Wakil Bupati Wonogiri dr. Y. Sumarmo Kamis tanggal 15 Oktober 2009 menerima Tim Penilai Pelayanan Publik Tingkat Pusat. Tim berjumlah 4 orang tersebut hadir di Wonogiri sejalan dengan masuknya Kabupaten Wonogiri dalam usulan 7 (tujuh) nominasi kabupaten kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai kandidat penerima Citra Bhakti Abdi Negara Tahun 2009.
Kushardo, Asisten Deputi Tata Laksana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) mengatakan program penilaian ini sejalan dengan kebijakan Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2009 yakni dengan diselenggarakannya Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara. Selain dari kementrian PAN, tim penilai pusat juga disertai oleh unsur LSM.
Lebih lanjut Kushardo menyampaikan Timnya akan menilai berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemkab dalam berbagai aspek antara lain: penerbitan landasan peraturan dan surat edaran di bidang pelayanan public; peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pertemuan dengan LSM, Pemuka masyarakat dan forum komunikasi lainnya; penerapan reward and punishment bagi petugas unit pelayanan public; pembinaan teknis terhadap unit pelayanan public; peningkatan profesionalisme pejabat di bidang pelayanan public; pembebasan biaya SPP bagi siswa SD dan SMP; pengembangan manfaat e-Gov; peningkatan infra struktur; peran pemkab dalam peningkatan ekonomi daerah; dan pengembangan sikap kewirausahaan.
Sementara itu Wakil Bupati Wonogiri Dr. Y. Sumarmo dalam sambutannya mengatakan Jajarannya sangat menghargai upaya penilaian tersebut. Menurutnya ini merupakan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dan merupakan dorongan bagi keberhasilan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan terobosan yang lebih baik lagi. Dalam hal kinerja pelayanan public, Bupati mengakui bahwa meskipun banyak kemajuan yang dicapai namun demikian masih banyak juga yang perlu dibenahi dengan peran serta seluruh Aparatur Negara, dunia usaha dan masyarakat.
Sumarmo juga mengajak segenap jajarannya agar terus meningkatkan pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat akan pelayanan masyarakat bisa berjalan optimal.
Di tempat yang sama Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Drs. Teguh, MM ketika ditemui penulis mengatakan pelayanan publik di bidang pendidikan yakni sekolah gratis untuk dikdas 9 tahun, koperasi RT (ada 6.912 Koperasi RT yang sudah berbadan hukum), kegiatan tilik desa dan Tarling Bupati, Sarana Transportasi yang memadai, penerapan jabatan fungsional di unit pelayan public, serta pembebasan biaya akte kelahiran baru merupakan beberapa point yang diharapkan dapat mendongkrak nilai kinerja Pemkab Wonogiri.
Bebas biaya pendidikan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan. Untuk tahun 2008 ini jumlah sekolah yang membebaskan biaya pendidikannya di berbagai tingkat adalah SMA ada 55 sekolah (21 SMA, 21 SMK) SMP ada 128 Sekolah dan SD ada 817 sekolah.
Pada aspek penerbitan Perda Akte Kelahiran Bebas Bea Bupati Wonogiri bahkan telah mendapat penghargaan dari Presiden RI dan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan RI. “Tak hanya itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemkab Wonogiri melalui unit terkait juga telah melaksanakan program Jemput Bola” jelas Teguh.
Beberapa lokasi yang ditinjau Tim Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Pusat dalam penilaian tersebut adalah SMK N 2 Wonogiri, BPR/BKK Wonogiri Kota, Puskesmas Selogiri, Disduk Capil, dan KPPT. (Purba)
Kushardo, Asisten Deputi Tata Laksana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) mengatakan program penilaian ini sejalan dengan kebijakan Kementrian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Tahun 2009 yakni dengan diselenggarakannya Penilaian Citra Bhakti Abdi Negara. Selain dari kementrian PAN, tim penilai pusat juga disertai oleh unsur LSM.
Lebih lanjut Kushardo menyampaikan Timnya akan menilai berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh pemkab dalam berbagai aspek antara lain: penerbitan landasan peraturan dan surat edaran di bidang pelayanan public; peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan pertemuan dengan LSM, Pemuka masyarakat dan forum komunikasi lainnya; penerapan reward and punishment bagi petugas unit pelayanan public; pembinaan teknis terhadap unit pelayanan public; peningkatan profesionalisme pejabat di bidang pelayanan public; pembebasan biaya SPP bagi siswa SD dan SMP; pengembangan manfaat e-Gov; peningkatan infra struktur; peran pemkab dalam peningkatan ekonomi daerah; dan pengembangan sikap kewirausahaan.
Sementara itu Wakil Bupati Wonogiri Dr. Y. Sumarmo dalam sambutannya mengatakan Jajarannya sangat menghargai upaya penilaian tersebut. Menurutnya ini merupakan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dan merupakan dorongan bagi keberhasilan peningkatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi dan terobosan yang lebih baik lagi. Dalam hal kinerja pelayanan public, Bupati mengakui bahwa meskipun banyak kemajuan yang dicapai namun demikian masih banyak juga yang perlu dibenahi dengan peran serta seluruh Aparatur Negara, dunia usaha dan masyarakat.
Sumarmo juga mengajak segenap jajarannya agar terus meningkatkan pelayanan publik, sehingga kepuasan masyarakat akan pelayanan masyarakat bisa berjalan optimal.
Di tempat yang sama Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Drs. Teguh, MM ketika ditemui penulis mengatakan pelayanan publik di bidang pendidikan yakni sekolah gratis untuk dikdas 9 tahun, koperasi RT (ada 6.912 Koperasi RT yang sudah berbadan hukum), kegiatan tilik desa dan Tarling Bupati, Sarana Transportasi yang memadai, penerapan jabatan fungsional di unit pelayan public, serta pembebasan biaya akte kelahiran baru merupakan beberapa point yang diharapkan dapat mendongkrak nilai kinerja Pemkab Wonogiri.
Bebas biaya pendidikan dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada keluarga miskin untuk bisa mengenyam pendidikan. Untuk tahun 2008 ini jumlah sekolah yang membebaskan biaya pendidikannya di berbagai tingkat adalah SMA ada 55 sekolah (21 SMA, 21 SMK) SMP ada 128 Sekolah dan SD ada 817 sekolah.
Pada aspek penerbitan Perda Akte Kelahiran Bebas Bea Bupati Wonogiri bahkan telah mendapat penghargaan dari Presiden RI dan penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan RI. “Tak hanya itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemkab Wonogiri melalui unit terkait juga telah melaksanakan program Jemput Bola” jelas Teguh.
Beberapa lokasi yang ditinjau Tim Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Pusat dalam penilaian tersebut adalah SMK N 2 Wonogiri, BPR/BKK Wonogiri Kota, Puskesmas Selogiri, Disduk Capil, dan KPPT. (Purba)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar