Sikap Rakyat Wonogiri tentang Kekuasaan

Dari rakyat Wonogiri, kita mendapat pembelajaran politik yang sangat bermakna. Yakni bagaimana menjatuhkan pilihan kepada calon kepala daerahnya, sekaligus mengungkapkan sikap terhadap pola-pola elite politik dalam mempertahankan kekuasaan. Keterpilihan pasangan Danar Rahmanto - Yuli Handoko dalam pemilihan bupati periode 2010-2015 juga dapat dimaknai sebagai ekspresi penolakan terhadap kehendak calon petahana (incumbent) yang berusaha bertahan di pucuk kekuasaan dengan caranya sendiri.

Kita tekankan kalimat ”berusaha bertahan dengan caranya sendiri”. Bupati Begug Poernomosidi yang tidak berhak mencalonkan diri lagi karena sudah dua periode menjabat, kali ini maju sebagai calon wakil bupati, mendampingi Sumaryoto. Yang tersirat dari fakta ini adalah, seseorang masih bisa mencoba bertahan di pusat kekuasaan dengan status berbeda karena undang-undang memang membuka celah untuk itu. Selebihnya tentu bagaimana kita memaknai peristiwa ini dari sudut moral atau etika politik.

Pola-pola mempertahankan posisi di orbit elite menggambarkan kecenderungan pengabaian sisi etika tadi. Memang tidak ada larangan, karena dimungkinkan oleh peraturan. Sama artinya ketika kita memberikan pandangan mengenai istri, atau anak seorang gubernur, bupati, atau wali kota yang mencalonkan diri, meneruskan kepemimpinan suami atau orang tuanya. Sekali lagi, semua itu merupakan ekspresi hak asasi manusia, sehingga ukurannya lebih pada aspek kepatutan yang berasal dan berakar dari hati nurani.

Pertama, mengapa dalam mengolah pasangan calon, PDIP yang merupakan partai ”penguasa” di Wonogiri tidak mempertimbangkan potensi munculnya penilaian dan sikap semacam itu? Tidak adakah konsiderans pendidikan politik yang dikedepankan, dengan mengusung kandidat yang lebih segar untuk mendampingi Sumaryoto yang notabene merupakan figur populer di daerah tersebut? Walaupun pencalonan Begug itu sah-sah saja, jika partai menutup jalan tersebut, bukankah akan lebih mengundang simpati rakyat?

Kedua, rakyat Wonogiri mengungkapkan aspirasinya dengan memilih pasangan yang lebih segar, baik dari parameter usia maupun dekonstruksi terhadap status quo petahana. Dari sudut pandang ini, kehendak akan sebuah refreshment kepemimpinan dan manajemen pemerintahan untuk menyegarkan pelayanan publik diharapkan dari figur Danar - Yuli. Sikap tersebut, secara tersirat maupun tersurat juga merupakan penolakan terhadap calon yang oleh partai politik dipaksakan untuk mempertahankan diri di orbit kekuasaan.

Semua kembali kepada rakyat. Jika demokrasi lewat pemilihan langsung itu diselenggarakan dalam aras yang tidak hanya mekanistik-prosedural melainkan substantif, maka rakyatlah yang pada momen pilkada seperti di Wonogiri itu akan ”menghukum” atau membangun harapannya sendiri. Janganlah kecerdasan rakyat untuk berdemokrasi direduksi dengan pelanggengan semangat politik uang, juga pola-pola mempertahankan kekuasaan yang tidak didasari oleh semangat membangun kultur politik yang beretika.