Pengelolaan Wisata Sendang Asri WGM tuai kritik

Tidak ada komentar:

DAK Pendidikan di Girimarto dan Tirtomoyo diduga disunat

Wonogiri (Espos)–Lebih dari 40 sekolah dasar (SD) di Kecamatan Girimarto dan Tirtomoyo, Senin (25/1) kemarin diverifikasi oleh tim dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Wonogiri. Langkah tersebut untuk menindaklanjuti informasi adanya dugaan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di dua kecamatan itu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wonogiri, Sukaryo, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/1) mengungkapkan, informasi adanya dugaan pemotongan DAK di dua kecamatan tersebut diperoleh pihaknya dari sumber melalui SMS beberapa waktu sebelumnya.

“Untuk membuktikannya, kami menurunkan dua tim ke dua kecamatan itu. Mereka mendatangani sejumlah SD penerima DAK sebagai sampel. Hanya memang sulit untuk membuktikan adanya pemotongan itu sebab semua kepala sekolah yang didatangi menerima DAK utuh seperti yang ditentukan, dalam rekeningnya,” jelas Sukaryo.

Tak hanya itu, Sukaryo menambahkan, di sekolah-sekolah penerima DAK itu, tim justru mendapati adanya pengembangan-pengembangan tambahan di luar rencana, yang menunjukkan sekolah menggunakan dana itu secara maksimal.

Hal tersebut dibenarkan, Kasi Intel Kejari Wonogiri, Judewan, yang kemarin ikut sebagai anggota tim yang diterjunkan ke Girimarto. Menurut Judewan, dari 17 SD yang didatangi selama dua kali kunjungan ke kecamatan tersebut, tidak ada yang hasil pekerjaannya kurang dari yang direncanakan.

“Dikatakan ada penyimpangan kan kalau hasil pekerjaannya kurang dari yang direncanakan. Lha wong ini malah lebih. Mereka justru melakukan pengembangan-pengembangan, bahkan ada yang pengembangannya sampai sembilan item. Selain itu, dari sisi kualitas, saya lihat juga bagus. Ini artinya mereka menggunakan DAK itu secara maksimal,” ujar Judewan.

Tim kedua yang diterjunkan ke Tirtomoyo dan melakukan verifikasi ke 31 sekolah, kata Judewan, juga mendapatkan hasil yang kurang lebih sama. Diakuinya memang sulit untuk membuktikan adanya pemotongan karena kepala sekolah sudah membuat surat pernyataan bahwa mereka menerima DAK utuh sesuai yang ditentukan. Begitu pula bukti-bukti pengeluaran berupa kuitansi dan sebagainya.

Satu-satunya cara, lanjut dia, adalah dengan melihat laporan pertanggungjawabannya dibandingkan dengan realisasi pekerjaan. “Yang jelas, kami berkomitmen akan menindaklanjuti setiap laporan dan informasi yang masuk,” ujar dia.

Wonogiri terima Rp 43 miliar dana PNPM Mandiri

Wonogiri (Espos)–Wilayah Kabupaten Wonogiri pada 2010 ini menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan senilai Rp 43 miliar. Alokasi dana itu lebih besar dari tahun 2009 lalu yang hanya Rp 41 miliar.

Dana senilai Rp 43 miliar tersebut akan dialokasikan di 23 kecamatan dengan nilai sekitar Rp 2 miliar per kecamatan dengan kriteria pembagian berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan jumlah rumah tangga miskin (RTM).

Dana bantuan yang bersifat stimulus itu diharapkan bisa terserap seluruhnya seperti yang terjadi pada 2009 lalu, di mana tingkat penyerapan dana PNPM mencapai 100 persen. Dana itu antara lain digunakan untuk proyek fisik (peningkatan infrastruktur) sebesar 75% dan pengelolaan keuangan (simpan pinjam untuk kelompok perempuan) sebesar 25%.

“Pelaksanaan PNPM di wilayah kami memang tergolong bagus dan telah mampu meningkatkan swadaya masyarakat pedesaan. Rata-rata tingkat swadaya masyarakat di tiap-tiap desa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Wonogiri, Harmadi, sesuai memberikan pengarahan pada pembukaan rapat koordinasi (Rakor) fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Rabu (27/1).

Harmadi mengatakan, sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Bahkan beberapa kecamatan meraih prestasi di tingkat nasional maupun provinsi dalam pelaksanaan PNPM tersebut. Karena itulah, Harmadi mengatakan, pihaknya sangat siap menyambut kedatangan tim peninjau dari Bank Dunia, Sabtu (30/1)-Minggu (31/1) ini.

Fasilitator Bidang Keuangan Koordinator PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Wonogiri, Andreas Tri Handono, menjelaskan prestasi dimaksud adalah Juara I tingkat nasional dalam bidang entrepreneurship yang diraih Kecamatan Batuwarno pada 2008 lalu dan juara III tingkat Provinsi Jateng dalam pencapaian surplus tertinggi untuk simpan pinjam kelompok perempuan yang diraih Kecamatan Jatiroto.

Wisata Sendang Asri WGM siap dilengkapi kapal pesiar

y on 29 Januari 2010


Wonogiri (Espos)--Objek wisata Sendang Asri Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan akan dilengkapi dengan kapal pesiar berkapasitas 50-80 penumpang yang bisa membawa pengunjung mengelilingi waduk.

Direncanakan awal Februari 2010 ini, pengerjaan pembuatan kapal tersebut akan dimulai dan ditargetkan beroperasi pada Mei mendatang. Investor sekaligus pembuat kapal itu, Darmanto mengatakan, tiga bulan diperkirakan cukup untuk membuat kapal dua lantai yang akan dilengkapi dengan dek terbuka agar penumpang bebas melihat-lihat pemandangan.

Untuk pembuatan kapal itu, Darmanto menginvestasikan uang pribadinya sekitar Rp 500 juta. “Kapalnya tidak akan terlalu besar, panjangnya 16 meter, lebar 3,5 meter dan beratnya 3,5 ton. Untuk tahap awal, saya akan membuat satu dulu, tapi jika animo pengunjung cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan akan ditambah jumlahnya,” jelas Darmanto, saat ditemui di rumahnya di Bulusulur, Wonogiri, Kamis (28/1).

Lebih lanjut, Darmanto menerangkan, dalam pembuatan kapal itu, faktor keselamatan sangat diutamakan. Konstruksi bagian perut paling bawah akan dibuat dari beton bertulang, sehingga tidak akan mudah rusak atau hancur saat membentur bebatuan atau dasar waduk.

Selanjutnya, kapal akan dibuat sedemikian rupa sehingga body kapal yang masuk ke dalam air hanya 90 cm.Dengan demikian, saat air waduk surut dan ketinggian air hanya satu meter pun, kapal tetap bisa berlayar.

Sedangkan untuk melindungi baling-baling dari jeratan jala atau jaring nelayan, akan dilengkapi dengan kerudung baling-baling. “Yah, tahu sendiri di Waduk Gajah Mungkur, cukup banyak jala dan jaring nelayan,” ujarnya.

Darmanto bukanlah orang baru dalam bidang investasi dan pembuatan kapal. Sebelumnya, ia pernah membangun kapal penumpang ukuran besar di Kabupaten Ende, Flores. Ia juga pernah membuat kapal nelayan untuk dioperasikan di Melbourne, Australia. Tahun 2009 lalu, ia juga diserahi pekerjaan oleh Pemkab Wonogiri untuk membuat 18 unit kapal perahu untuk nelayan di Pantai Waru.

Alasannya berinvestasi dengan membuat kapal wisata di WGM, karena ia ingin membantu Pemkab Wonogiri meningkatkan daya tarik wisata di WGM. Dalam hal itu, ia sudah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora).

Sebelumnya, saat menerima kunjungan dari Komisi II DPRD Wonogiri, Kepala Disbudparpora, Bambang Haryadi sempat menyinggung, saat ini pihaknya bersama salah investor lokal memang tengah berupaya meningkatkan daya tarik objek wisata WGM dengan mengoperasikan kapal wisata mengelilingi waduk. Namun, saat itu, Bambang tidak mengungkap siapakah investor dimaksud.

shs

RSUD Wonogiri Menurunkan Tarip

Wonogiri, CyberNews. Memasuki tahun baru 2010, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonogiri, memberlakukan manajemen penurunan tarip. Mulai dari tarip kamar bagi pasien yang menjalani rawat inap, sampai jasa pelayanan kesehatan secara komprehensip. Rata-rata penurunannya mencapai sekitar 30 persen sampai 60 persen, tergantung kasusnya.

"Bahkan untuk tarip kamar, penurunannya ada yang mencapai sekitar empat puluh persen," tandas Dirut RSUD Wonogiri, dokter Setya Rini. Langkah penurunan tarip ini, sekaligus untuk menyikapi kemunculan aspirasi dari warga masyarakat Wonogiri dan sekitarnya. Dokter Setya Rini, memberikan keterangan soal penurunan tarip ini, dengan didampingi para pejabat RSUD setempat, yakni dokter Heri Triyono, dokter Adhi Dharma, Direktur Keuangan Sri Rejeki Utami, dan Pimpinan Program Setyo Susilo. Kebijakan penurunan tarip ini, diharapkan dapat segera dipahami oleh masyarakat.

"Walaupun sebenarnya, soal tarip lama RSUD yang belum diturunkan itu, terhitung masih relatif lebih murah dibandingkan dengan tarip di rumah sakit swasta," tandas dokter Setya Rini. Menurut Setya Rini, bagi pasien sendiri, sebenarnya tidak memberikan perhatian utama pada soal tarip, tapi lebih memilih dari sisi tersedianya kelengkapan sarana-prasarana (sapras), dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh para insan SDM rumah sakit yang mengelolanya dan memberika pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, motto RSUD lama "Senyum adalah Budaya Pelayananku", kini diganti dengan "Melayani dengan Hati". RSUD Wonogiri, kini juga memiliki empat ruang operasi, dimana dua diantaranya diperuntukkan bagi pasien warga miskin yang tercover oleh jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). "Kami juga memiliki pelayanan bedah ortopedi, terkait dengan adanya jalinan kerjasama dokter tamu. Sehari, rata-rata mengoperasi dua sampai tiga pasien bedah tulang," kata Setya Rini.

( Bambang Purnomo / CN14

Lagi-lagi Soal Anggaran, Pengembangan Wisata Wonogiri Terhambat

Wonogiri, CyberNews. Pengembangan sarana dan prasarana (sarpras) objek wisata di Wonogiri terkendala minimnya ketersediaan dana. Sehingga pengadaan fasilitas baru tidak dapat dilakukan, meski kondisi kelengkapan yang ada telah rusak.

Sebagaimana terjadi pada fasilitas permainan anak-anak di objek wisata Waduk Gajahmungkur Wonogiri. Meskipun kondisinya rusak, tapi belum dapat diajukan penggantian yang baru.

"Alokasi anggarannya, hanya terbatas untuk perawatan. Belum ada anggaran untuk pengadaan baru," tegas Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda Olahraga (Disbudparpora) Wonogiri, Bambang Haryadi, Kamis (7/1).

Minimnya ketersediaan anggaran menyebabkan kerusakan pada fasilitas permainan anak-anak, hanya diantisipasi dengan cara perbaikan menggunakan dana perawatan. Apalagi dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2010 ini, hampir semua dana Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dipangkas, demi efisiensi untuk menghindari defisit APBD.

Pemasukan awal tahun 2010 ini, ungkap Bambang, dapat dijadikan modal dalam upaya pencapaian target pemasukan untuk setahun mendatang. Target pemasukan pendapatan dari retribusi objek wisata pada tahun 2009 lalu, wisata Waduk Gajahmungkur dipatok Rp 737 juta. Namun realisasinya mencapai Rp 855,126 juta lebih.

( Bambang Purnomo / CN16 )

Gaji PNS Wonogiri Kurang Rp3 Miliar

Penulis : Wijyadi Vijay

SOLO--MI: Pemkab Wonogiri, Jawa Tengah, kini sedang kelimpungan membujuk pemerintah pusat agar bersedia menutup anggaran gaji untuk pegawainya (PNS) yang berjumlah 13 ribu orang yang masih kurang Rp3 miliar.

Itu menyusul DAU tahun 2010 yang diberikan hanya Rp616 miliar. Padahal, kebutuhan pemkab mencapai Rp619 miliar. "Kami terus berusaha keras mencari solusi. Prinsipnya Pemkab Wonogiri meminta agar pemerintah pusat bisa memenuhi gaji yang kurang Rp3 miliar itu tanpa mengganggu kebutuhan lainnya. Jadi, saat ini terus dipikirkan dan membuat laporan lebih terperinci untuk dikompromikan dengan pemerintah pusat," tegas Bupati Wonogiri Begug Poernomosidi secara khusus kepada Media Indonesia, Kamis (7/1).

DPRD Wonogiri sendiri terkait dengan kekurangan dana DAU tahun 2010 untuk pos gaji pegawai telah bersikap agar jumlah PNS di kabupaten Wonogiri untuk tahun ini tidak ditambah lagi. Sedang kekurangan, terpaksa dicarikan dari sumber-sumber lain seperti sektor perpajakan. "Dari kasus ini, bupati harus berani menolak kebijakan pemerintah pusat, terkait rekruitmen CPNS tahun ini. Kalau terus bertambah, tentu sangat riskan. Soalnya, kekurangan yang sekarang saja harus dicarikan dari sektor bagi hasil pajak, yang mestinya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat." timpal politisi PKS Ahmad Zarif kepada pers.

Fraksi PKS, lanjut Zarif, selama ini terus menyoroti besarnya anggaran untuk belanja pegawai yang lebih besar ketimbang belanja kegiatan lain di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Besarnya pos gaji pegawai yang terus membengkak tiap tahun ini dinilai tidak bijak dan sangat mengganggu kegiatan sektor lain untuk kemasyarakatan.

"Mestinya, seperti salah satu kabupaten di Bali yang berani tidak menambah PNS baru, setelah melihat pos gaji pegawai terus bertambah besar dan bisa mengganggu kebijakan sektor lainnya. Harus ada kebijakan lokal yang kuat. Jumlah pegawai besar tapi kegiatan sangat sedikit ini jelas mengganggu," tuturnya sekali lagi. (WJ/OL-04)

Pemkab Wonogiri Kewalahan Renovasi Rumah tidak Layak Huni

SOLO--MI: Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu waktu sedikitnya 100 tahun untuk membantu puluhan ribu rakyat miskin di wilayahnya merenovasi rumah tinggalnya yang tidak layak untuk dihuni.

Saat ini, masih 93.782 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 25 kecamatan. "Inginnya pemkab sih cepat bisa membantu perbaiki RTLH. Tapi, karena kemampuan anggaran yang terus menurun, perlu waktu hingga seabad untuk upaya meringankan beban rakyat miskin dalam memperbaiki rumah," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Wonogiri Harmadi, Jumat (8/1).

Tahun ini, cuma 110 RTLH yang dibantu untuk renovasi. Padahal, pada 2009, masih bisa 340 RTLH. Bahkan, pada 2008, pemkab mampu membantu memperbaiki 1.000 RTLH. Rumah tidak layak huni tersebar di 25 kecamatan dengan kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, selain berlantai tanah, juga dalam kondisi reot atau rapuh.

Untuk memberi motivasi rakyat miskin pedesaan yang menempati RTLH ini, Pemkab Wonogiri mengucurkan subsidi sebesar Rp2 juta. Rinciannya, Rp1,7 juta untuk pembelian material dan sisanya, Rp300 ribu, dibelikan kambing betina, agar bisa dikembangbiakkan untuk kesejahteraan warga miskin.

Sebenarnya selain dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Wonogiri, bupati setempat juga telah menunjuk Dinas Sosial untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni dengan menggunakan dana dekonsentrasi provinsi. Jumlah bantuan dananya memang lumayan besar mencapai Rp10 juta untuk setiap pemugaran RTLH.

"Tapi memang tidak banyak yang dibantu. Tahun 2009, hanya 30 unit RTLH di Batuwarno dan Karangtengah yang kita bantu dengan dana masing-masing Rp10 juta. Lalu, pada 2010, kami sudah mengajukan usulan jumlah yang sama untuk dua kecamatan lainnya," tutur Kepala Dinas Sosial Siti Mukhalimah. (WJ/OL-04)

PEMKAB WONOGIRI RANGKUL PEMERINTAH QATAR MEMBANGUN SISTER CITY

Bupati Wonogiri, Begug Poernomosidi mengharapkan terjalinnya kerjasama antara Pemkab Wonogiri dengan Pemerintahan Qatar untuk membentuk Sister City seperti yang telah terjalin antara Pemkab Wonogiri dengan Wuming, Guang Xi, China.

Harapan ini disampaikan dalam acara penyambutan kunjungan Directur Qatar Charity, Hasan Lahcen-Azekour, di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (29/12) dalam lawatannya guna meresmikan pembangunan masjid di Manyaran dengan bantuan dana dari Qatar Charity, sebuah lembaga Amal Pemerintah Qatar yang bergerak di bidang pengabdian sosial dan pelayanan masyarakat. Kehadiran Hasan didampingi Koordinator Qatar Charity Jateng, Drs H Hamid Noor Yasin.

“Saya mempunyai suatu harapan untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih besar lagi yaitu Sister City antara Pemkab Wonogiri dengan pemerintahan Qatar” ungkap Begug.

Menyikapi harapan Bupati, Hasan menyambut baik tawaran kerjasama tersebut. Disampaikan pula dalam sambutannya dengan bahasa Arab ini, bahwa Pemerintah Qatar telah 2 tahun berpartisipasi dalam pembangunan masjid-masjid di wilayah Wonogiri yang telah dibangun kurang lebih 75 masjid dan 120 sumur. Ke depan pembangunan Multiply Center (Islamic terpadu) menjadi target utama. (in_humas).

WASPADA MUSIM YANG TIDAK MENENTU

Pada awal musim ini menurut perkiraan sangat susah ditentukan diawali dengan musim hujan yang tidak menentu, kadang hujan kadang tidak, juga adanya hujan yang cenderung disertai petir dan angin yang besar. banyak sekali pohon bertumbangan dan kasus bencana lainnya. masyarakat harus disadarkan dengan kondisi alam yang seperti ini sehingga harus dipersiapkan dalam antisipasi terhadap bencana. Mulai sekarang diharapkan kita selalu bersahabat dengan alam dengan mengurangi resiko resiko bencana yang terjadi. misalnya penanaman pohon dan sebagainya. musim ini juga berpengaruh dengan pola tanam dan masa panen serta hasil panen yang didapat.

6.500 KK di Wonogiri tak terima Raskin

Wonogiri (Espos)–Lebih dari 6.500 KK di Kabupaten Wonogiri tidak akan lagi menerima jatah beras untuk rakyat miskin (Raskin) pada 2010 ini.

Berdasarkan data hasil PPLS 2008 Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penerima Raskin wilayah ini berkurang 8% dari semula 80.032 rumah tangga sasaran (RTS) pada 2009 menjadi 73.439 RTS.

Tak hanya itu, alokasi Raskin untuk masing-masing RTS per bulannya juga diproyeksikan turun dari semula 15 kg/RTS/bulan menjadi 13 kg/RTS/bulan. Sehingga secara keseluruhan, jatah Raskin untuk Kabupaten Wonogiri selama setahun ke depan juga mengalami penurunan kurang lebih 20% dari semula 14.405.760 kg menjadi 11.456.484 kg.
Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi tim Raskin tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan di Wonogiri, Senin (11/1) di Ruang Data Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri.

Hadir pula dalam sosialisasi tersebut Kepal Gudang Bulog Wonogiri, Muh Rahdian Ilham. Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat (Ekbangkesra), Gembong, dalam acara kemarin mengungkapkan, pembagian jatah Raskin 2010 di Wonogiri pada tahun ini berdasarkan pedoman umum dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memang mengalami beberapa perubahan. Perubahan itu di antaranya soal jumlah penerima yang berdasarkan PPLS ’98 BPS mengalami penurunan.

Juga soal alokasi Raskin yang berdasarkan hasil rapat koordinasi di tingkat provinsi juga mengalami penurunan yaitu dari 15 kg/RTS/bulan menjadi 13 kg/RTS/bulan atau dari 180 kg/RTS/tahun menjadi 156 kg/RTS/tahun. “Kalau jumlah penerima sudah jelas turun. Tapi kalau soal alokasi per RTS, itu belum menjadi keputusan final Gubernur. Kita tunggu saja nanti keputusan resminya bagaimana,” ujar Gembong.

Kasi Pelayanan Intensifikasi Pangan, Kantor Ketahanan Pangan (KKP) Wonogiri, Baroto menambahkan, alokasi jatah Raskin 13 kg/RTS/bulan kemungkinan akan menimbulkan kesulitan dalam pengemasannya. Sebab, selama ini, kemasan yang ada adalah 15 kg. Dengan jatah 13 kg berarti harus membuka kemasan sebelum dibagikan.

shs

MENJELANG MUSIM JAGUNG

akhir desember dan pergantian tahun ini wilayah wonogiri bagian selatan sebagian akan memanen hasil pertanian jagung yang untuk saat ini spertinya hasil panen kurang memuaskan. Hal ini disebabkan adanya perubahan cuaca yang tidak menentu sehingga mengakibatkan musim tanam yang tidak teratur. sebagian wilayah tersebut kecamatan paranggupito, kecamatan pracimantoro, kecamatan giritontro. Dengan geografis yang cenderung pegunungan karena geografis masuk dalam deretan pegunungan seribu maka hasil pertanian jagung disini maksimal 2 kali panen misalkan tidak mengalami pergantian tanaman.
untuk saat ini sudah jarang yang mengkonsumsi nasi jagung, sehingga biasanya hasil panen akan dijual langsung ke pengepul/kepasar untuk kebutuhan sehari hari, atau disimpan untuk bibit musim tanam berikutnya. itupun dipilih yang berkualitas bagus. biasanya hal ini dilakukan karena kalau membeli bibit jagung yang resmi harganya mahal dan kurang terjangkau. karena hasilnya pun tidak bisa maksimal.

stikan maju 31 Desember 2009 | 09:58

Wonogiri (Espos)–Anggota DPR RI, Soemarjoto memastikan akan berpasangan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) WOnogiri, Suprapto sebagai calon bupati (Cabup) dan calon wakil bupati (Cawabup) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Wonogiri 2010 mendatang.

Kepastian tersebut disampaikan keduanya saat datang ke Kantor DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bulusulur, Wonogiri, Rabu (30/12) lalu guna melengkapi persyaratan pendaftaran. Sebagaimana diinformasikan, mereka sebelumnya telah mendaftar sebagai Cabup/Cawabup lewat PDI-P.

Namun, saat itu belum ada pernyataan resmi mengenai keinginan mereka maju bersama sebagai pasangan Cabup dan Cawabup. “Kami memutuskan untuk maju bersama setelah melihat hasil survei yang ternyata menginginkan kami maju sebagai pasangan Cabup dan Cawabup. Selain itu, kami juga sudah ada kesepakatan sehingga akhirnya kami berani menyatakan keinginan untuk maju bersama,” ungkap Soemarjoto, dalam konferensi pers seusai melengkapi berkas kemarin.

Kendati menginginkan untuk maju bersama, baik Soemarjoto maupun Suprapto mengatakan tetap menyerahkan keputusan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI-P. Suprapto sendiri, yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan menjabat sebagai Sekda, akan tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai aturan yang ada. Kecuali aturan tersebut menginginkan lain.

“Tugas-tugas sebagai birokrat akan tetap saya lakukan sesuai aturan sampai saya pensiun September 2010 nanti. Kecuali peraturan itu menentukan lain. Terutama setelah terdaftar di KPU (Komisi Pemilihan Umum), entah cuti atau mundur dari jabatan, saya akan mengikuti aturan yang ada,” jelas Suprapto.

Wakil Sekretaris Internal yang juga ketua panitia penjarian bakal Cabup dan Cawabup DPC PDI-P, Dwi Ernawati mengungkapkan, selain Soemarjoto yang berpasangan dengan Suprapto, empat calon lainnya juga sudah hampir bisa dipastikan berpasangan sebagai Cabup dan Cawabup, yaitu Kirno Sulieh (Cabup) dan Edy Poerwanto (Cawabup), sementara Giyarto (Cabup) berpasangan dengan Zainuddin (Cawabup).

“Setelah penjaringan ini, nama-nama yang sudah masuk tersebut akan dibawa ke Konferensi Cabang (Konfercab) untuk dinominasikan ke DPP. Baru nanti DPP akan memutuskan mana yang akan ditetapkan sebagai pasangan Cabup dan cawabup dari PDI-P,” ujar Erna, sapaan akrabnya.
Mengenai jadwal Konfercab sendiri, Erna mengaku belum bisa memastikan karena sampai saat ini masih ada lima pengurus anak cabang (PAC) yang belum mengadakan rapat untuk menentukan calon ketua DPC, DPD dan DPP PDI-P.

14 Program strategis Bupati Wonogiri belum tersentuh

Wonogiri (Espos)–Pelaksanaan anggaran tahun 2009 lalu belum mampu menyentuh 14 program strategis Bupati Wonogiri, H Begug Poernomosidi. Kondisi yang sama diperkirakan juga akan terjadi di 2010 mendatang lantaran anggaran APBD sangat minim.

Padahal, masa jabatan bupati akan berakhir 2010 mendatang. Adapun 14 program dimaksud adalah pembangunan Museum Karst dan Bumi Jagad Spiritual di Pracimantoro, Weekend Night, penyelamatan konservasi air Waduk Gajah Mungkur (WGM), pengembangan Desa Tawangharjo sebagai Desa Idaman, Pembangunan Terminal Tipe A di Krisak, jalur lintas selatan, jalur lingkar kota Wonogiri, pembangunan hotel dan showroom di bekas terminal lama, pembentukan BKK modern, Islamic Center, kawasan industri Alas Kethu, pemberdayaan bangunan lantai III Pasar Kota Wonogiri, Plasa WGM, dan Sport Center.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Wonogiri, Edy Heriawan, dalam rapat koordinasi penyedia jasa konstruksi akhir 2009 di Ruang Data Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, Rabu (30/12) mengungkapkan, belum tersentuhnya 14 program strategis bupati itu terjadi lantaran minimnya anggaran. Padahal, saat itu, ada sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) cukup besar yang nilainya mencapai Rp 161 miliar dari anggaran tahun 2007-2008. Sedangkan pada 2010, Silpa hanya Rp 36,7 miliar.

“Tahun 2010 nanti, terjadi penurunan belanja langsung yang cukup signifikan. Dari tahun 2009 sebesar Rp 290.034.877.000 menjadi hanya Rp 157.992.833.700 pada 2010. Turun sekitar 50%. Hal ini tentu akan berpengaruh pada penyedia jasa konstruksi karena jumlah proyek yang dilelang juga akan berkurang,” jelas Edy.

Edy menambahkan, untuk belanja proyek di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tahun ini hanya Rp 17,04 miliar atau turun dari tahun lalu yang mencapai Rp 45,8 miliar. Sedangkan di Dinas Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), belanja proyek hanya Rp 5,831 miliar, turun dari tahun lalu yang mencapai Rp 16,685 miliar.

Ditambahkan Kabid Permukiman dan Tata Ruang DPU, Tri Pomo, tahun 2010 akan menjadi tahun penuh keprihatinan bagi penyelenggaraan proyek-proyek fisik. Termasuk untuk pengadaan semen, sebagai contoh, tahun ini hanya mendapat alokasi Rp 450 juta. Padahal tahun lalu mencapai Rp 3 miliar.

Salah seorang kontraktor dari CV Duta Teknik, Agus Setiono mengatakan tahun 2010 mendatang pihaknya sepertinya memang tidak bisa berharap banyak pada proyek-proyek fisik dari pemerintah. “Kami memaklumi karena kondisi keuangan daerah yang sedang sulit. Maka kamipun akan berusaha dengan mencari proyek-proyek dari swasta, dengan tetap memantau jika ada proyek dari Pemkab,” ungkap Agus, yang merupakan Direktur CV tersebu