Dalam upaya meningkatkan kemampuan managerial dan administrasi aparatur Pemerintah Desa terutama dalam hal penyusunan APBDes dan DAD yang merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, Pemkab Wonogiri menyelenggarakan kegiatan Diklat Peningkatan Kapabilitas SDM Aparatur Pemdes yang dimulai sejak bulan Mei hingga akhir Juli mendatang terbagi dalam 4 angkatan.
Kabag Pemdes Setda Wonogiri, Sunarso dalam laporan yang disampaikan pada acara Pembukaan Diklat dimaksud, Senin (12/7) di ruang data Setda mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang substansi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda dan PP No 72 tahun 2005 tentang Desa serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan tentang Desa. “Semua materi ini dikemas dalam 15 pokok bahasan dalam 36 jam yang diselenggarakan selama 3 hari setiap angkatan dengan metode pembelajaran Androgogi yang bersifat mandiri” terangnya. Lebih lanjut Sunarso melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti 30 kaur keuangan desa setiap angkatannya dan bertempat di Wisma Giri PKPN Sanggrahan Wonogiri.
Sementara itu dalam sambutannya Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi berharap agar setelah penyelenggaraan diklat ini akan muncul desa-desa Idaman dengan diawali adanya Lomba antar desa baik ketertiban keuangan maupun administrasinya. “Kesejahteraan masyarakat Wonogiri dimulai dari desa ke desa, maka perlu diperhatikan masalah tertib administrasi, tertib keuangan dan sarana prasarananya” harapnya.(in humas)
Selasa, 13 Juli 2010
Liburan, Pengunjung Museum Karst membeludak
Wonogiri (Espos)–Jumlah pengunjung di Museum Karst Wonogiri sejak diresmikan awal Juni lalu dan selama musim liburan sekolah membeludak. Berdasarkan catatan pihak pengelola, dalam sehari rata-rata jumlah pengunjung antara 500-1.000 orang.
Sayangnya, para pengunjung tersebut belum bisa menikmati semua diorama atau peraga yang tersedia secara maksimal, karena masalah pasokan tenaga listrik yang belum juga kelar. Pemkab Wonogiri belum menghasilkan kesepakatan dengan PT PLN terkait pasokan listrik ke kawasan museum. Akibatnya, ada beberapa peraga yang belum bisa difungsikan dan dinikmati pengunjung.
Salah satu pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang ditugaskan sebagai pengelola Museum Karst di Desa Gebangharjo, Pracimantoro itu, Anton Wicaksono mengungkapkan, sejak diresmikan tanggal 2 Juni lalu kemudian disambung liburan sekolah, Museum Karst hampir tak pernah sepi pengunjung. “Per 30 Juni lalu, jumlah pengunjung totalnya 9.100 orang, dengan rata-rata 500-600 orang per hari dan lebih dari 1.000 orang pada hari Minggu dan hari libur,” jelas Anton, saat dihubungi Ponselnya, Minggu (11/7).
Dia menambahkan, hal tersebut merupakan perkembangan yang positif. Hanya, yang patut disayangkan adalah belum adanya pasokan listrik yang memadai sehingga ada beberapa diorama atau peraga yang tidak bisa dinikmati oleh pengunjung, karena membutuhkan tenaga listrik untuk mengoperasikannya.
shs
Sayangnya, para pengunjung tersebut belum bisa menikmati semua diorama atau peraga yang tersedia secara maksimal, karena masalah pasokan tenaga listrik yang belum juga kelar. Pemkab Wonogiri belum menghasilkan kesepakatan dengan PT PLN terkait pasokan listrik ke kawasan museum. Akibatnya, ada beberapa peraga yang belum bisa difungsikan dan dinikmati pengunjung.
Salah satu pegawai Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) yang ditugaskan sebagai pengelola Museum Karst di Desa Gebangharjo, Pracimantoro itu, Anton Wicaksono mengungkapkan, sejak diresmikan tanggal 2 Juni lalu kemudian disambung liburan sekolah, Museum Karst hampir tak pernah sepi pengunjung. “Per 30 Juni lalu, jumlah pengunjung totalnya 9.100 orang, dengan rata-rata 500-600 orang per hari dan lebih dari 1.000 orang pada hari Minggu dan hari libur,” jelas Anton, saat dihubungi Ponselnya, Minggu (11/7).
Dia menambahkan, hal tersebut merupakan perkembangan yang positif. Hanya, yang patut disayangkan adalah belum adanya pasokan listrik yang memadai sehingga ada beberapa diorama atau peraga yang tidak bisa dinikmati oleh pengunjung, karena membutuhkan tenaga listrik untuk mengoperasikannya.
shs
Sengketa tanah kas Desa Gudangharjo mentok
Wonogiri (Espos)–Pembahasan soal sengketa tanah kas Desa Gudangharjo, Paranggupito antara warga, perangkat desa, Pemkab, BPN dan Komisi A DPRD Kabupaten Wonogiri di Gedung DPRD, Senin (12/7), belum mencapai titik temu. Pihak-pihak terkait tetap bertahan pada pendapat masing-masing.
Rapat kemarin hanya menghasilkan keputusan agar dibentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi di lapangan guna mengetahui duduk perkara sengketa tanah itu. Sengketa itu sendiri bermula ketika salah seorang warga, Tukino mengajukan sertifikasi tanah Persil No 119 seluas 12.000 meter persegi (m2) yang tercatat dalam buku C pemerintah desa setempat dengan nomor C391 atas nama Tuminem melalui program Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tukino sendiri adalah ahli waris Tuminen.
Tanah itu, yang selama ini, secara fisik, dikuasai untuk kepentingan desa dan dilelangkan sebagai tanah kas desa, dipetak-petak menjadi delapan bidang dan dijual kepada delapan orang yang berbeda dengan luas bervariasi. Kondisi inilah yang menimbulkan dugaan di kalangan masyarakat bahwa telah terjadi jual beli tanah kas desa secara ilegal oleh oknum aparat desa sebagaimana diberitakan SOLOPOS, (22/6).
Pensertifikatan itu sendiri saat ini masih dalam proses dan memasuki tahap pengumuman sampai pertengahan Agustus mendatang, sebelum diterbitkan sertifikatnya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kepala Desa Gudangharjo, Rakino, didampingi Sekretaris Desa (Sekdes), Joko Ratmanto, menunjukkan bukti dalam buku C maupun peta desa Gudangharjo bahwa tanah itu memang benar atas nama Tuminen.
Karena itulah, mereka memproses permohonan Tukino untuk mensertifikatkan tanah itu melalui program Prona. Namun demikian, mereka tidak bisa menjelaskan mengapa tanah yang sudah menjadi milik perorangan itu kemudian bisa digunakan sebagai tanah kas desa.
shs
Rapat kemarin hanya menghasilkan keputusan agar dibentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi di lapangan guna mengetahui duduk perkara sengketa tanah itu. Sengketa itu sendiri bermula ketika salah seorang warga, Tukino mengajukan sertifikasi tanah Persil No 119 seluas 12.000 meter persegi (m2) yang tercatat dalam buku C pemerintah desa setempat dengan nomor C391 atas nama Tuminem melalui program Prona dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tukino sendiri adalah ahli waris Tuminen.
Tanah itu, yang selama ini, secara fisik, dikuasai untuk kepentingan desa dan dilelangkan sebagai tanah kas desa, dipetak-petak menjadi delapan bidang dan dijual kepada delapan orang yang berbeda dengan luas bervariasi. Kondisi inilah yang menimbulkan dugaan di kalangan masyarakat bahwa telah terjadi jual beli tanah kas desa secara ilegal oleh oknum aparat desa sebagaimana diberitakan SOLOPOS, (22/6).
Pensertifikatan itu sendiri saat ini masih dalam proses dan memasuki tahap pengumuman sampai pertengahan Agustus mendatang, sebelum diterbitkan sertifikatnya. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kepala Desa Gudangharjo, Rakino, didampingi Sekretaris Desa (Sekdes), Joko Ratmanto, menunjukkan bukti dalam buku C maupun peta desa Gudangharjo bahwa tanah itu memang benar atas nama Tuminen.
Karena itulah, mereka memproses permohonan Tukino untuk mensertifikatkan tanah itu melalui program Prona. Namun demikian, mereka tidak bisa menjelaskan mengapa tanah yang sudah menjadi milik perorangan itu kemudian bisa digunakan sebagai tanah kas desa.
shs
Abaikan KPU dan Panwas, Begug tetap ikut Tarling
Wonogiri (Espos)–Calon wakil bupati (Cawabup) yang masih menjabat bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi menegaskan tekadnya untuk tetap ikut tradisi tarawih keliling (Tarling) bersama para pejabat birokrasi Pemkab selama Ramadan, pertengahan Agustus-September mendatang.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Wonogiri telah mengirimkan surat permintaan kepada Begug agar tidak mengikuti kegiatan tersebut, terutama saat waktunya bersamaan dengan tahapan kampanye. Saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Perubahan APBD 2010 di Gedung DPRD, Selasa (13/7), Begug mengatakan akan tetap mengikuti Tarling apapun yang terjadi. Begug juga menyatakan siap menerima segala risikonya.
“Saya telah menerima surat permintaan, baik dari Panwas maupun KPU agar saya tak ikut Tarling karena berbarengan dengan kampanye. Menurut saya itu permintaan yang aneh. Tarling itu adalah hak manusia dan niat saya ikut Tarling itu untuk ibadah. Bukan untuk kampanye. Maka, apapun yang terjadi saya akan tetap ikut Tarling. Lagipula saya Tarling juga tidak pada jam kerja,” tandasnya.
Soal kemungkinan munculnya berbagai penafsiran terkait kehadirannya dalam acara yang dibiayai APBD, dihadiri kalangan PNS, pejabat pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan TNI, pada waktu yang bersamaan dengan masa kampanye, Begug mengatakan tidak mau mempersoalkan hal itu. “Biarkan saja kalau masyarakat mau menafsirkan macam-macam,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tentang rencana penyelenggaraan Tarling di Ruang Sukses Setda Wonogiri, Kamis (8/7), Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo dan Ketua Panwas, Prihmardoyo yang diundang untuk dimintai pendapatnya karena waktunya bersamaan dengan masa kampanye Pilkada menyarankan agar Begug tidak usah mengikuti Tarling bersama para pejabat birokrasi, PNS, dan Muspida karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat. Apalagi dalam acara semacam itu biasanya disertai dengan pemberian bantuan bagi masjid tempat diselenggarakannya Tarling.
“Kami hanya khawatir ada pihak-pihak tertentu yang menafsirkan bantuan itu berasal dari bupati (Begug-red) yang notabene adalah Cawabup. Selain itu, meski niatnya memang sekadar untuk ibadah, tapi siapa yang bisa menjamin, misalnya, dalam gurauan atau ketidaksengajaan, bupati menyebut-nyebut soal pencalonan dan sebagainya,” kata Joko Purnomo.
Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri sendiri, hingga Senin (12/7) belum mengambil keputusan terkait keikutsertaan Begug dalam Tarling. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Margono, saat dihubungi mengatakan masih menunggu keputusan Sekda dan hasil koordinasi dengan Bupati.
shs
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Wonogiri telah mengirimkan surat permintaan kepada Begug agar tidak mengikuti kegiatan tersebut, terutama saat waktunya bersamaan dengan tahapan kampanye. Saat menyampaikan sambutan dalam rapat paripurna persetujuan Rancangan Perubahan APBD 2010 di Gedung DPRD, Selasa (13/7), Begug mengatakan akan tetap mengikuti Tarling apapun yang terjadi. Begug juga menyatakan siap menerima segala risikonya.
“Saya telah menerima surat permintaan, baik dari Panwas maupun KPU agar saya tak ikut Tarling karena berbarengan dengan kampanye. Menurut saya itu permintaan yang aneh. Tarling itu adalah hak manusia dan niat saya ikut Tarling itu untuk ibadah. Bukan untuk kampanye. Maka, apapun yang terjadi saya akan tetap ikut Tarling. Lagipula saya Tarling juga tidak pada jam kerja,” tandasnya.
Soal kemungkinan munculnya berbagai penafsiran terkait kehadirannya dalam acara yang dibiayai APBD, dihadiri kalangan PNS, pejabat pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan TNI, pada waktu yang bersamaan dengan masa kampanye, Begug mengatakan tidak mau mempersoalkan hal itu. “Biarkan saja kalau masyarakat mau menafsirkan macam-macam,” katanya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tentang rencana penyelenggaraan Tarling di Ruang Sukses Setda Wonogiri, Kamis (8/7), Ketua KPU Wonogiri, Joko Purnomo dan Ketua Panwas, Prihmardoyo yang diundang untuk dimintai pendapatnya karena waktunya bersamaan dengan masa kampanye Pilkada menyarankan agar Begug tidak usah mengikuti Tarling bersama para pejabat birokrasi, PNS, dan Muspida karena dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat. Apalagi dalam acara semacam itu biasanya disertai dengan pemberian bantuan bagi masjid tempat diselenggarakannya Tarling.
“Kami hanya khawatir ada pihak-pihak tertentu yang menafsirkan bantuan itu berasal dari bupati (Begug-red) yang notabene adalah Cawabup. Selain itu, meski niatnya memang sekadar untuk ibadah, tapi siapa yang bisa menjamin, misalnya, dalam gurauan atau ketidaksengajaan, bupati menyebut-nyebut soal pencalonan dan sebagainya,” kata Joko Purnomo.
Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri sendiri, hingga Senin (12/7) belum mengambil keputusan terkait keikutsertaan Begug dalam Tarling. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Margono, saat dihubungi mengatakan masih menunggu keputusan Sekda dan hasil koordinasi dengan Bupati.
shs
Diserang ulat, 242 Ha tanaman padi panen muda
Wonogiri (Espos)–Belum sirna serangan wereng pada tanaman padi, para petani di Kecamatan Selogiri saat ini dihantui serangan hama lain, yakni ulat grayak. Sebanyak 242 hektare (ha) dari 2.200 ha tanaman padi di kecamatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo itu harus panen muda, untuk menghindari puso.
Keterangan yang dihimpun Espos, Selasa (13/7) serangan ulat grayak terparah menimpa tanaman pagi di tiga desa, yakni Desa Nambangan, Sendangijo, Gemantar. Namun demikian, kemarin hama ulat grayak itu juga telah menyerang tanaman padi di Kelurahan Kaliancar, Selogiri. Petani asal Kaliancar, Parimin, saat ditemui Espos di sela-sela mengamai buruh tani memanen padinya menuturkan, terpaksa panen usia dini untuk menghindari puso.
“Saya punya setengah bahu dan terpaksa panen usia dini karena serangan hama wereng dan ulat grayak. Daripada dibiarkan, tanaman padi tidak panen lebih baik kam panen dini,” ujarnya.
Dia menjelaskan, saat tanaman padi optimal berkembang, padi hasil panen mencapai 31 karung atau sekitar 60 Kg. “Tetapi saat serangan hama seperti saat ini, hanya sepertiga yang berhasil dipanen atau sekitar 20 Kg. Jadi produksi turun dua pertiganya.”
Berbeda dengan Parimin, petani asal Singodutan, Gimun mengaku memiliki 2 ha tanaman padi yang terpaksa gagal panen. “Serangan hama meludeskan tanaman padi dan tidak bisa panen.”
Sementara itu, Koordinator Petuga Pertanian Lapangan Kecamatan Selogiri, Marija Hendarto saat mengonfirmasi mengakui serangan hama ulat grayak menjadi ancaman petani setelah serangan wereng. “Dua hama itu, menyerang hampir bersamaan dan untuk serangan hama ulat grayak terbesar dialami petani di tiga desa, yakni Nambangan, Gemantar dan Sendangijo.”
Menurutnya, petani di tiga desa itu telah melakukan panen padi usia muda untuk menyelamatkan produksi. “Penurunan produksi padi sekitar 15% akibat serangan hama ulat grayak. Hama ulat grayak itu biasanya menyerang tanaman kedelai, karena kedelai tidak ada maka menyerang padi dan lebih ganas,” ujarnya.
Diceritakan oleh Marija, ulat grayak memakan batang bulir padi sehingga patah dan tidak tumbuh lagi. Ditambahkan oleh Camat Selogiri, Bambang Haryanto salah satu upaya memutus siklus hama adalah dengan menanam palawija untuk musim tanam (MT) III.
“Agar siklus hama terputus, ya jerami hasil panen ditumpuk di lahan sawah dan dibakar. Namun harus bersamaan, agar wereng dan ulat grayak tidak berkembang. Kalau hanya dilakukan sepotong-potong seperti di Gemantar kemarin tidak ada artinya, karena hanya sekitar lima meter tanaman yang dibakar.”
tus
Keterangan yang dihimpun Espos, Selasa (13/7) serangan ulat grayak terparah menimpa tanaman pagi di tiga desa, yakni Desa Nambangan, Sendangijo, Gemantar. Namun demikian, kemarin hama ulat grayak itu juga telah menyerang tanaman padi di Kelurahan Kaliancar, Selogiri. Petani asal Kaliancar, Parimin, saat ditemui Espos di sela-sela mengamai buruh tani memanen padinya menuturkan, terpaksa panen usia dini untuk menghindari puso.
“Saya punya setengah bahu dan terpaksa panen usia dini karena serangan hama wereng dan ulat grayak. Daripada dibiarkan, tanaman padi tidak panen lebih baik kam panen dini,” ujarnya.
Dia menjelaskan, saat tanaman padi optimal berkembang, padi hasil panen mencapai 31 karung atau sekitar 60 Kg. “Tetapi saat serangan hama seperti saat ini, hanya sepertiga yang berhasil dipanen atau sekitar 20 Kg. Jadi produksi turun dua pertiganya.”
Berbeda dengan Parimin, petani asal Singodutan, Gimun mengaku memiliki 2 ha tanaman padi yang terpaksa gagal panen. “Serangan hama meludeskan tanaman padi dan tidak bisa panen.”
Sementara itu, Koordinator Petuga Pertanian Lapangan Kecamatan Selogiri, Marija Hendarto saat mengonfirmasi mengakui serangan hama ulat grayak menjadi ancaman petani setelah serangan wereng. “Dua hama itu, menyerang hampir bersamaan dan untuk serangan hama ulat grayak terbesar dialami petani di tiga desa, yakni Nambangan, Gemantar dan Sendangijo.”
Menurutnya, petani di tiga desa itu telah melakukan panen padi usia muda untuk menyelamatkan produksi. “Penurunan produksi padi sekitar 15% akibat serangan hama ulat grayak. Hama ulat grayak itu biasanya menyerang tanaman kedelai, karena kedelai tidak ada maka menyerang padi dan lebih ganas,” ujarnya.
Diceritakan oleh Marija, ulat grayak memakan batang bulir padi sehingga patah dan tidak tumbuh lagi. Ditambahkan oleh Camat Selogiri, Bambang Haryanto salah satu upaya memutus siklus hama adalah dengan menanam palawija untuk musim tanam (MT) III.
“Agar siklus hama terputus, ya jerami hasil panen ditumpuk di lahan sawah dan dibakar. Namun harus bersamaan, agar wereng dan ulat grayak tidak berkembang. Kalau hanya dilakukan sepotong-potong seperti di Gemantar kemarin tidak ada artinya, karena hanya sekitar lima meter tanaman yang dibakar.”
tus
Disoal, pembangunan panggung di Lapangan Giri Krida
Wonogiri (Espos)–Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan kegiatan pembangunan yang diduga merupakan panggung di ujung utara Lapangan Giri Krida Bhakti depan Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Pasalnya, tidak ada informasi sama sekali mengenai pembangunan di lahan milik publik tersebut.
Pantauan Espos, kegiatan pembangunan tersebut sudah dimulai sejak sepekan lalu. Lebih dari 10 tukang bangunan didatangkan, sementara material bangunan seperti pasir, batu bata, dan semen bertumpuk di sana-sini. Selasa (13/7) siang, terlihat papan kayu panjang membatasi bidang hampir sepanjang lebar lapangan itu dengan beberapa meter di bagian agak menjorok ke depan dengan lebar sekitar enam meter.
Informasi yang beredar, bidang tanah yang dibatasi papan itu adalah bidang bakal panggung permanen setinggi 70 cm. Namun, tanda tanya besar muncul di kalangan masyarakat, termasuk kalangan anggota DPRD karena selama ini tidak ada informasi mengenai rencana pembangunan panggung tersebut. Bahkan, kalangan birokrasi pun bungkam mengenai hal itu. Beberapa pejabat teras di Pemkab mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Ketua Komisi C DPRD Wonogiri yang membidangi pembangunan, Catur Winarko, saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (13/7) mengaku dari awal tidak tahu soal pembangunan tersebut. “Coba kami koordinasikan dulu dengan dinas terkait di Pemkab. Soalnya kami belum dapat informasinya. Tapi kemungkinan itu ada kaitannya dengan upaya memperindah kota karena tahun ini kan Wonogiri gagal mendapat Adipura,” katanya.
Terpisah, Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi, saat ditemui membenarkan memang akan dibangun sebuah panggung untuk kegiatan kebudayaan seperti yang dimiliki Kabupaten Ponorogo, di bagian utara lapangan depan rumah dinas bupati itu. Namun dia menegaskan dana untuk pembangunan panggung itu yang diperkirakan senilai Rp 400 juta-Rp 500 juta, tidak sepeserpun menggunakan dana APBD, melainkan dari pihak ketiga.
Begug tidak menyebut siapa pihak ketiga dimaksud. Dia hanya mengatakan sudah melalui semua prosedur yang ada terkait pembangunan di kawasan publik.
“Apa salah kalau saya membangun untuk kepentingan rakyat? Ini (pembangunan panggung-red) sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tapi mau dianggarkan dalam APBD kan jelas tidak mungkin. Maka saya menggalang bantuan dari pihak lain,” ujarnya.
shs
Pantauan Espos, kegiatan pembangunan tersebut sudah dimulai sejak sepekan lalu. Lebih dari 10 tukang bangunan didatangkan, sementara material bangunan seperti pasir, batu bata, dan semen bertumpuk di sana-sini. Selasa (13/7) siang, terlihat papan kayu panjang membatasi bidang hampir sepanjang lebar lapangan itu dengan beberapa meter di bagian agak menjorok ke depan dengan lebar sekitar enam meter.
Informasi yang beredar, bidang tanah yang dibatasi papan itu adalah bidang bakal panggung permanen setinggi 70 cm. Namun, tanda tanya besar muncul di kalangan masyarakat, termasuk kalangan anggota DPRD karena selama ini tidak ada informasi mengenai rencana pembangunan panggung tersebut. Bahkan, kalangan birokrasi pun bungkam mengenai hal itu. Beberapa pejabat teras di Pemkab mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Ketua Komisi C DPRD Wonogiri yang membidangi pembangunan, Catur Winarko, saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (13/7) mengaku dari awal tidak tahu soal pembangunan tersebut. “Coba kami koordinasikan dulu dengan dinas terkait di Pemkab. Soalnya kami belum dapat informasinya. Tapi kemungkinan itu ada kaitannya dengan upaya memperindah kota karena tahun ini kan Wonogiri gagal mendapat Adipura,” katanya.
Terpisah, Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi, saat ditemui membenarkan memang akan dibangun sebuah panggung untuk kegiatan kebudayaan seperti yang dimiliki Kabupaten Ponorogo, di bagian utara lapangan depan rumah dinas bupati itu. Namun dia menegaskan dana untuk pembangunan panggung itu yang diperkirakan senilai Rp 400 juta-Rp 500 juta, tidak sepeserpun menggunakan dana APBD, melainkan dari pihak ketiga.
Begug tidak menyebut siapa pihak ketiga dimaksud. Dia hanya mengatakan sudah melalui semua prosedur yang ada terkait pembangunan di kawasan publik.
“Apa salah kalau saya membangun untuk kepentingan rakyat? Ini (pembangunan panggung-red) sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tapi mau dianggarkan dalam APBD kan jelas tidak mungkin. Maka saya menggalang bantuan dari pihak lain,” ujarnya.
shs
Minggu, 04 Juli 2010
DANA BOS WONOGIRI TAHUN INI MENINGKAT
Jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendampingan BOS di Kabupaten Wonogiri tahun ini mengalami kenaikan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2010 ini, jumlah penerimaan keseluruhan BOS untuk SD/MI sebesar Rp 467.000 per siswa/tahun, dan untuk SMP/MTs sebesar Rp. 710.000 per siswa/tahun. Hal tersebut tentu tak lepas dari kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam bidang pendidikan.
Pada tahun 2009, dana BOS dan pendampingan BOS di Wonogiri untuk SD/MI sebesar Rp 435.000 per siswa/tahun, dan untuk SMP/MTs sebesar Rp. 650.000 per siswa/tahun. Dapat dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemberian bantuan operasional sekolah secara keseluruhan, yakni BOS dan Pendamping BOS.
“BOS secara keseluruhan di Kabupaten Wonogiri pada tahun ini untuk SD/MI meningkat 7,36 persen dan untuk SMP/MTs meningkat 9,23 persen,” kata Bupati Wonogiri, H. Begug Poernomosidi dalam sambutannya pada saat membuka Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2010 di Aula Dinas Pendidikan setempat, Rabu (23/6).
Bupati menambahkan jika Kabupaten Wonogiri menjadi primadona dalam dua bidang, yakni masalah pendidikan dan KB. Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu yang vital. “Masalah pendidikan tidak bisa dibuat main-main, karena jika pendidikan gagal maka bangsa ini akan gagal pula,” tambahnya.
Dikatakan, perhatian terhadap pendidikan tidak semata-mata pendidikan formal saja. Pendidikan non formal juga harus ikut ditingkatkan. Bupati menilai, peningkatan dana BOS tersebut merupakan salah satu langkah maju. Dana BOS ini akan sangat membantu masyarakat Wonogiri dalam menyekolahkan anaknya. “Di sisi lain, pasti akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Wonogiri.”
Bupati berharap, seiring peningkatan dana BOS, seluruh instansi terkait selalu melakukan monitoring dan membina penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Menyikapi masalah pengelolaan keuangan, sangat sayang jika uang didatangkan sebanyak-banyaknya namun pengelolaannya tidak maksimal. Saya harap, kepada para bendahara BOS, dana yang harus digunakan secara amanah dan mempertanggungjawabkan penggunaannya,” ujar Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Yus Kuncoro, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, menambahkan bahwa sosialisasi BOS dan pendampingan BOS ini dilaksanakan dalam enam tahap. Pesertanya berasal dari 997 bendahara BOS sekolah yang berasal dari SMP/MTs dan SD/MI se-Kabupaten Wonogiri. “Sosialisasi ini dimaksudkan agar penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.” (humas_est)
Pada tahun 2009, dana BOS dan pendampingan BOS di Wonogiri untuk SD/MI sebesar Rp 435.000 per siswa/tahun, dan untuk SMP/MTs sebesar Rp. 650.000 per siswa/tahun. Dapat dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemberian bantuan operasional sekolah secara keseluruhan, yakni BOS dan Pendamping BOS.
“BOS secara keseluruhan di Kabupaten Wonogiri pada tahun ini untuk SD/MI meningkat 7,36 persen dan untuk SMP/MTs meningkat 9,23 persen,” kata Bupati Wonogiri, H. Begug Poernomosidi dalam sambutannya pada saat membuka Sosialisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2010 di Aula Dinas Pendidikan setempat, Rabu (23/6).
Bupati menambahkan jika Kabupaten Wonogiri menjadi primadona dalam dua bidang, yakni masalah pendidikan dan KB. Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu yang vital. “Masalah pendidikan tidak bisa dibuat main-main, karena jika pendidikan gagal maka bangsa ini akan gagal pula,” tambahnya.
Dikatakan, perhatian terhadap pendidikan tidak semata-mata pendidikan formal saja. Pendidikan non formal juga harus ikut ditingkatkan. Bupati menilai, peningkatan dana BOS tersebut merupakan salah satu langkah maju. Dana BOS ini akan sangat membantu masyarakat Wonogiri dalam menyekolahkan anaknya. “Di sisi lain, pasti akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Wonogiri.”
Bupati berharap, seiring peningkatan dana BOS, seluruh instansi terkait selalu melakukan monitoring dan membina penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Menyikapi masalah pengelolaan keuangan, sangat sayang jika uang didatangkan sebanyak-banyaknya namun pengelolaannya tidak maksimal. Saya harap, kepada para bendahara BOS, dana yang harus digunakan secara amanah dan mempertanggungjawabkan penggunaannya,” ujar Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Yus Kuncoro, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan, menambahkan bahwa sosialisasi BOS dan pendampingan BOS ini dilaksanakan dalam enam tahap. Pesertanya berasal dari 997 bendahara BOS sekolah yang berasal dari SMP/MTs dan SD/MI se-Kabupaten Wonogiri. “Sosialisasi ini dimaksudkan agar penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.” (humas_est)
WONOGIRI KEMBANGKAN DIVERSIFIKASI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
Bupati Wonogiri mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2010, hal ini diharapkan akan mampu memberikan daya dorong yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah dengan adanya Kegiatan Sosialisasi Diversifikasi Pangan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri di Ruang Data Setda, Selasa (15/6).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan sekda, Ir. Suprapto MM disampaikan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Wonogiri saat ini baru mencapai 76,8% dari 89,6% yang ditargetkan sampai dengan tahun 2015. Skor PPH merupakan indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan sehingga akan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. “Dengan adanya kegiatan ini saya mengajak para peserta untuk dapat mengimplementasikan diversifikasi pangan di daerah masing-masing sehingga diharapkan dengan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman akan mampu mencapai skor PPH yang diinginkan” ajaknya.
Bersamaan dengan kegiatan tersebut tim penggerak PPK Kabupaten menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diraih oleh TP PKK Kecamatan Karangtengah sebagai juara I, TP. PKK Kecamatan Girimarto juara 2 dan TP PKK Kecamatan Selogiri sebagai juara 3. (in_humas)
Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah dengan adanya Kegiatan Sosialisasi Diversifikasi Pangan yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri di Ruang Data Setda, Selasa (15/6).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan sekda, Ir. Suprapto MM disampaikan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Wonogiri saat ini baru mencapai 76,8% dari 89,6% yang ditargetkan sampai dengan tahun 2015. Skor PPH merupakan indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan sehingga akan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. “Dengan adanya kegiatan ini saya mengajak para peserta untuk dapat mengimplementasikan diversifikasi pangan di daerah masing-masing sehingga diharapkan dengan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman akan mampu mencapai skor PPH yang diinginkan” ajaknya.
Bersamaan dengan kegiatan tersebut tim penggerak PPK Kabupaten menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Cipta Menu Makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang diraih oleh TP PKK Kecamatan Karangtengah sebagai juara I, TP. PKK Kecamatan Girimarto juara 2 dan TP PKK Kecamatan Selogiri sebagai juara 3. (in_humas)
PEMILIHAN SOPIR ANGKUTAN TELADAN WONOGIRI
Dalam rangka sosialisasi norma perundangan berlalu-lintas serta usaha untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonogiri menyelenggarakan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) tingkat Kabupaten Wonogiri tahun 2010. Acara tersebut berlangsung di gedung pertemuan dinas pada tanggal 15 - 16 Juni 2010 yang lalu.
Peserta Pemilihan AKUT tersebut terdiri dari para awak kendaraan baik AKAP, AKDP maupun Angkudes yang ada di Kabupaten Wonogiri. Adapun pembicara yang menyampaikan materi adalah dari Polres Wonogiri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. Jasa Raharja, dan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Materi yang disampaikan dan kemudian diujikan kepada peserta antara lain mencakup Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Asuransi Jasa Raharja, Keselamatan Kerja dan seputar Pengujian Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
Setelah diadakan pembekalan pada hari pertama dan ujian pada hari kedua, berikut adalah hasil pemenang Pemilihan AKUT tahun 2010 :
Juara I : Suwarno dari PO. Gajah Mulia Sejahtera
Juara II : Bambang Puji H dari PO. Mawar Indah
Juara III: Sutino Wibowo dari PO. Gajah Mungkur
Kepada para pemenang tersebut diberikan penghargaan berupa uang pembinaan, trophy dan sertifikat. Khusus untuk juara pertama akan diikutkan dalam Pemilihan AKUT tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan peserta dan mendorong untuk lebih tertib dalam berlalu-lintas. (dinhubkominfo)
3000 UMAT HINDU BALI MENGIKUTI MELASPAS PURA PUNCAK DI KAWASAN MUSEUM KARST WONOGIRI
Sejumlah 3000 umat Hindu Bali mengikuti Melaspas Pura Puncak di Kawasan Museum Karst Indonesia, Jumat (18/6) dengan disambut langsung oleh Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi beserta pimpinan SKPD terkait.
Melaspas merupakan salah satu ritual umat Hindu yang diselenggarakan untuk meresmikan gedung baru dalam rangka memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa agar memberikan daya kekuatan spiritual pada bangunan baru. Hal ini dimaksudkan agar bangunan tersebut dapat bersih dari unsur negatif dan mampu memberikan fungsi sebagaimana yang diharapkan.
Menurut salah satu peserta Melaspas, I Gusti Ngurah Putu Rai Arimbawa, Melaspas Pura Puncak merupakan peresmian Tempat Ibadah Umat Hindu dengan nama Pura Puncak di Kawasan Museum Karst Indonesia yang bertempat di Desa Gebangharjo, Kecamatan Pracimantoro Wonogiri Jawa Tengah yang terwujud atas kerjasama antara Koperasi Adil Bali dengan Pemkab Wonogiri.
Dalam sambutannya Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi menyampaikan bahwa Kawasan Karst ini akan diwujudkan menjadi Jagad Spiritual Dunia sebagai wahana pemersatu agama dan antar etnis Indonesia. “Mudah-mudahan tempat ini tidak hanya jadi tempat beribadah saja tapi di tempat ini akan menjadi tempat bermukim umat Hindu di tempat ini juga” tegasnya.
Kera dan tikus rusak tanaman petani Eromoko
Wonogiri (Espos)–Petani di Kecamatan Eromoko saat ini disibukkan dengan serangan hama tikus dan kera. Dua hewan itu merusak tanaman petani di Dusun Ngargosari, Desa Tempurharjo, Kecamatan Eromoko. Akibatnya, panen petani turun 75% dibanding musim panen sebelumnya.
Kondisi itu dikemukakan salah seorang warga Eromoko, Bambang. Ia yang memiliki lahan sawah dua kedok (petak-red) itu menjelaskan, tanaman padi miliknya hampir ludes karena terserang hama tikus dan kera. “Ada puluhan hektare yang terserang dan hasil panen hanya 25%. Hama tikus tidak hanya menyerang padi, tetapi juga kacang tanah dan ketela pohon,” ujarnya, Sabtu (3/7).
Dia mengaku petani telah berupaya membasmi tikus dengan cara memberikan umpan. “Tetapi tikus-tikus itu tidak mau memakan umpan yang telah dicampur dengan racun tikus,” ujarnya. Pada bagian lain, Bambang juga mengatakan serangan kera menjadi ancaman petani karena saat turun jumlah kera mencapai ribuan.
“Dahulu, kera-kera itu sudah pernah di tangkapi oleh warga dari Semarang. Ada sekitar 30-an ekor yang tertangkap, tapi sekarang jumlahnya bertambah sampai tidak terhitung,” sambung Padmo, warga Tempurharjo, Eromoko.
Terpisah Camat Eromoko, Tarmanto dan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Wonogiri, Guruh Santoso saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan serangan dua hewan itu. “Kami akan berkoordinasi dengan dinas pertanian agar ada perhatian bantuan kepada petani,” ujar Tarmanto.
Sementara itu, Guruh Santoso menyatakan stok bantuan untuk petani saat ini kosong. “Untuk umpan kami masih punya, namun untuk memberikan bantuan benih saat ini stok kosong dan kami akan melaporkan serangan hama tikus di Eromoko ke pemerintah pusat agar dialokasikan bantuan.”
Bagaimana dengan kera? Mantan Kepala Dinas Kehutanan Wonogiri ini mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan agar menanam tanaman yang disukai kera. “Di atas, terdapat hutan seluas 25 ha sehingga perlu optimalisasi hutan dengan menanam pohon-pohon berbuah agar kera tidak turun memakan tanaman petani. Kami masih menunggu laporan dari petugas kami dan untuk kera ya harus dilakukan penangkapan lagi.”
tus
Kondisi itu dikemukakan salah seorang warga Eromoko, Bambang. Ia yang memiliki lahan sawah dua kedok (petak-red) itu menjelaskan, tanaman padi miliknya hampir ludes karena terserang hama tikus dan kera. “Ada puluhan hektare yang terserang dan hasil panen hanya 25%. Hama tikus tidak hanya menyerang padi, tetapi juga kacang tanah dan ketela pohon,” ujarnya, Sabtu (3/7).
Dia mengaku petani telah berupaya membasmi tikus dengan cara memberikan umpan. “Tetapi tikus-tikus itu tidak mau memakan umpan yang telah dicampur dengan racun tikus,” ujarnya. Pada bagian lain, Bambang juga mengatakan serangan kera menjadi ancaman petani karena saat turun jumlah kera mencapai ribuan.
“Dahulu, kera-kera itu sudah pernah di tangkapi oleh warga dari Semarang. Ada sekitar 30-an ekor yang tertangkap, tapi sekarang jumlahnya bertambah sampai tidak terhitung,” sambung Padmo, warga Tempurharjo, Eromoko.
Terpisah Camat Eromoko, Tarmanto dan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Wonogiri, Guruh Santoso saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan serangan dua hewan itu. “Kami akan berkoordinasi dengan dinas pertanian agar ada perhatian bantuan kepada petani,” ujar Tarmanto.
Sementara itu, Guruh Santoso menyatakan stok bantuan untuk petani saat ini kosong. “Untuk umpan kami masih punya, namun untuk memberikan bantuan benih saat ini stok kosong dan kami akan melaporkan serangan hama tikus di Eromoko ke pemerintah pusat agar dialokasikan bantuan.”
Bagaimana dengan kera? Mantan Kepala Dinas Kehutanan Wonogiri ini mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan agar menanam tanaman yang disukai kera. “Di atas, terdapat hutan seluas 25 ha sehingga perlu optimalisasi hutan dengan menanam pohon-pohon berbuah agar kera tidak turun memakan tanaman petani. Kami masih menunggu laporan dari petugas kami dan untuk kera ya harus dilakukan penangkapan lagi.”
tus
VERIFIKASI CALON BUPATI WONOGIRI
WONOGIRI—Sudah anggaran terbatas, KPU Wonogiri terpaksa pontang-panting melakukan verifikasi calon bupati-wakil bupati ke Riau dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Ketua KPUD Wonogiri Joko Purnomo menjelaskan, verifikasi di Riau dilakukan karena akta kelahiran Yuli Handoko, Cawabup yang berduet dengan Danar Rahmanto dari Riau. Selain lahir di tempat itu, ijazah SD hingga SMP Yuli Handoko tercatat di provinsi tersebut.
“Ya mau tidak mau kita harus verifikasi ke sana. Hari ini (kemarin-red) Tim sudah berangkat sesuai tujuan masing-masing. Verifikasi merupakan keharusan jadi meski anggaran mepet, harus tetap dilakukan,” terangnya.
Sementara itu, verifikasi dilakukan di Aceh berhubungan dengan ijazah S1 dari Cabup yang diusung Partai Golkar, Sutadi yang berduet dengan Paryanti berasal dari sana. Sutadi sesuai ijazah yang dilampirkan saat pendaftaran 24 Juni lalu tercatat mendapat gelar sarjana teknik S1 dari salah satu universitas di Aceh.
“Kapan lulusnya dan di universitas mana saya lupa, tapi yang jelas S1-nya didapat di Aceh. Lha ini yang perlu kita verifikasi ke sana,” tambah Joko.
Joko mengatakan, salah satu Cabup bakal tidak memiliki hak pilihnya karena KTP menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga Jakarta. Cabup yang tidak mempunyai hak pilih adalah Sumaryoto, pasangan Begug Poernomosidi, karena yang bersangkutan ber-KTP Jakarta. (son)
Ketua KPUD Wonogiri Joko Purnomo menjelaskan, verifikasi di Riau dilakukan karena akta kelahiran Yuli Handoko, Cawabup yang berduet dengan Danar Rahmanto dari Riau. Selain lahir di tempat itu, ijazah SD hingga SMP Yuli Handoko tercatat di provinsi tersebut.
“Ya mau tidak mau kita harus verifikasi ke sana. Hari ini (kemarin-red) Tim sudah berangkat sesuai tujuan masing-masing. Verifikasi merupakan keharusan jadi meski anggaran mepet, harus tetap dilakukan,” terangnya.
Sementara itu, verifikasi dilakukan di Aceh berhubungan dengan ijazah S1 dari Cabup yang diusung Partai Golkar, Sutadi yang berduet dengan Paryanti berasal dari sana. Sutadi sesuai ijazah yang dilampirkan saat pendaftaran 24 Juni lalu tercatat mendapat gelar sarjana teknik S1 dari salah satu universitas di Aceh.
“Kapan lulusnya dan di universitas mana saya lupa, tapi yang jelas S1-nya didapat di Aceh. Lha ini yang perlu kita verifikasi ke sana,” tambah Joko.
Joko mengatakan, salah satu Cabup bakal tidak memiliki hak pilihnya karena KTP menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga Jakarta. Cabup yang tidak mempunyai hak pilih adalah Sumaryoto, pasangan Begug Poernomosidi, karena yang bersangkutan ber-KTP Jakarta. (son)
Enam Perampok Blantik Sapi Diringkus
WONOGIRI—Enam perampok bersenjata api yang merampok Tuhiman (63), blantik sapi warga Bergung RT 1/IV, Tlogosari, Giritontro 30 Mei lalu, akhirnya berhasil diringkus oleh jajaran Polres Wonogiri.
Otak perampokan, Ginen (48), warga Giritontro berhasil ditangkap satu hari setelah kejadian. Dari kesaksian Ginen, Polisi akhirnya meringkus kelima pelaku lainnya. Selain enam tersangka yang dapat diamankan, dua di antaranya dilumpuhkan dengan timah panas, masih ada dua pelaku lain yang kini berstatus buron, yakni Jb dan Iw yang dikabarkan sudah lari ke Sumatra.
Dari pengakuan Ginen berhasil ditangkap dua pelaku lain yakni Slamet Purnomo (31) warga Playen, Gunung Kidul dan Sumidi (33) warga Ngawen, Gunung Kidul. Lalu dari pengakuan pelaku yang tertangkap selanjutnya, Nanik Pujiastuti (26), berhasil ditangkap Pujianto (27) warga Grabak, Purworejo yang tak lain adalah suami Nanik dan Bambang Dwi Atmojo (35) warga Gunung Kidul. Kedua pelaku terakhir adalah yang ditembak pada bagian kaki mereka.
Kapolres Wonogiri AKBP Nanang Avianto melalui Kasat Reskrim AKP Sugiyo menjelaskan, dari tiga senjata api yang berhasil diamankan, salah satunya senjata api revolver asli. Sementara dua lainnya pistol rakitan, beserta 39 butir peluru. “Barang bukti lain adalah satu rompi antipeluru, satu mobil Daihatsu Xenia sewaan, dua sepeda motor Yamaha Mio, lima handphone dan uang tunai Rp 400.000,” lanjutnya.
Dikatakan Kasat, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara Nanik lebih berat karena diberlakukan UU Darurat tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api, dengan ancaman maksimal 20 tahun.
Kasat menjelaskan, tersangka Nanik ikut diciduk Polisi karena berperan dalam mengantarkan pistol yang dititipkan Jb dan Iw setelah beraksi di Giritontro, sebelum lari ke Sumatera. Jb minta Nanik memberikan pistol ke Pujianto, suami Nanik yang sedang di Jakarta.
“Nanik sendiri masih di rumahnya Purworejo. Tanpa sepengetahuannya, Polisi membuntuti Nanik hingga akhirnya Pujianto dan Bambang tertangkap, masing-masing di Hotel Riau dan di Stasiun Jatinegara,” papar Kasat.
Dijelaskan, Jb, Iw dan Bambang berperan sebagai eksekutor, sementara yang lain berperan mengantarkan para eksekutor ke lokasi sasaran. Nanik sendiri mengaku baru tahu suaminya ikut merampok, setelah ditangkap Polisi.
“Satu tahun saya menikah dengan dia belum pernah berurusan dengan Polisi,” aku wanita yang tangannya penuh bekas luka goresan silet, yang dikatakannya pelampiasan saat marah dengan suami.
Seperti diketahui, sekitar pukul 04.00 WIB, blantik sapi, Tuhiman berangkat ke pasar hewan Giritontro. Kira-kira satu kilometer sebelum mencapai pasar motor yang dikendarainya ditendang tersangka Iw yang saat itu berboncengan dengan Jb. Korban terjatuh, lalu Iw menodongkan pistol ke arah korban. Dua warga sempat membantu, namun mundur karena ditodong pistol. Uang korban pun dirampas bersama dompet berisi surat-surat penting. (son)
Otak perampokan, Ginen (48), warga Giritontro berhasil ditangkap satu hari setelah kejadian. Dari kesaksian Ginen, Polisi akhirnya meringkus kelima pelaku lainnya. Selain enam tersangka yang dapat diamankan, dua di antaranya dilumpuhkan dengan timah panas, masih ada dua pelaku lain yang kini berstatus buron, yakni Jb dan Iw yang dikabarkan sudah lari ke Sumatra.
Dari pengakuan Ginen berhasil ditangkap dua pelaku lain yakni Slamet Purnomo (31) warga Playen, Gunung Kidul dan Sumidi (33) warga Ngawen, Gunung Kidul. Lalu dari pengakuan pelaku yang tertangkap selanjutnya, Nanik Pujiastuti (26), berhasil ditangkap Pujianto (27) warga Grabak, Purworejo yang tak lain adalah suami Nanik dan Bambang Dwi Atmojo (35) warga Gunung Kidul. Kedua pelaku terakhir adalah yang ditembak pada bagian kaki mereka.
Kapolres Wonogiri AKBP Nanang Avianto melalui Kasat Reskrim AKP Sugiyo menjelaskan, dari tiga senjata api yang berhasil diamankan, salah satunya senjata api revolver asli. Sementara dua lainnya pistol rakitan, beserta 39 butir peluru. “Barang bukti lain adalah satu rompi antipeluru, satu mobil Daihatsu Xenia sewaan, dua sepeda motor Yamaha Mio, lima handphone dan uang tunai Rp 400.000,” lanjutnya.
Dikatakan Kasat, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara Nanik lebih berat karena diberlakukan UU Darurat tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api, dengan ancaman maksimal 20 tahun.
Kasat menjelaskan, tersangka Nanik ikut diciduk Polisi karena berperan dalam mengantarkan pistol yang dititipkan Jb dan Iw setelah beraksi di Giritontro, sebelum lari ke Sumatera. Jb minta Nanik memberikan pistol ke Pujianto, suami Nanik yang sedang di Jakarta.
“Nanik sendiri masih di rumahnya Purworejo. Tanpa sepengetahuannya, Polisi membuntuti Nanik hingga akhirnya Pujianto dan Bambang tertangkap, masing-masing di Hotel Riau dan di Stasiun Jatinegara,” papar Kasat.
Dijelaskan, Jb, Iw dan Bambang berperan sebagai eksekutor, sementara yang lain berperan mengantarkan para eksekutor ke lokasi sasaran. Nanik sendiri mengaku baru tahu suaminya ikut merampok, setelah ditangkap Polisi.
“Satu tahun saya menikah dengan dia belum pernah berurusan dengan Polisi,” aku wanita yang tangannya penuh bekas luka goresan silet, yang dikatakannya pelampiasan saat marah dengan suami.
Seperti diketahui, sekitar pukul 04.00 WIB, blantik sapi, Tuhiman berangkat ke pasar hewan Giritontro. Kira-kira satu kilometer sebelum mencapai pasar motor yang dikendarainya ditendang tersangka Iw yang saat itu berboncengan dengan Jb. Korban terjatuh, lalu Iw menodongkan pistol ke arah korban. Dua warga sempat membantu, namun mundur karena ditodong pistol. Uang korban pun dirampas bersama dompet berisi surat-surat penting. (son)
Langganan:
Postingan (Atom)
KAOS " I LOVE PARANGGUPITO "
yang menginginkan kaos dengan desain ini bisa pesan dengan harga 25.000 belum termasuk ongkos kirim, bagi yg berminat hub 085228691955
PARANGGUPITO MAP
peta" PARANGGUPITO "
