ini berita saya kutip dari solopos.
seandainya pemerintah serius terhadap pendidikan dengan anggaran 20% maka seharusnya pendidikan menjadi lebih baik
Edisi : Kamis, 05 Maret 2009 , Hal.V
Wonogiri (Espos) Program pendidikan gratis masih membingungkan para pelaku pendidikan. Mereka tidak jelas soal komponen yang digratiskan.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar Formulasi Pendidikan Gratis di Kabupaten Wonogiri, Rabu (4/3), di Gedung Giri Wahana, Wonogiri. Seminar yang digagas Dewan Pendidikan Wonogiri ini menghadirkan pembicara Kabid SMP/SMA Dinas Pendidikan Wonogiri Suwartono, Ketua Komisi D DPRD Wonogiri Wawan Setya Nugraha, dan Ketua Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Soloraya Dr Arief Suryono.
Jika pendidikan gratis adalah komponen biaya operasional dasar, maka hal itu sudah terpenuhi dengan adanya bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2009. Sementara pembiayaan terdiri atas tiga komponen, yakni biaya operasional, biaya personel dan dana investasi.
Selain itu, bagi rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), biaya operasionalnya berbeda dengan sekolah standar. Kalau pendidikan gratis itu diperuntukkan bagi siswa dan bukan lembaga sekolah, hal itu akan menyulitkan RSBI.
“Biaya gratis itu apakah hanya standar atau tambahan mata pelajaran (Mapel) karena jika diakumulasi kebutuhan operasional per tahun jika dengan Mapel tambahan senilai Rp 1,074 juta,” ujar Gini dari SMPN 1 Jatisrono.
Hal senada dikemukakan Kepala SMPN 1 Wonogiri, H Kusman. “Pembiayaan pendidikan gratis ini ada dualisme. Yang dibiayai itu kelas atau lembaga karena menyangkut status sekolah yang RSBI. Jika kelas, kebutuhan anak-anak RSBI itu cukup tinggi,” jelas dia.
BOS meningkat
Suwartono mengatakan pendidikan bagi sebagian masyarakat Wonogiri dinilai tidak penting, sehingga wacana pendidikan gratis perlu formulasi karena kondisi geografis Wonogiri cukup luas dan berupa pegunungan.
“Bagi masyarakat di daerah pinggiran atau terpencil, pendidikan kurang penting. Yang penting bisa ngrewangi (membantu-red) bapaknya. Seperti di Kismantoro itu, ada anak kelas VI tetapi sudah melahirkan. Sementara pemerintah wajib mencerdaskan warganya dan rakyat perlu pendidikan,” ujarnya.
Dia menjelaskan ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar visi dan misi pendidikan gratis bisa terwujud. Tiga hal yang meski dimasukkan dalam pertimbangan pengalokasian dana adalah faktor geografis, kultur sosial dan faktor kemiskinan.
Lebih lanjut mantan Kasubdin TK/SD Disdik Wonogiri ini menjelaskan dana BOS tahun 2009 sudah meningkat dibanding tahun sebelumnya. Untuk SD/MI/SDLB senilai Rp 397.000/siswa/tahun dan untuk SMP/MTs/SMPLB senilai Rp 570.000/siswa/tahun.
“Jika bantuan didasarkan pada jumlah siswa, sekolah yang hanya memiliki siswa sedikit akan mengalami masalah. Jika dikalikan berapa pun jumlahnya tetap sedikit karena kebutuhan per sekolah yang memiliki siswa kurang dari 60 anak sekitar Rp 15 juta,” jelas dia.
Sedangkan Arief Suryono mengatakan perlu kejelasan agar kebutuhan yang ditanggung oleh pemerintah jelas. “Tanggung jawab pemenuhan pembiayaan itu dibagi oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Itu solusi yang meski diformulasikan, sehingga tujuan pendidikan gratis bisa dilaksanakan. Kalau standarnya senilai BOS, sekarang ini sudah gratis karena pembiayaan diambil alih oleh pemerintah.”
Ketua Komisi D DPRD Wonogiri, Wawan Setya Nugraha, mendukung program pendidikan gratis di Wonogiri. “Ini sebuah istilah buah simalakama yang harus ditempuh, karena negara tetangga saja sudah melaksanakan pendidikan gratis.” - Oleh : tus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar