskan oknum LSM gadungan itu paling sering beraksi di daerah perbatasan seperti Paranggupito, Pracimantoro, sampai Nguntoronadi. Biasanya mereka mendatangi sekolah-sekolah atau kantor pemerintah. Di sekolah, mereka menawarkan paket buku atau piagam penghargaan dengan harga bervariasi.

Kode etik yang dibuat Forum LSM itu mencakup beberapa hal, di antaranya LSM yang melakukan kegiatan di Wonogiri harus terdaftar di Kesbangpol dan Linmas, kegiatan LSM itu harus sesuai visi-misi serta AD/ART organisasi, tidak berafiliasi dengan Parpol, nirlaba, dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, kegiatan LSM yang sifatnya penggalangan materi (dana, barang, jasa, fisik) harus seizin Kesbangpol dan Linmas dan rekomendasi dari Forum LSM Wonogiri. Kegiatan dilakukan tidak mengarah pada anarkisme, dan segala bentuk kegiatan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Bagi masyarakat yang merasa dirugikan dengan ulah oknum yang mengaku dari LSM, segera laporkan ke kami. Jika pelaku adalah anggota Forum LSM Wonogiri maka akan kami beri sanksi tegas berupa pengucilan atau yang lainnya. Sedangkan jika pelaku bukan dari LSM terdaftar, maka akan kami proses ke ranah hukum,” jelas Hartono. Dia menambahkan, laporan masyarakat bisa disampaikan ke Posko pengaduan di Sekretariat LSM Persepsi di Pokoh, Wonoboyo, Wonogiri.

Terpisah, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Gatot Gunawan, saat ditemui Rabu (11/8) menyatakan dukungannya terhadap langkah yang dilakukan Forum LSM Wonogiri. “Selanjutnya, kami akan terus memantau pergerakan forum ini, melalui pertemuan yang mereka rencanakan secara rutin. Kami sangat mendukung karena ini sifatnya membantu pemerintah melindungi masyarakat,” jelas Gatot.

shs

12 Kali mediasi, sengketa tanah Gudangharjo kelar

Wonogiri (Espos)–Sengketa tanah negara bebas yang diduga diperjualbelikan di Desa Gudangharjo, Kecamatan Paranggupito, Wonogiri akhirnya selesai, setelah melalui 12 kali mediasi antara pihak-pihak terkait. Dua bidang dari keseluruhan delapan bidang yang disengketakan, berhasil dikembalikan ke desa.

Camat Paranggupito, Sariman, kepada wartawan, Rabu (11/8) mengungkapkan penyelesaian itu dicapai di pertemuan terakhir di Balai Desa Gudangharjo, Selasa (10/8). Pertemuan itu, sempat berlangsung cukup alot dan mengalami dua kali deadlock karena masing-masing pihak ngotot mempertahankan argumentasi.

“Pertemuan kemarin (Selasa) mulai pukul 08.00 WIB dan baru tercapai kata sepakat pukul 17.00 WIB. Semua pihak terkait hadir, masyarakat pelapor, kepala dan perangkat desa, badan perwakilan desa, saya sendiri, dan para pemohon tanah dimaksud,” jelas Sariman.

Sariman menjelaskan dalam pertemuan itu dibahas sengketa tanah negara bebas yang selama ini dikuasai oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat desa. Tanah tersebut terdiri atas tiga lokasi yaitu Telaga Bodeh, Telaga Jarakan dan Telaga Dawung. Tanah itu telah dibagi menjadi delapan bidang dan sudah beralih tangan ke perorangan, tanpa sepengetahuan masyarakat.

Dari delapan bidang dimaksud, enam bidang di antaranya yaitu yang dimohon oleh Sarto dan Hari Waspodo dari Dusun Wedungan, Surahman dan Sogimin dari Dusun Jati, serta Pardi dari Dusun Jarakan, akhirnya direlakan menjadi miliki pemohon karena prosedur permohonannya tidak ada masalah. Sedangkan dua bidang lainnya yang dimohon oleh Mardi dari Dusun Dawung dan Sriyanto dari Dusun Jarakan, harus dikembalikan ke penguasaan desa karena tidak melalui prosedur yang benar.

shs

PEMILIHAN DUTA WISATA WONOGIRI 2010

Dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri akan mengadakan Pemilihan Duta Wisata Tahun 2010. Pemenang I Putra dan Putri akan dikirimkan untuk mengikuti Pemilihan Duta Wisata Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 sebagai wakil dari Kabupaten Wonogiri.

A. Persyaratan Teknis
Persyaratan teknis adalah ketentuan-ketentuan yang melekat pada kondisi fisik peserta pemilihan duta wisata yaitu :
Warga Negara Indonesia, belum pernah menikah dan berdomisili di Kabupaten Wonogiri yang dibuktikan dengan KTP
Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) , Akademi, Perguruan Tinggi dan Sarjana.
Umur minimal 17 (tujuh belas) tahun maksimal 24 (dua puluh empat) tahun terhitung 31 Desember 2010.
Tinggi badan minimal
* Pria : 170 (seratus tujuh puluh) cm
* Wanita : 165 (seratus enam puluh lima) cm
Mampu berbahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik

B. Persyaratan Administrasi
Persyaratan administrasi adalah ketentuan-ketentuan yang berfungsi sebagai kelengkapan administrasi penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata, meliputi :

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
Surat ijin dari orangtua peserta (formulir disediakan panitia)
Surat rekomendasi dari sekolah apabila masih berstatus sebagai pelajar SMU/SMK
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
Curriculum Vitae / daftar riwayat hidup (formulir disediakan panitia)
Pasfoto close up berwarna ukuran post card 1 lembar
Pasfoto berwarna (3x4 cm) 2 lembar.
Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran (formulir disediakan panitia)
Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran
Surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan pemilihan Duta Wisata 2010 dan kegiatan pariwisata jika terpilih menjadi Duta Wisata 2010 (formulir disediakan panitia dilampiri materai Rp. 6000,-)

C. Kriteria / materi seleksi umum
Bahasa Inggris
Bahasa Jawa
Pengetahuan Umum dan Kepariwisataan
Etika dan Kepribadian
Ketrampilan / Potensi diri

D. Pendaftaran
Pendaftaran dibuka tanggal 1 Juni 2010 dan ditutup pada tanggal 15 Juli 2010 dan dilaksanakan seleksi administrasi pada tanggal 21 Juli 2010.

E. Hasil Seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan di sekretariat pada tanggal 19 Agustus 2010

Sekretariat Panitia Pemilihan Duta Wisata Wonogiri 2010
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Wonogiri
Jl.Jend. Sudirman No. 61, Telp (0273) 321058 (Depan Toserba Luwes)

agenda tarling bupati wonogiri di minggu pertama

1.SELASA 10 – 8 – 2010 PENDOPO RUMAH DINAS BUPATI WONOGIRI
2.RABU 11 – 8 – 2010 KARANGTENGAH MASJID DI KEC. KARANGTENGAH
3.KAMIS 12 – 8 – 2010 JATISRONO MASJID DI KECAMATAN JATISRONO
4.JUM’AT 13 – 8 – 2010 PARANGGUPITO MASJID DI KEC. PARANGGUPITO
5.MINGGU 15 – 8 – 2010KISMANTORO MASJID DI KEC. KISMANTORO
6.SELASA 17 – 8 – 2010GIRITONTROMASJID DI KEC. GIRITONTRO
(DIBATALKAN KARENA BERSAMAAN MALAM RESEPSI HUT KEMERDEKAAN RI)
7.RABU 18 – 8 – 2010 BULUKERTO MASJID DI KEC. BULUKERTO

sumber. wonogirikab.go.id

TRADISI PADUSAN JELANG RAMADHAN

menyambut datangnya bulan suci ramadhan tidak lengkap rasanya kalau tidak melakukan tradisi padusan, biasanya di paranggupito kebanyakan anak muda melakukan ritual padusan di salah satu pantai yaitu pantai nampu, juga dipantai lainya.
dulu banyak yang dilakukan di telaga telaga namun saat ini sudah jarang karena banyak telaga yang sudah kering. momentum ini dilalukan untuk menyambut datangnya bulan suci dengan cara mensucikan diri melakukan mandi besar bersama sama.

TRADISI NYADRAN DI PARAANGGUPITO

NYADRAN adalah tradisi lama yang sampai saat ini masih sering dilakukan masyarakat Paranggupito, tradisi ini dilakukan saat menjelang bulan puasa. Bagi masyarakat Jawa, kegiatan tahunan yang bernama nyadran atau sadranan merupakan ungkapan refleksi sosial-keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka menziarahi makam para leluhur. Ritus ini dipahami sebagai bentuk pelestarian warisan tradisi dan budaya para nenek moyang. Nyadran dalam tradisi Jawa biasanya dilakukan pada bulan tertentu, seperti menjelang bulan Ramadhan, yaitu Sya'ban atau Ruwah.
Nyadran dengan ziarah kubur merupakan dua ekspresi kultural keagamaan yang memiliki kesamaan dalam ritus dan objeknya. Perbedaannya hanya terletak pada pelaksanaannya, di mana nyadran biasanya ditentukan waktunya oleh pihak yang memiliki otoritas di daerah, dan pelaksanaannya dilakukan secara kolektif.

Tradisi nyadran merupakan simbol adanya hubungan dengan para leluhur, sesama, dan Yang Mahakuasa atas segalanya. Nyadran merupakan sebuah pola ritual yang mencampurkan budaya lokal dan nilai-nilai Islam, sehingga sangat tampak adanya lokalitas yang masih kental islami.

Budaya masyarakat yang sudah melekat erat menjadikan masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari kebudayaan itu. Dengan demikian tidak mengherankan kalau pelaksanaan nyadran masih kental dengan budaya Hindhu-Buddha dan animisme yang diakulturasikan dengan nilai-nilai Islam oleh Wali Songo.

Pada kebiasaannya di paranggupito sendiri tradisi nyadran dengan berupa ziarah ke makam leluhur dengan berdoa bersam, membersihkan makam dan dirumah biasanya diadakan kenduru/kondangan dengan cara makan makan bersama lingkungan, ada juga yang memasak apem ( apeman) juga jajanan pasar.

MARHABAN YA RAMADHAN

warta paranggupito mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa semoga amalan dan ibadahnya dapat dilakukan dengan khusyu dan dijalani dengan penuh keikhlasan.

Peserta seleksi Duta Wisata Wonogiri meningkat

Wonogiri (Espos)–Peserta pemilihan Duta Wisata Wonogiri tahun 2010 diklaim mengalami peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Tidak kurang dari 60 orang mendaftar dan 45 orang di antaranya lolos seleksi administrasi.

Para peserta yang lolos seleksi administrasi tersebut, Senin (2/8), mengikuti seleksi tertulis dan wawancara di Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Wonogiri. Tes tertulis pengetahuan umum dan bahasa Inggris dilaksanakan pada pagi hari dilanjutkan dengan wawancara siang harinya.

Sekretaris Disbudparpora Wonogiri, Sentot Sujarwoko, selaku salah satu panitia penyelenggara, ditemui di sela-sela wawancara mengungkapkan, dari sisi kuantitas, peserta seleksi Duta Wisata tahun ini ada sedikit peningkatan. “Tahun lalu, saya tidak ingat jumlah pendaftarnya tapi yang jelas lebih sedikit dibanding tahun ini. Demikian pula yang lolos seleksi administrasi, tahun lalu tidak sampai 40 orang, putera dan puteri,” jelasnya.

Sentot menjelaskan, para pendaftar yang tidak lolos seleksi sebagai peserta kebanyakan bukan disebabkan karena kurangnya kemampuan atau kualitas pribadi. Melainkan lebih karena kekurangan hal-hal teknis seperti tinggi badan atau umur.

Untuk seleksi Duta Wisata, tinggi badan peserta dibatasi minimal 170 cm untuk peserta putera dan 160 cm untuk peserta puteri. Sedangkan umurnya dibatasi antara 17-25 tahun.

Dari 45 peserta tersebut, akan dipilih 10 peserta putera dan 10 peserta puteri. Selanjutnya, mereka akan mengikuti pembekalan dan karantina pada 1-3 Oktober. Grand final direncanakan digelar pada bulan yang sama di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri.

shs

KPU tetapkan 4 zona kampanye Pilkada

Wonogiri (Espos)–Masa kampanye pasangan calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) Pilkada 2010 Wonogiri ditetapkan mulai 27 Agustus-12 September mendatang. Jadwal tersebut maju satu hari dibandingkan jadwal semula tanggal 28 Agustus-12 September.

Untuk kelancaran pelaksanaan kampanye tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi wilayah Wonogiri menjadi empat zona. Dengan waktu efektif pelaksanaan kampanye terbuka 12 hari, masing-masing pasangan calon akan mendapat kesempatan untuk menggelar rapat terbuka sebanyak tiga kali di setiap zona.

Empat zona dimaksud adalah zona I meliputi wilayah Kecamatan Selogiri, Wonogiri, Wuryantoro, Manyaran, Eromoko, dan Pracimantoro. Zona II meliputi Kecamatan Jatipurno, Girimarto, Sidoharjo, Ngadirojo, Nguntoronadi, dan Tirtomoyo. Zona III meliputi Kecamatan Puhpelem, Bulukerto, Purwantoro, Kismantoro, Slogohimo, Jatisrono, dan Jatiroto. Terakhir, Zona IV meliputi Kecamatan Baturetno, Giriwoyo, Giritontro, Paranggupito, Batuwarno dan Karangtengah.

“Kampanye akhirnya ditetapkan mulai tanggal 27 Agustus dengan penyampaian visi misi di Gedung DPRD Wonogiri. Setelah itu dilanjutkan dengan pawai bersama mengelilingi Waduk Gajah Mungkur. Ada libur tiga hari pada 9-11 September,” jelas Anggota KPU Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Bambang Tetuko, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/8).

Dalam penyelenggaraan pawai bersama, Bambang mengatakan tim sukses masing-masing pasangan calon agar membatasi jumlah pengikut, maksimal 50 kendaraan roda empat dan 100 kendaraan roda dua. Bambang optimistis penyelenggaraan kampanye dan pawai bersama itu bisa lebih lancar dan tertib, terutama karena waktunya bersamaan dengan puasa Ramadan.

Anggota KPU Divisi Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, Suyono menambahkan pembagian kampanye dalam zona-zona bukan dimaksudkan sebagai daerah pemilihan seperti yang terjadi pada Pemilu legislatif. Pembagian itu hanya untuk memudahkan agar pelaksanaan tidak bersamaan antara pasangan satu dengan yang lainnya.

shs

Kuota CPNS Wonogiri 2010 hanya 197 lowongan

Wonogiri (Espos) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri hanya mendapat kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi 2010 sebanyak 197 lowongan. Kuota tersebut masih sangat jauh dari kebutuhan pegawai di Pemkab yang diprioritaskan mencapai 1.646 orang.

Tak hanya itu, jika dibandingkan dengan kuota penerimaan CPNS formasi 2009 lalu, jumlah kuota ini juga turun drastis. Tahun lalu, Pemkab bisa membuka 286 lowongan. Pemkab, tengah mengupayakan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) agar kuota itu bisa ditambah, namun itupun belum tentu dikabulkan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Reni Ratnasari, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/8) mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya, jumlah keseluruhan lowongan CPNS secara nasional pada 2010 ini memang mengalami penurunan. Jumlah itu kemudian dibagi per provinsi dan dibagi lagi per kabupaten/kota.

“Untuk Wonogiri tahun ini jatahnya menurun. Hanya 197 lowongan, terdiri atas 89 tenaga kependidikan, 59 tenaga kesehatan dan 49 tenaga teknis. Tapi penjabaran ke masing-masing formasi misalnya teknis bidangnya apa saja dan seterusnya, belum dirumuskan,” jelas Reni.

Reni mengakui jatah formasi CPNS sebanyak 197 lowongan memang sangat jauh dari harapan. Sebab, berdasarkan pendataan kebutuhan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), total kebutuhan tenaga yang diprioritaskan untuk segera diisi mencapai 1.646 lowongan.

Belum lagi adanya PNS yang purna tugas (pensiun), baik karena sudah memasuki batas usia pensiun (BUP) maupun atas permintaan sendiri (APS). Menurut Reni, sejak Januari-Mei 2010 lalu, PNS yang purna tugas karena BUP sebanyak 546 orang. Sedangkan yang pensiun karena APS atau sakit sekitar 20 orang.

shs

Stok air bersih di Paranggupito menipis

Wonogiri (Espos)–Persediaan air bersih untuk warga di Kecamatan Paranggupito menjelang musim kemarau 2010 ini mulai menipis. Persediaan air itu diperkirakan hanya cukup untuk satu bulan ke depan.

Terkait itu, pemerintah kecamatan setempat mendesak pemerintah maupun pihak ketiga memberikan bantuan air bersih untuk masyarakat. Selain itu juga diharapkan segera ada bantuan dana dari pemerintah pusat untuk pemanfaatan sumber mata air Banyutowo, yang ada di Desa Paranggupito.

Camat Paranggupito, Sariman, kepada wartawan Jumat (6/8) mengungkapkan pekan lalu pihaknya sudah melakukan presentasi di Gedung DPR RI terkait pengajuan dana senilai Rp 21 miliar untuk pemanfaatan sumber mata air tersebut. Dia berharap pengajuan bantuan dana itu bisa dikabulkan, sebab potensi sumber mata air Banyutowo sangat besar.

“Paranggupito ini sebenarnya memiliki sumber air yang melimpah. Salah satunya yang paling besar adalah mata air Banyutowo di Desa Paranggupito. Namun, sampai sekarang, kalau musim kemarau masyarakat kami masih mengalami kekurangan air bersih, karena mata air yang ada itu belum bisa dimanfaatkan,” jelas Sariman.

Dia melanjutkan, sumber mata air Banyutowo memiliki debit sampai 900 meter kubik (m3) per detik. Namun, sebagian besar air itu terbuang percuma ke laut karena belum ada alat untuk memanfaatkannya.

Hal itu sangat disayangkan, sebab dengan debit mencapai 900 m2/detik, sumber mata air Banyutowo bisa memenuhi kebutuhan air bersih seluruh masyarakat Kecamatan Paranggupito, bahkan bisa dibagi ke kecamatan lain seperti Pracimantoro dan Giritontro.

“Masyarakat di sini kalau musim kemarau selalu kekurangan air bersih. Termasuk menjelang musim kemarau ini, persediaan air bersih di wilayah ini tinggal sedikit. Paling hanya bisa bertahan satu bulan ke depan. Biasanya saat musim kemarau kami mendapat bantuan air bersih dari pihak ketiga,” terangnya.

shs

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2010-1015

sebagaimana telah ditetapkan dan diberitakan akhirnya pada pemilukada saat ini telah terpilih 4 pasangan calon yang menggunakan kendaraan partai politik. tanpa kehadiran calon dari perseorangan/independen. adapun jago no 1. dari PDIP dan PKS no 2. jago dari GOLKAR 3. jago dari DEMOKRAT 4. jago dari PAN, GERINDRA.
diharapkan warga mempergunakan sebaik baiknya hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang amanah dan bisa memajukan kabupaten wonogiri dalam periode mendatang, tanpa ada KKN