PEMKAB WONOGIRI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN REFORMASI BIROKRASI

Mulai tahun 2011 ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berkomitmen untuk mulai melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang meliputi aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan manajemen SDM. Hal tersebut diawali dengan menyusun 2 dokumen berupa Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2025 dan Rencana Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2025 melalui proyek SCBD tahun 2011.

Guna memberikan pengertian awal dan pemahaman tentang agenda reformasi birokrasi tersebut, Pemkab Wonogiri melaksanakan kegiatan berupa seminar dengan tema “Reformasi Birokrasi Daerah, Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” di Gedung Graha Perencana Bappeda, Kamis (31/3). Peserta meliputi seluruh Pimpinan SKPD, Camat dan para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Wonogiri.

Dalam seminar tersebut menghadirkan narasumber Prof. Miftah Thoha, MPA, Ph.D (Guru Besar Fisipol UGM Yogyakarta) dan Agus Pramusinto, MA, Ph.D (Ketua Program Magister Administrasi Publik UGM). Kedua narasumber tersebut merupakan pakar reformasi birokrasi yang juga merupakan tim utama Kementerian PAN dalam penyusunan kebijakan dan program Reformasi Birokrasi Nasional.

Dalam sambutannya Bupati Wonogiri yang dibacakan Plt Sekretaris Daerah Susanto Djosowijatmo, SH dikatakan bahwa digelarnya seminar ini bertujuan untuk mempersiapkan perubahan pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Wonogiri. “Agenda reformasi birokrasi tidak hanya sekedar mempersiapkan perangkat lunak seperti penyusunan dokumen dan regulasi mekanisme prosedur ketatalaksanaan pemerintahan saja. Tetapi justru yang lebih penting adalah mempersiapkan perangkat lunak berupa perubahan pola pikir aparaturnya agar mau mereformasi dirinya terlebih dahulu,” katanya.

Dalam seminar tersebut dijelaskan bahwa reformasi birokrasi sebagai salah satu isu pokok di era reformasi ini dirasakan berjalan agak lamban. Hal tersebut terjadi terutama seiring diberlakukannya otonomi daerah, dimana komitmen dan implementasi reformasi birokrasi di Pemda sangat tegantung pada kesungguhan aparaturnya. Dikatakan bahwa reformasi birokrasi sekarang ini sudah menjadi kebutuhan utama dan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, karena Kabupaten/Kota memliki tugas yang langsung berhadapan dan berinteraksi dengan masyarakat. (HUMAS_ESTI SUCI)