Sumaryoto diadu dengan Mulyadi, Golkar tantang PDIP

Wonogiri (Espos)–Partai Golkar (PG) Wonogiri menantang pasangannya, PDIP. Partai Golkar membidik mantan Sekda Wonogiri H Mulyadi untuk menandingi niat adik iparnya, H Sumaryoto, kader PDIP.

Sementara PKS dan koalisi PAN, PPP dan Partai Gerindra yang tergabung dalam Fraksi Amanat, Persatuan Indonesia (FAPI) belum berani memunculkan nama.

Partai-partai kecil itu masih menunggu perkembangan dan tetap melakukan penjajakan kepada para Bacabup. Bahkan FAPI mengisyaratkan hanya akan mengusung satu pasangan dan tidak akan menggelar konvensi.

Demikian rangkuman para petinggi partai saat ditemui Espos secara terpisah, Senin (30/11). Mereka adalah Ketua Partai Golkar Wonogiri, Y Sumarmo, bendahara DPD PAN Wonogiri Sardi dan Ketua DPD PKS Wonogiri, Dwi Hatmoko.

“Taraf penjajakan bakal calon terus dilakukan oleh tim dan ada dua yang sudah memberikan isyarat, yakni Suwarsono dan Sutadi. Namun kalau nanti PDIP mengusung Sumaryoto maka kami akan mengajukan H Mulyadi untuk bertarung,” tandas Sumarmo seusai menghadiri upacara Hari Korpri di Alun-alun Giri Krida Bakti, Wonogiri.

Sumarmo menegaskan dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi, baik sebagai Bacabup ataupun Bacawabup Wonogiri. Selain itu, ditegaskan oleh Sumarmo, koalisi dengan PDIP akan disudahi pada Pilkada 2010 karena PG akan mengusung calon sendiri.
“Koalisi kemungkinan dengan partai di luar PDIP dan penetapan Cabup akan dilakukan setelah Musda Wonogiri karena persiapan intensif Partai Golkar dilakukan enam bulan menjelang pelaksanaan Pilkadas Wonogiri.”

tus

reses, tiap anggota Dewan dibekali Rp 7 juta

Wonogiri (Espos)–Setiap anggota DPRD Kabupaten Wonogiri diharuskan mengadakan minimal lima kali pertemuan dengan konstituennya selama masa reses mulai Selasa (24/11) hingga Senin (30/11).

Masing-masing dari mereka dibekali Rp 7 juta. Sudah menjadi tradisi, untuk mengisi masa reses, setiap anggota Dewan harus turun ke masyarakat menemui konstituennya guna menjaring aspirasi terkait kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Aspirasi-aspirasi itulah nantinya akan menjadi bahan masukan untuk berbagai program pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui reses tersebut adalah sosialisasi perkembangan pemerintahan Wonogiri terutama terkait tugas anggota legislatif sebagai wakil rakyat, menyerap aspirasi, masukan, kritik, saran, dan kemajuan kinerja DPRD untuk pembangunan ke depan.

Salah satu anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdullah Rabbani, kepada Espos, Selasa (24/11), mengungkapkan selama masa reses ini, menjadi tanggung jawab masing-masing anggota legislatif untuk menemui dan menjaring aspirasi dari konstituennya. Dana yang disediakan untuk masing-masing anggota legislatif senilai Rp 7.137.500. Semuanya untuk kepentingan masyarakat, sewa kursi, konsumsi, acara dan lain-lain.

“Pada kenyataannya kebanyakan dari kami malah tombok, karena dana segitu hanya cukup untuk wedangan. Tapi kami ikhlas. Bagi kami tanpa dijadwalkan resespun kami selalu ketemu dengan konstituen, apalagi untuk reses yang sudah jelas payung hukumnya. Berapapun biayanya, tombok sekalipun tidak masalah,” ujar Rabbani.

Demikian pula yang dikatakan, anggota DPRD Wonogiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dangi Darmanto. Dia mengatakan, untuk reses tersebut memang telah disediakan dana. Namun, biasanya hanya cukup untuk konsumsi. Itupun terkadang masih harus tombok.

shs

sai upacara, puluhan siswi SMKN Kelautan kesurupan

Wonogiri (Espos)–Puluhan siswi SMKN 1 Giritontro yang membuka jurusan kelautan kesurupan, seusai mengikuti upacara HUT PGRI di sekolah tersebut, Rabu (25/11). Guna menghindari jeritan histeris dan korban cukup lama, Camat Giritontro dan Komite Sekolah sepakat memulangkan siswanya sebelum jam pelajaran tuntas.

Keterangan yang dihimpun Espos menyebutkan suara jeritan histeris siswi memecahkan keheningan di sekitar sekolah. Lokasi sekolah yang jauh dari pemukiman, namun berdekatan dengan lokasi SMP dan rumah warga membuat panik guru dan pengelola sekolah. Belum diketahui secara pasti penyebab mereka kesurupan.

Namun dari 15 siswa, empat di antaranya mengalami histeris berat dan pihak sekolah memulangkan mereka hingga ke rumahnya. Mereka yang terkena dan mengalami jeritan histeris adalah siswa kelas X. Empat siswa kelas X itu adalah, Dwi Safitri dan Eka Utara, keduanya berasal dari Baturetno, Melisa Andiyani dan Manis, keduanya warga Punung dan Bayemharjo, Giritontro.

Anggota Komite Sekolah SMKN 1 Giritontro atau dikenal dengan SMK Kelautan, Wahyu Widodo dan Camat Giritontro, H Sariman saat dimintai konfirmasi membenarkan peristiwa tersebut. “Semua sudah terselesaikan, siswa dipulangkan lebih awal dan siang ini (kemarin) dilangsungkan ritual doa untuk memohon kepada Allah SWT. Kalau terjadi kesurupan, maka tugas manusia adalah meminta petunjuk Allah,” kata H Sariman.

Diceritakannya jeritan histeris kali pertama terlontar dari mulut Melisa merembet ke Manis. Jeritan tersebut dalam waktu satu jam sudah menyebar dan hampir semua siswa mengalami kesurupan.

tus

hujan menghilang petani meradang

seudah hampir sebulan hujan di khususnya kecamatan paranggupito menghilang setelah sempat dihujani dan masyarakat yang sebagian adalah petani melakukan masa tanam padi dan sebagainya. masyarakat sekarang tidak bisa berbuat apa apa dengan fenomena alam yang susah untuk ditebak. hanya pasrah dan bedoa semoga nantinya cepat hujan lagi dan tanaman tidak terlanjur mati kekeringan. masyarakat umumnya saat ini sangat terbebani dengan musim yang tidak menentu juga biaya pupuk yang semakin susah dijangkau harganya maupun kesulitan untuk mendapatkanya. hanya dengan mengandalkan pupuk kandang dari ternak dan mungkin sedikit pemupukan kimia karena keterbatasan dana. hasil yang di dapatpun sepertinya kurang memuaskan untuk masa panen akhir akhir ini.

Langkah persuasif untuk klarifikasi tanah

Wonogiri (Espos) Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi, diminta melakukan pendekatan persuasif dengan pemegang kuasa atas tanah di Pantai Waru, Paranggupito, guna menyelesaikan masalah status tanah yang menjadi kendala rencana pembangunan dermaga. 

Jika langkah tersebut tidak membawa hasil, Bupati diminta dalam waktu sesingkat-singkatnya mendesak agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan perkara itu. 
Saran itu disampaikan oleh Komisi B DPRD Jateng saat hearing (rapat dengar pendapat) dengan Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri dan beberapa SKPD terkait di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan (Disnakperla), Senin (9/11) di Semarang. 
Anggota Komisi B DPRD Jateng, Subandi, dihubungi Espos, Selasa (10/11), mengungkapkan secara umum, pihaknya menyambut baik rencana Pemkab Wonogiri untuk mengembangkan kawasan Pantai Waru. 
”Hanya diharapkan status tanah yang masih dikuasai Batik Keris itu di-clear-kan dulu. Komisi B menyarankan agar bupati melakukan pendekatan persuasif dengan penguasa tanah. Kalau bisa diarahkan ke hibah. Jadi tanah itu dikembalikan statusnya menjadi milik Pemkab,” ujar Subandi. 
Pengusaha Kunto Hardjono yang pernah terlibat dalam proyek pembangunan objek wisata di Paranggupito, menyebut tanah itu tidak dimiliki Batik Keris namun dimiliki PT Solo Adi Sarana milik keluarga Handoko.
Mengenai masalah anggaran, Subandi, mengatakan pembangunan dermaga dan pengembangan kawasan Pantai Waru diperkirakan membutuhkan dana senilai Rp 35,35 miliar. 
Terpisah, Kepala Disnakperla, Rully Pramono Retno, mengungkapkan akan dibuat embrio kampung nelayan. Rully mengatakan di kawasan tersebut sebenarnya ada 200-an nelayan. Namun yang tercatat sebagai anggota koperasi hanya 57 orang.
Anggota DPRD Wonogiri, Ahmad Zarif, mengungkapkan selain tidak memenuhi kewajiban mengembangkan kawasan itu, investor yang menguasai tanah itu juga sudah tidak membayar pajak bumi dan bangunan selama lebih dari 18 tahun. - Oleh : shs

Pastikan lokasi tidak bermasalah

  Anggota DPRD Provinsi Jateng merekomendasikan pergeseran pembangunan dermaga di Kecamatan Paranggupito, dari Pantai Klothok ke Pantai Waru. 

Pembangunan dermaga itu akan menelan anggaran sekitar Rp 35 miliar, namun sekarang muncul persoalan tanah yang masih dimiliki pihak swasta. Pihak swasta diberi hak penggunaan tanah selama 20 tahun, sejak 1985. Namun agar pembangunan dermaga tidak memunculkan masalah, berikut udarasa wong Wonogiri.

Santo, 53, warga Klampisan, Kaliancar, Selogiri

Secara pribadi saya senang di Wonogiri memiliki dermaga. Dengan demikian, ada tambahan lokasi wisata di pantai, tidak hanya Waduk Gajah Mungkur. Adanya dermaga, diharapkan juga menambah pendapatan asli daerah (PAD) Wonogiri. Namun pembangunan dermaga itu jangan memunculkan masalah. Pastikan dahulu, lokasi itu tidak ada masalah.
Juga pengelolaan atau pengerjaannya sing jujur, rakyat jangan ditipu-tipu seperti pemberian bibit yang tidak pernah sesuai kebutuhan petani. Kalau toh tanah itu dipinjam mestinya dikembalikan. Misalkan saya yang punya tanah dikontrak orang, kalau sudah habis masa kontraknya, ya dikembalikan ke saya ta.


Canthang Daliman, warga Giri Asri, Singodutan, Selogiri

Kami senang jika Wonogiri ada objek baru penghasil PAD. Langkah awal, kami usulkan untuk secepatnya melakukan koordinasi jika lokasi yang akan digunakan masih bermasalah. Sepengetahuan saya, hak guna bangunan itu sesuai aturan selama 20 tahun dan saya mendengar kalau lokasi Pantai Waru, Paranggupito itu dikelola oleh swasta.
Jadi koordinasikan dengan pihak swasta dan segera ditindaklanjuti, walau pergeseran pembangunan dermaga itu mengorbankan dana Rp 1 miliar untuk pembangunan dermaga di Pantai Klothok. Bagaimana pun, kalau program itu untuk kemajuan Wonogiri, kami mendukung. Apalagi pembangunan dermaga itu juga sudah didukung oleh anggota DPRD. Juga jangan sampai pembangunan itu terjadi penyelewengan.
Menurut kami, pembangunan dermaga itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat yang berujung pada penambahan PAD. Mohon segera ditindaklanjuti dan ditingkatkan pengawasannya. Jangan sampai ada persoalan baru. - Oleh : tus

”Nilai kesetiakawanan mulai pudar”

Wonogiri (Espos) Rasa egois mulai menghidupi manusia di era globalisasi. Kesetiakawanan pun mulai memudar. 

Sebagai contoh, saat Pemkab Wonogiri memberangkatkan truk yang mengangkut rancang bangun rumah knock down (bisa dibongkar pasang), tidak seorang pun pemuda mendaftarkan diri untuk membantu.
Penegasan itu disampaikan Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi saat membuka acara Sarasehan Nilai-nilai Kesetiakawanan dan Kepahlawanan di Pendapa Rumah Dinas Bupati, Senin (9/11).
”Kami menaruh apresiasi dengan pelajar SMKN 2 Wonogiri, yang masih memiliki rasa kesetiakawanan. Pelajar SMKN 2 Wonogiri datang ke kami dan menyatakan sanggup menjadi tenaga sukarela di Padang,” kata Bupati. - Oleh : tus

Investor dukung proyek dermaga

Paranggupito (Espos) Investor pemilik lahan di sekitar Pantai Waru, Paranggupito, bersedia bekerja sama dengan pemerintah membangun dermaga. Kesediaan itu dengan catatan pemerintah berkomitmen mengembangkan kawasan itu. 

Kunto Hardjono, salah satu pengusaha yang terlibat dalam proyek pengembangan kawasan Pantai Nampu dan sekitarnya bersama almarhum Handoko selaku pemilik lahan, saat dihubungi Espos, Minggu (8/11) malam, mengungkapkan beberapa tahun sebelumnya, atas kemauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, kawasan itu memang akan dijadikan objek wisata. Yang akan dibangun salah satunya adalah dermaga perahu nelayan di Pantai Waru.
”Saat itu, oleh Pemprov, Pak Handoko ditugasi sebagai investor. Kemudian tanah di tempat itu seluas kurang lebih 350 hektare dibebaskan. Bahkan kami sudah melakukan survei yang melibatkan konsultan asal Prancis.”

Jalur lintas
Di tanah yang dibebaskan itulah, kata Kunto, akan dibangun hotel, objek wisata dan berbagai industri pariwisata. Tujuannya, membuat paket wisata terpadu, mulai dari Pantai Parangtritis dan lain-lain di Yogyakarta, menginap di Pantai Nampu di Wonogiri dan berlanjut ke Solo.
Namun, lanjut Kunto, hingga kini, rencana tersebut belum berhasil diwujudkan. Gara-garanya, komitmen pemerintah untuk membangun jalur lintas dari Yogyakarta sampai ke Pacitan lewat lahan yang dibebaskan di Pantai Nampu itu tak kunjung direalisasikan.
“Waktu itu perjanjiannya, Pak Handoko selaku investor bersedia mengembangkan kawasan itu karena pemerintah berkomitmen membangun jalur lintas tersebut. Sekarang, karena jalur itu belum juga dibangun, ya, rencana itu akhirnya urung dilaksanakan,” ujar Kunto, yang mengaku sangat kecewa atas gagalnya rencana itu.
Kunto tidak berani menjamin apakah mungkin rencana pengembangan tempat wisata itu bisa dilaksanakan. Pasalnya, saat ini, sang investor, Handoko telah meninggal dunia, sedangkan ahli warisnya belum tentu mau meneruskan rencana tersebut.
Diberitakan SOLOPOS, Sabtu (7/11), rencana pembangunan dermaga perahu nelayan di Pantai Waru diperkirakan terkendala karena sebagian lahan di tempat itu sudah menjadi milik investor. - Oleh : Suharsih

Pipa PDAM di gunturharjo diperbesar

Paranggupito (Espos) Harapan warga empat dusun di Desa Gunturharjo, Kecamatan Pranggupito, Wonogiri untuk mendapatkan layanan air bersih PDAM dengan debit yang lebih besar, akhirnya terpenuhi. 

Pipa air sepanjang 6.000 meter melewati empat dusun tersebut, saat ini, tengah dalam proses penggantian dari semula hanya berdiameter satu inci menjadi dua inci.
Kepala Desa Gunturharjo, Suyadi, ditemui Espos di kediamannya, Minggu (8/11), mengungkapkan minimnya air bersih merupakan masalah yang sangat akrab dengan warga desanya. 10 Dusun sebenarnya sudah dipasok air PDAM melalui pipa. Namun debit airnya kecil karena diameter pipa hanya 1 inci, sehingga warga masih sering kekurangan air bersih.
”Penggantian pipa dengan yang diameternya lebih besar ini sudah kami ajukan sejak beberapa waktu lalu dan baru kali ini direalisasikan,” kata Suyadi.
Empat dusun dimaksud, lanjut Suyadi, adalah Balong, Ngasem, Pelem dan Petir. Dia mengungkapkan sampai saat ini, masih ada satu dusun yang masih kesulitan air yaitu Dusun Plawon. Di dusun tersebut, hanya ada satu tandon air dan pipa dengan diameter satu inci. Air tersebut setiap hari diperebutkan oleh 86 keluarga. 
Bahkan, Suyadi menambahkan, tak sedikit pula warga yang terpaksa berjalan kaki hingga 2-3 km ke sumber mata air hanya untuk seliter-dua liter air bersih. “Ya kalau kami ya harapannya setiap dusun nanti bisa dialiri air bersih dari PDAM dengan debit yang lebih besar. Kami juga masih mengharapkan adanya bantuan seperti yang kami terima dari KPP Pratama beberapa waktu lalu,” ujar Suyadi. - Oleh : shs

Lokasi sempat akan dijadikan objek wisata Pembangunan dermaga terkendala status lahan

Wonogiri (Espos) Rencana pembangunan dermaga pendaratan perahu ikan di Pantai Waru, Paranggupito, untuk menggantikan dermaga di Pantai Klotok yang dinilai tidak memenuhi syarat, bakal menemui kendala. 

Sebagian lahan di wilayah itu masih dalam penguasaan perusahaan tekstil Batik Keris.
Kabid Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Wonogiri, Dwi Sudarsono, ditemui Jumat (6/11), mengungkapkan Batik Keris/Danliris mengantongi izin penggunaan lahan di sekitar Pantai Waru sejak 1989. Izin tersebut mestinya habis pada 2009 ini.
”Sekarang tinggal menunggu keputusan BPN (Badan Pertanahan Nasional-red) Kanwil Jateng, apakah akan memperpanjang izin Batik Keris atau menghentikan izin tersebut dan menjadikan tanah itu sebagai tanah negara bebas,” kata Dwi.
Dwi optimistis tanah tersebut akan menjadi tanah negara bebas karena sejak keluar izin untuk Batik Keris pada 1989, tanah itu dibiarkan mangkrak. BPN-pun sudah mengeluarkan surat peringatan (SP) I. Jika sampai SP III tidak ada tanggapan dari Batik Keris maka tanah itu akan langsung ditetapkan sebagai tanah negara bebas.

Dibiayai Pemprov
Kendati masih terkendala status tanah, Dwi mengatakan persiapan untuk pembangunan dermaga itu terus dilakukan. Bappeda Wonogiri, Senin (9/11) mendatang akan berangkat ke Semarang guna melakukan rapat dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Jateng. 
Karena Pemprov Jateng yang mewacanakan pembangunan dermaga nelayan Pantai Waru sebagai pengganti dermaga Pantai Klotok maka biaya pembangunan termasuk penyusunan detail engineering design (DED) diharapkan dari Pemprov. Untuk penyusunan DED tersebut, lanjut Dwi, akan diusulkan dalam APBD Provinsi Jateng tahun 2010 senilai Rp 700 juta.
”Pemkab sendiri akan menyiapkan embrio pelabuhan nelayan di Pantai Waru dengan membuat makadam dan melakukan pengerukan pantai agar nelayan bisa beraktivitas di tempat itu. Anggaran untuk pembuatan makadam dan pengerukan pantai tersebut diajukan dalam APBD Perubahan 2009 Kabupaten Wonogiri senilai Rp 95 juta,” ujar Dwi.
Sementara itu, sumber Espos membantah kawasan itu dimiliki Danliris/Batik Keris. Yang akan mengembangkan kawasan pantai itu adalah keluarga Handoko. Dia menuturkan dulu kawasan itu akan dijadikan objek wisata. ”Akan dijadikan seperti Kute-nya Bali.” 
Baik dari Pemkab maupun pemilik tanah, ujar dia, tidak ada masalah dengan pengembangan kawasan itu. Namun kemudian ada pihak yang mempersoalkannya. Akhirnya rencana itu urung direalisasikan. Bahkan rencana menjadikan kawasan itu sebagai tempat peternakan walet, juga tidak terlaksana. - Oleh : Suharsih

Warga Baturetno dilatih olah jarak

Baturetno (Espos) Puluhan warga Kecamatan Baturetno, Wonogiri mendapatkan pelatihan tentang pengolahan biji jarak menjadi bahan bakar alternatif di Pendapa Kantor Kecamatan setempat, Kamis (5/11). 

Pelatihan itu diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan tujuan menjadikan Kecamatan Baturetno sebagai kawasan industri pengolahan biji jarak.
Kasi Sarana Industri Disperindag Wonogiri, Margana, ditemui di sela-sela pelatihan, kemarin, mengungkapkan Baturetno merupakan satu dari lima kecamatan yang hendak dikembangkan menjadi kawasan industri pengolahan biji jarak menjadi bahan bakar alternatif. Empat kecamatan lainnya meliputi Pracimantoro, Giriwoyo, Eromoko dan Giritontro. ”Program pengembangan industri ini baru dimulai tahun ini. Makanya, kami dari Disperindag mengadakan pelatihan kepada masyarakat. Pelatihan tersebut hanya pada pengolahan biji jarak menjadi bahan bakar alternatif,” jelas Margana - Oleh : shs

Tarif RSUD turun 30%-50% per kasus

Wonogiri (Espos) Biaya perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soediran Mangun Sumarso Wonogiri bakal diturunkan antara 30% hingga 50% per kasus. Penurunan biaya tersebut mulai berlaku November ini. 

Bupati Wonogiri, H Begug Poernomosidi, dalam rapat paripurna penyampaian jawaban atas pertanyaan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan RAPBD Perubahan tahun 2009 di Gedung Dewan setempat, Rabu (4/11), mengungkapkan salah satu penyebab turunnya pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp 4,939 miliar adalah retribusi jasa umum RSUD yang turun senilai Rp 4,913 miliar. Penurunan itu disebabkan kenaikan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) No 13 Tahun 2008, sehingga kunjungan pasien menurun.
Kaitannya dengan hal itu, Begug, dalam penjelasannya kepada wartawan seusai rapat paripurna itu mengatakan perlu dilakukan upaya peningkatan promosi dan daya saing RSUD, agar lebih berpihak pada masyarakat kurang mampu. ”Bisa saja penurunan jumlah pasien di RSUD itu karena saat ini orang Wonogiri lebih suka berobat ke Solo atau rumah sakit swasta yang ada di Wonogiri sendiri. Hal ini perlu dilakukan pengkajian,” jelas Begug.
Adanya penurunan jumlah pasien yang diakibatkan kenaikan tarif RSUD berdasarkan Perda No 13 Tahun 2008 itu dibenarkan oleh Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso, Setyarini. 
Ditemui terpisah, di Gedung Dewan, kemarin, Setyarini mengatakan sejak diberlakukan kenaikan tarif itu, berkembang citra di masyarakat bahwa tarif RSUD itu mahal.
“Waktu itu penurunannya cukup signifikan. Bahkan pernah tingkat hunian di RSUD hanya 30%. Padahal idealnya, tingkat hunian RS itu minimal 65%. Faktornya bisa macam-macam, pilihan rumah sakit yang semakin banyak, biaya yang mahal dan sebagainya,” ujar Setyarini.
Akibat penurunan jumlah pasien, Setyarini mengatakan target pendapatan pada 2009 ini senilai Rp 25 miliar baru terealisasi 47%, sehingga pihaknya mengajukan koreksi target menjadi senilai Rp 21 miliar. 
Berbagai upaya dilakukan RSUD agar bisa mencapai target tersebut. Di antaranya dengan meningkatkan promosi kepada masyarakat mengenai pelayanan di RSUD. Selain itu juga melakukan sosialisasi mengenai penurunan tarif menyusul perubahan Perda No 13/2008, agar tarif itu diturunkan. Hal itu untuk menghilangkan citra di kalangan masyarakat bahwa tarif RSUD itu mahal. - Oleh : shs

Belum 2 tahun, gedung Disdik retak & miring

Kondisi tersebut, membuat Kepala Disdik Wonogiri, H Suparno, prihatin dan melakukan pengecekan ke lokasi, Rabu (4/11). 
Di gedung itu, mantan Kepala SMAN 2 Wonogiri itu langsung menelepon tim teknis Disdik untuk segera melakukan pengecekan. Dia meminta Kepala UPT Disdik Wonogiri, Dwi Puji Astuti, untuk waspada dan mengutamakan keselamatan pegawai.
”Kami sangat prihatin dengan kondisi bangunan tersebut karena belum dua tahun sudah retak-retak dan amblas urugan,” kata H Suparno.
Menurutnya, jika pelaksana proyek pembangunan gedung kontraktor asli Wonogiri maka akan mengerti karakteristik tanah di Kelurahan Wonokarto, Wonogiri. ”Apakah dalam membangun tidak memakai slup? Kok retak-retak dan putus.”
Mantan Kepala SMAN 1 Girimarto ini mengatakan rehab Kantor UPT Disdik Wonogiri akan menjadi prioritas pada tahun anggaran 2010. “Menurut kami, kondisi bangunan rusak berat. Jika pelaksana proyek merupakan kontraktor asli Wonogiri mestinya tahu betul kontur tanah di Wonokarto. Apalagi jika dibanding dengan bangunan Gudang Buku, sangat jauh. Bangunan Gedung Gudang Buku tidak apa-apa dan berdiri sudah lama, tetapi kenapa bangunan baru justru sudah rusak berat.”
Antisipasi
Kepala UPT Disdik Wonogiri, Dwi Puji Astuti, mengaku sudah melaporkan kerusakan bangunan itu ke Disdik. Dia juga mengatakan sudah mengajukan izin menempati Gedung Gudang Buku jika kondisi ruangan tidak layak. “Kondisi dinding sudah miring dan atap juga sudah kami beri ‘selimut’ agar jika hujan air tidak langsung menetes, karena kerpus sudah retak-retak.”
Dijelaskan oleh Dwi, bangunan tersebut baru diterima pada Januari 2008. “Jadi belum ada dua tahun, tetapi semua plafon sudah tidak simetris lagi, kami sudah ajukan rehab bangunan dan mengajukan anggaran Rp 60 juta. Kami mengajukan pinjam Gedung Gudang Buku sebagai antisipasi, jika musim hujan pegawai akan ketakutan dan merasa tidak nyaman jika tetap bekerja di bangunan yang sudah retak-retak.”
Beberapa pegawai di kantor tersebut saat Espos datang mengaku waswas. - Oleh : Trianto Hery Suryon