Wonogiri (Espos) Sebanyak tujuh Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri telah memberikan tembusan laporan dana kampanye ke KPU Wonogiri. PKS tercatat melaporkan dana kampanye terbanyak yakni Rp 902.868.848 dan terendah Partai Gerindra Rp 56.605.000.
Parpol yang mendapat kursi di DPRD Wonogiri meliputi PDIP, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, Partai Demokrat dan Partai Gerindra dengan total dana kampanye senilai Rp 2.982.987.823.
“Dari data yang masuk, tidak ada sumbangan melebihi ketentuan dan laporan dana kampanye itu KPU hanya mendapat tembusan. Laporan ditujukan ke internal partai masing-masing untuk selanjutnya diserahkan ke Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jika nanti dalam audit ditemukan sumbangan yang melebihi ketentuan UU, akan disetor ke kas negara,” ujar anggota KPU Wonogiri Divisi Hukum dan Pengawasan, Joko Wuryanto, di Wonogiri, Jumat (24/4).
Joko menjelaskan sesuai UU, sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar dan sumbangan dari BUMN/BUMD maksimal senilai Rp 5 miliar.
Terpisah, Ketua DPC PPP Wonogiri, Anding Sukiman, mengatakan dana kampanye PPP terkumpul dari sumbangan para Caleg. “Dana dari iuran Caleg pusat dan DPRD Wonogiri. Untuk Caleg provinsi hanya memberikan sumbangan terima kasih. Tidak ada sumbangan dari BUMN ataupun BUMD,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Joko meminta masyarakat dan Parpol ikut mengawasi dan aktif melihat pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden (Pilpres), 8 Juli mendatang. Partisipasi aktif tersebut dimaksudkan untuk menghindari persengketaan soal DPT sebagaimana terjadi pada Pemilu legislatif 9 April lalu.
Aktif daftar
Apalagi, ujarnya, di era reformasi ini, pelaksanaan Pemilu berubah dari pasif ke aktif. Artinya, masyarakat yang telah memiliki hak memilih untuk aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih.
”Karena daftar pemilih sementara (DPS) akan diumumkan dan masyarakat diberi masa tenggang untuk melihat, apakah sudah terdaftar atau belum. Bagi warga yang berhak memilih dan belum tercantum, segera hubungi RT dan PPS untuk mendaftarkan diri.”
Lebih lanjut Joko Wuryanto menyatakan, masyarakat sekarang sudah pandai sehingga jika ada Parpol yang mempermasalahkan proses pendaftaran pemilih seusai hajatan digelar, hal itu kurang pas. Joko mengatakan DPS Pilpres untuk Wonogiri menggunakan DPT Pemilu 9 April, yakni 901.215 orang ditambah dengan warga yang telah memiliki hak pilih pada 8 Juli mendatang.
“Jumlah tambahan masih dilakukan pemutakhiran. Selasa pekan depan, seluruh PPK akan dikumpulkan di KPU untuk membahas sejauh mana pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Jika dirasa belum valid, PPDP akan dioptimalkan lagi.”
Soal pemutakhiran data pemilih, Anding Sukiman berharap petugas tidak lagi melakukan pendataan dobel.
“Mutasi warga akan terjadi, baik itu menikah, meninggal ataupun pindah. Pemutakhiran data pemilih akan pas jika melibatkan ketua RT karena akan mengetahui warganya secara langsung. Kalau hanya terpaku pada kartu keluarga (KK) akan terjadi duplikasi lagi, sebab jika ada warga yang menikah akan terdapat di dua KK. Yakni KK baru miliknya dan KK lama milik orangtua. Untuk itu, pola koordinasi antarpetugas lintas kecamatan perlu diintensifkan.”
Dana kampanye Parpol pengisi kursi DPRD Wonogiri
No Parpol Jumlah
1. PKS Rp 902.868.848
2. PDIP Rp 729.500.000
3. PG Rp 570.003.000
4. PPP Rp 482.947.000
5. PAN Rp 125.623.875
6. P Demokrat Rp 115.440.000
7. P Gerindra Rp 56.605.000
Sumber: KPU Wonogiri. - Oleh : Trianto Hery S
Parpol yang mendapat kursi di DPRD Wonogiri meliputi PDIP, Partai Golkar, PKS, PAN, PPP, Partai Demokrat dan Partai Gerindra dengan total dana kampanye senilai Rp 2.982.987.823.
“Dari data yang masuk, tidak ada sumbangan melebihi ketentuan dan laporan dana kampanye itu KPU hanya mendapat tembusan. Laporan ditujukan ke internal partai masing-masing untuk selanjutnya diserahkan ke Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Jika nanti dalam audit ditemukan sumbangan yang melebihi ketentuan UU, akan disetor ke kas negara,” ujar anggota KPU Wonogiri Divisi Hukum dan Pengawasan, Joko Wuryanto, di Wonogiri, Jumat (24/4).
Joko menjelaskan sesuai UU, sumbangan perseorangan maksimal Rp 1 miliar dan sumbangan dari BUMN/BUMD maksimal senilai Rp 5 miliar.
Terpisah, Ketua DPC PPP Wonogiri, Anding Sukiman, mengatakan dana kampanye PPP terkumpul dari sumbangan para Caleg. “Dana dari iuran Caleg pusat dan DPRD Wonogiri. Untuk Caleg provinsi hanya memberikan sumbangan terima kasih. Tidak ada sumbangan dari BUMN ataupun BUMD,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Joko meminta masyarakat dan Parpol ikut mengawasi dan aktif melihat pemutakhiran data pemilih Pemilu Presiden (Pilpres), 8 Juli mendatang. Partisipasi aktif tersebut dimaksudkan untuk menghindari persengketaan soal DPT sebagaimana terjadi pada Pemilu legislatif 9 April lalu.
Aktif daftar
Apalagi, ujarnya, di era reformasi ini, pelaksanaan Pemilu berubah dari pasif ke aktif. Artinya, masyarakat yang telah memiliki hak memilih untuk aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih.
”Karena daftar pemilih sementara (DPS) akan diumumkan dan masyarakat diberi masa tenggang untuk melihat, apakah sudah terdaftar atau belum. Bagi warga yang berhak memilih dan belum tercantum, segera hubungi RT dan PPS untuk mendaftarkan diri.”
Lebih lanjut Joko Wuryanto menyatakan, masyarakat sekarang sudah pandai sehingga jika ada Parpol yang mempermasalahkan proses pendaftaran pemilih seusai hajatan digelar, hal itu kurang pas. Joko mengatakan DPS Pilpres untuk Wonogiri menggunakan DPT Pemilu 9 April, yakni 901.215 orang ditambah dengan warga yang telah memiliki hak pilih pada 8 Juli mendatang.
“Jumlah tambahan masih dilakukan pemutakhiran. Selasa pekan depan, seluruh PPK akan dikumpulkan di KPU untuk membahas sejauh mana pelaksanaan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Jika dirasa belum valid, PPDP akan dioptimalkan lagi.”
Soal pemutakhiran data pemilih, Anding Sukiman berharap petugas tidak lagi melakukan pendataan dobel.
“Mutasi warga akan terjadi, baik itu menikah, meninggal ataupun pindah. Pemutakhiran data pemilih akan pas jika melibatkan ketua RT karena akan mengetahui warganya secara langsung. Kalau hanya terpaku pada kartu keluarga (KK) akan terjadi duplikasi lagi, sebab jika ada warga yang menikah akan terdapat di dua KK. Yakni KK baru miliknya dan KK lama milik orangtua. Untuk itu, pola koordinasi antarpetugas lintas kecamatan perlu diintensifkan.”
Dana kampanye Parpol pengisi kursi DPRD Wonogiri
No Parpol Jumlah
1. PKS Rp 902.868.848
2. PDIP Rp 729.500.000
3. PG Rp 570.003.000
4. PPP Rp 482.947.000
5. PAN Rp 125.623.875
6. P Demokrat Rp 115.440.000
7. P Gerindra Rp 56.605.000
Sumber: KPU Wonogiri. - Oleh : Trianto Hery S
Tidak ada komentar:
Posting Komentar