Legislator desak Bupati Wonogiri tata ulang birokrasi

onogiri (Espos)–Kalangan legislator di DPRD Wonogiri mendesak Bupati H Danar Rahmanto segera melakukan penataan dan pengisian jabatan birokrasi di Pemkab dengan prinsip ‘the right man on the right job’, guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan APBD.

Demikian salah satu pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD terhadap nota pengantar bupati tentang RAPBD 2011 dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD, Jumat (10/12). Hampir semua fraksi sepakat bahwa kondisi keuangan yang digambarkan dalam RAPBD 2011 sangat memprihatinkan. Pendapatan daerah terus menurun dari tahun ke tahun sehingga berimbas pada minimnya alokasi belanja dan program pemerintah.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui juru bicaranya, Jarmono menyampaikan permasalahan utama terkait pendapatan daerah adalah perlunya peningkatan baik dalam hal manajemen, pengelolaan, maupun kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Desakan lebih tegas mengenai penataan birokrasi oleh bupati disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar (FPG). Diungkapkan juru bicaranya, Sugiarto, penataan dan pengisian jabatan birokrasi saat ini perlu segera dilakukan, guna memacu dan mengoptimalkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami perlu tahu apa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan bupati berkaitan dengan hal ini 2011 mendatang,” ujar Sugiarto.

Penegasan perlunya penempatan pejabat sesuai kapasitas, kecerdasan, maupun latar belakang pendidikan alias ‘the right man on the right job’ disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P). Juru bicara FPDI-P, Sriyono memandang sudah sangat jelas di semua komponen pendapatan daerah pada struktur RAPBD 2011 mengalami penurunan.

“Ironisnya, masalah yang dihadapi dari tahun ke tahun selalu sama, perlu adanya peningkatan, baik dalam hal manajemen pengelolaan, kualitas maupun kuantitas SDM aparatur. Untuk itu, kami senapas dengan bupati untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Kapasitas, kecerdasan dan latar belakang pendidikan harus disesuaikan dengan ‘job description’ yang ada,” jelas Ketua FPDI-P tersebut.

Sebagaimana diinformasikan, pendapatan daerah dalam struktur RAPBD 2011 mengalami penurunan. PAD turun 6,27%, dana perimbangan turun 0,48 % dan lain-lain pendapatan yang sah turun 72,95%. Bahkan, APBD 2010 diproyeksi mengalami defisit hingga Rp 41 miliar.

shs