judul diatas pantas kita ucapkan sebagai masyarakat bawah, apalagi bagi kec paranggupito yang sangat jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai. untuk berobat ke dokter spesialis anak saja misalnya kita harus menempuh sekitar 1 jam an ke kota atau sekitar 60 km. bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk transportasi saja. mungkin jadi fenomena banyak sekali rumah sakit swasta yg dikelola dokter bermunculan di daerah tertentu yang tidak bisa terjangkau dalam waktu cepat. mungkin fasilitas kesehatan yang diberikan pemerintah hanyalah suatu bayangan saja. bahkan untuk daerah selatan banyak yang melakukan pengobatan ke daerah DIY. belum melakukan pelayanan bagi masyarakat tapi kini pemerintah akan menaikkan tarif......... apa itu suatu hal yg logis. seharusnya pemerintah berpihak kepada masyarakat kecil supaya terlayani dengan baik.hah......................
”RSUD belum layak naikkan tarif”
Wonogiri (Espos) Kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonogiri sekitar 300% menunai kecaman. Pasalnya, warga Wonogiri khususnya warga miskin yang tak ter-cover pro-gram jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 65.657 jiwa itu dinilai belum siap dengan kenaikan tarif RSUD yang akan memberatkan pasien miskin.
Selain itu, pelayanan RSUD terhadap pasien selama ini dinilai masih memprihatinkan dan penuh masalah sehingga tak layak untuk dinaikkan.
”Apakah selama ini RSUD sudah memikirkan pelayanannya terhadap warga Wonogiri dan masyarakat miskin pada umumnya. Kenyataannya, keluhan soal buruknya pelayanan di RSUD masih kerap terjadi. Jadi, apakah layak jika menaikkan tarif?” ujar Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Wonogiri, Hartono, saat dihubungi Espos, Rabu (18/2).
Hartono menjelaskan, jika RSUD Pemkab Wonogiri nekat menaikkan tarif tanpa mengevaluasi lebih dulu buruknya pelayanan dan sejumlah permasalahan dugaan korupsi di tubuh RSUD, perlu dipertanyakan kenaikan tarif tersebut. Pasalnya, kenaikan tarif tersebut, dinilai Hartono, akan memberatkan warga miskin yang selama ini tidak ter-cover Jamkesmas.
Hartono meminta agar kenaikan tarif RSUD Wonogiri ditangguhkan sampai ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ”Kalau pelayanan sudah baik, warga itu bisa dengan legawa menerima kenaikan.”
Informasi yang dihimpun Espos dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Wonogiri menyebutkan, masih ada sekitar 65.657 warga miskin di Wonogiri yang tak ter-cover program Jamkesmas. Sehingga, dampak kenaikan tarif dirasakan warga miskin yang tak ter-cover Jamkesmas.
Kabid Penanggulangan Kemiskinan Bapermas, Rodhiyah menjelaskan, meski Pemkab Wonogiri telah memberikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga yang tak ter-cover Jamkesmas, namun biaya berobat untuk pasien pemegang Jamkesda dibatasi. ”Tidak seperti Jamkesmas, di mana setiap pemegang bisa memakai berobat sampai tak terbatas. Tapi, kalau Jamkesda dibatasi. Tahun 2008, Pemkab menyiapkan dana senilai Rp 500 juta untuk 65.657 warga miskin yang sakit,” ujarnya. - Oleh : asa
Wonogiri (Espos) Kenaikan tarif Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonogiri sekitar 300% menunai kecaman. Pasalnya, warga Wonogiri khususnya warga miskin yang tak ter-cover pro-gram jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 65.657 jiwa itu dinilai belum siap dengan kenaikan tarif RSUD yang akan memberatkan pasien miskin.
Selain itu, pelayanan RSUD terhadap pasien selama ini dinilai masih memprihatinkan dan penuh masalah sehingga tak layak untuk dinaikkan.
”Apakah selama ini RSUD sudah memikirkan pelayanannya terhadap warga Wonogiri dan masyarakat miskin pada umumnya. Kenyataannya, keluhan soal buruknya pelayanan di RSUD masih kerap terjadi. Jadi, apakah layak jika menaikkan tarif?” ujar Ketua DPC Partai Bintang Reformasi (PBR) Wonogiri, Hartono, saat dihubungi Espos, Rabu (18/2).
Hartono menjelaskan, jika RSUD Pemkab Wonogiri nekat menaikkan tarif tanpa mengevaluasi lebih dulu buruknya pelayanan dan sejumlah permasalahan dugaan korupsi di tubuh RSUD, perlu dipertanyakan kenaikan tarif tersebut. Pasalnya, kenaikan tarif tersebut, dinilai Hartono, akan memberatkan warga miskin yang selama ini tidak ter-cover Jamkesmas.
Hartono meminta agar kenaikan tarif RSUD Wonogiri ditangguhkan sampai ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ”Kalau pelayanan sudah baik, warga itu bisa dengan legawa menerima kenaikan.”
Informasi yang dihimpun Espos dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Wonogiri menyebutkan, masih ada sekitar 65.657 warga miskin di Wonogiri yang tak ter-cover program Jamkesmas. Sehingga, dampak kenaikan tarif dirasakan warga miskin yang tak ter-cover Jamkesmas.
Kabid Penanggulangan Kemiskinan Bapermas, Rodhiyah menjelaskan, meski Pemkab Wonogiri telah memberikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) bagi warga yang tak ter-cover Jamkesmas, namun biaya berobat untuk pasien pemegang Jamkesda dibatasi. ”Tidak seperti Jamkesmas, di mana setiap pemegang bisa memakai berobat sampai tak terbatas. Tapi, kalau Jamkesda dibatasi. Tahun 2008, Pemkab menyiapkan dana senilai Rp 500 juta untuk 65.657 warga miskin yang sakit,” ujarnya. - Oleh : asa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar