Pemkab Wonogiri Kewalahan Renovasi Rumah tidak Layak Huni

SOLO--MI: Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu waktu sedikitnya 100 tahun untuk membantu puluhan ribu rakyat miskin di wilayahnya merenovasi rumah tinggalnya yang tidak layak untuk dihuni.

Saat ini, masih 93.782 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 25 kecamatan. "Inginnya pemkab sih cepat bisa membantu perbaiki RTLH. Tapi, karena kemampuan anggaran yang terus menurun, perlu waktu hingga seabad untuk upaya meringankan beban rakyat miskin dalam memperbaiki rumah," ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Wonogiri Harmadi, Jumat (8/1).

Tahun ini, cuma 110 RTLH yang dibantu untuk renovasi. Padahal, pada 2009, masih bisa 340 RTLH. Bahkan, pada 2008, pemkab mampu membantu memperbaiki 1.000 RTLH. Rumah tidak layak huni tersebar di 25 kecamatan dengan kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, selain berlantai tanah, juga dalam kondisi reot atau rapuh.

Untuk memberi motivasi rakyat miskin pedesaan yang menempati RTLH ini, Pemkab Wonogiri mengucurkan subsidi sebesar Rp2 juta. Rinciannya, Rp1,7 juta untuk pembelian material dan sisanya, Rp300 ribu, dibelikan kambing betina, agar bisa dikembangbiakkan untuk kesejahteraan warga miskin.

Sebenarnya selain dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Wonogiri, bupati setempat juga telah menunjuk Dinas Sosial untuk membantu memperbaiki rumah tidak layak huni dengan menggunakan dana dekonsentrasi provinsi. Jumlah bantuan dananya memang lumayan besar mencapai Rp10 juta untuk setiap pemugaran RTLH.

"Tapi memang tidak banyak yang dibantu. Tahun 2009, hanya 30 unit RTLH di Batuwarno dan Karangtengah yang kita bantu dengan dana masing-masing Rp10 juta. Lalu, pada 2010, kami sudah mengajukan usulan jumlah yang sama untuk dua kecamatan lainnya," tutur Kepala Dinas Sosial Siti Mukhalimah. (WJ/OL-04)